Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

41 Pertanyaan Tentang Administrasi Pertanahan dan Jawaban

Soal (Essay) Materi Administrasi Pertanahan

15. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah darah kabupaten/kota adalah:
a. Membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten/kota
b. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
1) peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
2) rencana tata ruang wilayah.
3) rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.
c. Menganalisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
d. Menyiapkan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
e. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
g. Menyusun draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
h. Menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan


16. Apa itu pertanahan?

Jawaban:
Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


17. Jelaskan yang dimaksud dengan administrasi pertanahan !

Jawaban:
Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.


18. Apakah yang dimaksud dengan catur tertib pertanahan? Jelaskan!

Jawaban:
Yang dimaksud catur tertib pertanahan adalah tertib hukum pertanahan; tertib administrasi pertanahan; tertib penggunaan tanah; dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup.


19. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


20. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.
a. Menetapkan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai Tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


21. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


22. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.


23. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat


24. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan,pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


25. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah tanah kosong.
b. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


26. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
d. Fasilitasi perjanjian kerja sama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.


27. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah.


28. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan permasalahan pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (tugas pembantuan).