Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

39 Pertanyaan Hukum Pajak dan Jawaban

Soal Pilgan Materi Hukum Pajak

21. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak ….
a. Reklame
b. Penerangan jalan
c. Bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pengambilan dan pengolahan galian golongan C

Jawaban:
c. Bahan bakar kendaraan bermotor


22. Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
a. Denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
b. Denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
c. Pidana penjara paling singkat 9 bulan.
d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.

Jawaban:
d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.


23. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak adalah merupakan ….
a. Fungsi surat ketetapan pajak
b. Manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak
c. Syarat NPWP
d. Fungsi NPWP

Jawaban:
d. Fungsi NPWP


24. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal ….
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
c. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
d. A, B, dan C benar semua

Jawaban:
d. A, B, dan C benar semua


25. Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
a. Bunga 2% sebulan
b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
c. Bunga 4% sebulan
d. Kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar

Jawaban:
b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan


26. Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah ….
a. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
d. Tanggal 15 bulan takwim berikutnya

Jawaban:
c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan


27. Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah ....
a. Peradilan Pajak
b. Peradilan Tata Usaha Negara
c. Peradilan Administrasi Murni
d. Peradilan Administrasi Tidak Murni

Jawaban:
d. Peradilan Administrasi Tidak Murni


28. Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
a. Wakil Wajib Pajak
b. Konsultan Pajak
c. Kuasa Wajib Pajak
d. Penanggung Pajak

Jawaban:
d. Penanggung Pajak


29. Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : ….
a. Menteri Keuangan
b. Pengadilan Pajak
c. Kepala KPP
d. Direktur Jenderal Pajak

Jawaban:
d. Direktur Jenderal Pajak


30. Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama ….
a. 1 bulan
b. 6 bulan
c. 12 bulan
d. 24 bulan

Jawaban:
c. 12 bulan


31. Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah ….
a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
b. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
c. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
d. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008

Jawaban:
a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007


32. Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
a. Paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan.
b. Paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan
c. Paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan
d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan

Jawaban:
d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan


33. Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, dapat dilakukan atas permintaan dari ….
a. Direktur Jenderal Pajak
b. Kepolisian
c. Menteri Keuangan
d. Penyidik Pajak

Jawaban:
c. Menteri Keuangan


34. Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah ….
a. Pasal 25 UU KUP 2007
b. Pasal 27 UU KUP 2007
c. Pasal 28 UU KUP 2007
d. Pasal 29 UU KUP 2007

Jawaban:
a. Pasal 25 UU KUP 2007


35. Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah adalah surat ….
a. Tagihan Pajak Daerah
b. Pemberitahuan Pajak Daerah
c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
d. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Jawaban:
c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar


36. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
a. Pemerintah Daerah
b. Pemerintah Pusat
c. Kabupaten
d. Negara

Jawaban:
a. Pemerintah Daerah


37. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
a. With Holding System
b. Self Assessment System
c. Official Assessment
d. Regulerend System

Jawaban:
c. Official Assessment


38. Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah metode ….
a. Vouching
b. Konfirmasi
c. Langsung
d. Tidak langsung

Jawaban:
c. Langsung


39. Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah ….
a. Jaksa
b. Kepolisian
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Jawaban:
d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak