Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

91 Soal (Essay) Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Uraian) Materi Administrasi Pertanahan

1. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


2. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


3. Apa itu penatagunaan tanah?

Jawaban:
Penatagunaan tanah:
Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi.


4. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan permasalahan pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (tugas pembantuan).


5. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah.


6. Jelaskan yang dimaksud dengan administrasi pertanahan !

Jawaban:
Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.


7. Apakah yang dimaksud dengan catur tertib pertanahan? Jelaskan!

Jawaban:
Yang dimaksud catur tertib pertanahan adalah tertib hukum pertanahan; tertib administrasi pertanahan; tertib penggunaan tanah; dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup.


8. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkahlangkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.


9. Tuliskan fungsi penataan penguasaan tanah !

Jawaban:
Fungsi penataan penguasaan tanah:
Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi Landreform meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses


10. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. membentuk panitia pertimbangan landreform nasional.
c. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan subjek dan objek tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.


11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan atas aset-aset pertanahan serta proses pendaftaran dan pengaturan kepemilikan tanah.


12. Apa saja tujuan dari Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Tujuan Administrasi Pertanahan antara lain adalah memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, mendukung pembangunan dan investasi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait perolehan dan penggunaan tanah.


13. Jelaskan perbedaan antara hak milik dan hak guna usaha dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Hak milik adalah hak penuh atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atas dan di bawahnya, sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu.


14. Bagaimana proses pendaftaran tanah dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data, pengukuran, pemetaan, pengolahan data, verifikasi, dan akhirnya penerbitan sertifikat tanah.


15. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pertanahan?

Jawaban:
Sistem informasi pertanahan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dan informasi terkait dengan pertanahan, seperti data kepemilikan, pendaftaran tanah, dan informasi geospasial.


16. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat