Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Soal (Essay) Administrasi Pemerintahan Daerah Beserta Jawaban

Contoh Soal (Esai/Uraian) Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah

1. Mengapa perlu menyelenggarakan pemerintahan daerah?
2. Jelaskan perbedaan sistem fungsional dengan sistem prefecture dalam pemerintahan daerah!
3. Jelaskan perbedaan antara sistem prefecture tak terintegrasi dengan sistem prefecture terintegrasi!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan birokrasi lokal!
5. Tuliskan yang menjadi landasan hokum administrasi pemerintahan daerah !
6. Tuliskan wewenang pemerintah daerah otonom !
7. Tuliskan perangkat daerah!

Kunci Jawaban:

1. Perlu menyelenggarakan pemerintahan daerah:
Beberapa alasan perlunya menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah terdapatnya penumpukan kekuasaan di pusat jika semua urusan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Di samping itu, juga adanya pertimbangan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanankeamanan. Namun, secara faktual, pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan, seperti
(a) adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, sistem politik, dan sistem budaya;
(b) upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; serta
(c) menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

2. Perbedaan sistem fungsional dengan sistem prefecture dalam pemerintahan daerah:
Sistem fungsional menunjuk pada pembagian kerja secara fungsional departemen dalam wilayah negara dalam rangka memberikan pelayanan. Sementara itu, sistem prefecture menunjuk pada adanya wilayah administrasi dan daerah otonom yang menyatu dengan wilayah kerja pejabat pusat, baik dalam rangka dekonsentrasi maupun desentralisasi.

3. Perbedaan antara sistem prefecture tak terintegrasi dengan sistem prefecture terintegrasi:
Sistem prefecture tak terintegrasi adalah sistem prefecture yang dilihat dari elemen wilayahnya merupakan wilayah yang berimpit antara wilayah administrasi dan batas-batas daerah otonom serta dilihat dari elemen jabatannya; kepala wilayah administrasi dan kepala daerah otonomi dijabat oleh orang yang berbeda, sedangkan dalam sistem prefectureterintegrasi kepala wilayah administrasi dengan kepala daerah otonom dijabat oleh orang yang sama.

4. Birokrasi lokal:
Birokrasi lokal adalah jenjang organisasi di bawah kepala daerah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat daerah, mulai dari sekretariat daerah, dinas daerah, biro daerah lembaga teknis daerah, dan unit lembaga teknis daerah. Orangnya disebut birokrat lokal. Birokrat lokal bertanggung jawab kepada kepala daerah, diangkat berdasarkan pengangkatan, dan bebas dari intervensi politik. Oleh karena itu, birokrat lokal tertutup bagi partai politik.

5. Landasan hukum administrasi pemerintahan daerah:
a. UUD 1945 pasal 18, 18-A dan 18-B
b. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, dan
c. UU NO. 32 Tahun 2004

6. Wewenang pemerintah daerah otonom, pada primsipnya mencangkupi kewenangan dalam hal :
a. Penetapan peraturan daerah yang berkaitan dengan bidang2 kegiatan tersebut diatas
b. Penetapan APBD setiap tahunya untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan dan
c. Kebijaksanaan lain dari pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

7. Perangkat daerah terdiri atas:
a. sekretaris daerah (sekda)
b. dinas2/badan2 daerah dan
c. lembaga teknis daerah lain