Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

45 Soal Sistem Keuangan Pusat dan Daerah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Keuangan Pusat dan Daerah 
  1. Semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan suatu negara disebut ....
    a. Tingkat absorpsi pajak
    b. Pendapatan asli daerah
    c. Tingkat kebutuhan fiskal
    d. Tingkat absorpsi domestik
  2. Tujuan dari adanya anggaran berimbang adalah untuk ....
    a. Menaikkan tingkat suku bunga
    b. Menertibkan keuangan negara
    c. Menghilangkan bea masuk barang impor
    d. Memperbaiki infrastruktur pendukung proses produksi
  3. APBN tidak dapat menjadi sumber inflasi karena bersifat ....
    a. Internal saving
    b. Netral budgeter
    c. Internal balanced
    d. Surplus budgeter
  4. Sejak awal berlakunya APBN selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan
    a. Jumlah wajib pajak
    b. Jumlah investor
    c. Situasi keamanan dalam negeri
    d. Perekonomian
  5. Pada sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai ....
    a. Kegiatan rutin pemerintahan
    b. Musibah atau bencana alam
    c. Perjalanan dinas pejabat negara
    d. Bantuan sosial
  6. Kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara adalah kebijakan ....
    a. Fiskal
    b. Moneter
    c. Pembangunan
    d. Anggaran keuangan negara
  7. Kebaikan dari kebijakan pengelolaan anggaran adalah ....
    a. Pinjaman negara tidak akan meningkat
    b. Menekan Óuktuasi siklus ekonomi
    c. Mengatasi pertumbuhan kemiskinan yang sangat tinggi
    d. Menurunkan tingkat suku bunga untuk menarik investor
  8. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui ....
    a. Naiknya tarif pajak dan turunnya pengeluaran publik
    b. Insentif perpajakan
    c. Bea masuk barang impor
    d. Penerimaan dan pengeluaran negara
  9. Deregulasi di Indonesia yang paling terkenal adalah dikeluarkannya deregulasi pada bidang ....
    a. Cadangan devisa tahun 1985
    b. Paket Oktober 1988
    c. Stabilisasi keuangan tahun 1988
    d. Tabungan pemerintah tahun 1986
  10. Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 secara nasional dimulai sejak ....
    a. 1 Januari 1999
    b. 7 Mei 1999
    c. 1 Januari 2001
    d. 15 Oktober 2004
  11. Berikut ini yang bukan merupakan kelompok kontra implementasi teori Kuznets di Indonesia adalah ....
    a. Rentang waktu pembangunan
    b. Lingkup pertumbuhan
    c. Ketersediaan dana
    d. Kepala pemerintahan
  12. Dengan teknik transfer tunai dan cara pendapatan negatif (negative income tax), semakin tinggi pendapatan suatu keluarga maka transfer tunai yang diterima adalah ....
    a. Semakin tinggi
    b. Semakin rendah
    c. Tidak terpengaruh
    d. Tetap
  13. Dalam bidang ekonomi terjadinya ketimpangan yang menyebabkan ketertinggalan di Indonesia adalah ketimpangan....
    a. Pendapatan
    b. Pendidikan
    c. Kelembagaan
    d. Kesehatan
  14. Peranan penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan adalah ....
    a. Entrepreneur
    b. Distributor
    c. Stabilisator
    d. Inovator
  15. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nilai rupiah adalah dengan ....
    a. Menggunakan floating system
    b. Menerapkan kebijakan uang ketat
    c. Menerapkan sistem kurs mengambang
    d. Menetapkan kebijakan mengambang terkendali
  16. Pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengalihan sumber daya, yaitu pengalihan sumber daya dari sektor ....
    a. Pemerintah kepada sektor swasta
    b. Pemerintah kepada sektor luar negeri
    c. Swasta kepada sektor pemerintah
    d. Swasta kepada sektor luar negeri
  17. Salah satu opsi yang dianggap pemerintah paling realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal setelah berakhirnya kerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) adalah .....
    a. Mengoptimalkan penerimaan pajak
    b. Mengundang masuk investor asing
    c. Menambah jumlah uang beredar
    d. Menaikkan tingkat bunga
  18. Salah satu dari tiga alasan pemerintah mengakhiri kerja sama dengan IMF pada tahun 2006 adalah ....
    a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF
    b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
    c. Adanya peningkatan impor
    d. Terlalu mendikte ekonomi dalam negara
  19. Dari keseluruhan pinjaman yang dilakukan dalam mata uang asing, persentase pinjaman terbesar adalah dalam mata uang ....
    a. Dolar AS
    b. Euro
    c. Gulden Belanda
    d. Yen Jepang
  20. Di antara istilah-istilah berikut, yang tidak termasuk istilah dalam strategi pengurangan stock utang adalah ....
    a. cash buyback
    b. debt service ratio
    c. debt switching
    d. debt swap
  21. Manfaat dari implementasi good governance adalah ....
    a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
    b. Menciptakan lapangan pekerjaan
    c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
    d. Memelihara lingkungan hidup
  22. Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kejelasan misi dan visi bidang strategis adalah ....
    a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
    b. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
    c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
    d. Memelihara lingkungan hidup
  23. Dasar hukum pembentukan pemerintah di daerah di Indonesia adalah ....
    a. UUD 1945 Pasal 18
    b. UU No. 5 Tahun 1974
    c. UU No. 22 Tahun 1999
    d. UU No. 32 Tahun 2004
  24. Yang termasuk pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah ....
    a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
    b. Pajak dan retribusi daerah
    c. Dana alokasi umum (DAU)
    d. Pinjaman daerah
  25. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilakukan dengan menekankan pada ....
    a. Kemandirian daerah otonom
    b. Arahan dari pemerintah pusat
    c. Besarnya dana perimbangan
    d. Keleluasaan daerah memungut pajak
  26. Pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang selalu mengacu pada ....
    a. Undang-undang Dasar (UUD)
    b. Keputusan Presiden (Kepres)
    c. Keputusan Menteri (Kepmen)
    d. Instruksi Presiden (Inpres)
  27. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pertama kali di Indonesia telah dimulai pada masa pemerintahan ....
    a. Belanda
    b. Jepang
    c. Orde Baru
    d. Reformasi
  28. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah ....
    a. Fiscal sustainability
    b. Money follow function
    c. Standard spending assessment
    d. Standar operation procedure
  29. Sumber dana perimbangan yang penyebarannya relatif merata antara daerah adalah ....
    a. PBB dan BPHTB
    b. BHSDA
    c. PPh
    d. PPn
  30. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kesenjangan fiskal merupakan selisih ....
    a. Kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas fiskal
    b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
    c. Alokasi dasar dengan kebutuhan pengeluaran
    d. Alokasi dasar dengan kapasitas fiskal
  31. Tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru adalah ....
    a. Menurunnya nilai rupiah
    b. Stabilitas keamanan yang tidak stabil
    c. Tidak adanya investor yang masuk ke Indonesia
    d. Hutang luar negeri yang menumpuk
  32. Kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden pada hakikatnya adalah ....
    a. Lead finansial budgeter
    b. Lead unified budgeter
    c. Chief operasional offcer
    d. Chief finansial officer
  33. Produk yang dihasilkan oleh Departemen Keuangan adalah ....
    a. Peraturan dan kebijaksanaan
    b. Pendidikan dan pelatihan
    c. Pengelolaan anggaran keuangan dan kebijaksanaan
    d. Pelatihan dan pengelolaan anggaran
  34. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi Tahun 1997/1998 adalah ....
    a. Sektor usaha kecil yang banyak mengalami kebangkrutan
    b. Penyelewengan penggunaan keuangan
    c. Sumber pembangunan yang berasal dari hutang luar negeri
    d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta
  35. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah UU No ....
    a. 10 Tahun 2000
    b. 25 Tahun 1999
    c. 13 Tahun 1998
    d. 22 Tahun 1999
  36. Organisasi yang menguasai informasi akan mampu berkembang dan mempunyai ....
    a. Keunggulan kompetitif
    b. Kekuatan dana yang tidak terbatas
    c. Kemampuan produksi yang sangat eÒsien
    d. Kemampuan daya saing yang bagus
  37. Metode analisis kebijakan fiskal yaitu ....
    a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
    b. Policy autcomes, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
    c. Problem structuring, demonstration, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
    d. Policy problem, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
  38. Penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalahmasalah pada semua tingkatan adalah pengertian dari ....
    a. Governance
    b. The rule of low
    c. Government
    d. The system of regulations
  39. Syarat utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan adalah ....
    a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
    b. Kewajiban dan hak yang sama dari semua warga negara
    c. Kewenangan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara
    d. Perlakuan yang sama dari segi hukum
  40. Tugas dan kewajiban dari masyarakat madani sebagai pilar good governance adalah ....
    a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi
    b. Menciptakan lapangan pekerjaan
    c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
    d. Memelihara lingkungan hidup
  41. Pengeluaran pemerintah yang berupa pemindahan uang kepada individu atau berbentuk grant adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat ....
    a. Transfer
    b. Exhausive
    c. Menyeluruh
    d. Produktif
  42. Implikasi langsung dari Kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah ....
    a. Kebutuhan dana yang cukup besar
    b. Keterampilan yang harus dikembangkan
    c. Sumber daya manusia yang masih rendah
    d. Potensi sumber daya alam yang belum diolah secara maksimal
  43. Mendukung anggaran rutin pemerintahan daerah guna membantu menciptakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan adalah tujuan dari ....
    a. Subsidi daerah otonom (SDO)
    b. Bantuan inpres
    c. Daftar isian proyek (DIP)
    d. Jaringan pengamanan sosial (JPS)
  44. Pinjaman yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kas daerah adalah pinjaman ....
    a. Lunak
    b. Subsidi
    c. Jangka pendek
    d. Hibah
  45. Jumlah dari pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak adalah pengertian dari ....
    a. Tingkat absorpsi pajak
    b. Pendapatan asli daerah
    c. Jumlah wajib pajak
    d. Kinerja pajak
Kunci Jawaban:
  1. c. Tingkat kebutuhan fiskal
  2. b. Menertibkan keuangan negara
  3. c. Internal balanced
  4. d. Perekonomian
  5. a. Kegiatan rutin pemerintahan
  6. a. Fiskal
  7. a. Pinjaman negara tidak akan meningkat
  8. d. Penerimaan dan pengeluaran negara
  9. b. Paket Oktober 1988
  10. c. 1 Januari 2001
  11. d. Kepala pemerintahan
  12. b. Semakin rendah
  13. a. Pendapatan
  14. a. Entrepreneur
  15. a. Menggunakan floating system
  16. c. Swasta kepada sektor pemerintah
  17. a. Mengoptimalkan penerimaan pajak
  18. a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF
  19. d. Yen Jepang
  20. b. debt service ratio
  21. a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
  22. a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
  23. a. UUD 1945 Pasal 18
  24. b. Pajak dan retribusi daerah
  25. a. Kemandirian daerah otonom
  26. a. Undang-undang Dasar (UUD)
  27. a. Belanda
  28. b. Money follow function
  29. a. PBB dan BPHTB
  30. b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
  31. a. Menurunnya nilai rupiah
  32. d. Chief finansial officer
  33. a. Peraturan dan kebijaksanaan
  34. d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta
  35. b. 25 Tahun 1999
  36. a. Keunggulan kompetitif
  37. a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
  38. a. Governance
  39. a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
  40. a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi
  41. a. Transfer
  42. a. Kebutuhan dana yang cukup besar
  43. a. Subsidi daerah otonom (SDO)
  44. c. Jangka pendek
  45. a. Tingkat absorpsi pajak