Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

45 Soal Sistem Keuangan Pusat dan Daerah Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah + Jawaban


1. Semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan suatu negara disebut ....
a. Tingkat absorpsi pajak
b. Pendapatan asli daerah
c. Tingkat kebutuhan fiskal
d. Tingkat absorpsi domestik

Jawaban:  
c. Tingkat kebutuhan fiskal


2. Tujuan dari adanya anggaran berimbang adalah untuk ....
a. Menaikkan tingkat suku bunga
b. Menertibkan keuangan negara
c. Menghilangkan bea masuk barang impor
d. Memperbaiki infrastruktur pendukung proses produksi

Jawaban: 
b. Menertibkan keuangan negara

 
3. APBN tidak dapat menjadi sumber inflasi karena bersifat ....
a. Internal saving
b. Netral budgeter
c. Internal balanced
d. Surplus budgeter

Jawaban:
c. Internal balanced

 
4. Sejak awal berlakunya APBN selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan
a. Jumlah wajib pajak
b. Jumlah investor
c. Situasi keamanan dalam negeri
d. Perekonomian

Jawaban:
d. Perekonomian

 
5. Pada sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai ....
a. Kegiatan rutin pemerintahan
b. Musibah atau bencana alam
c. Perjalanan dinas pejabat negara
d. Bantuan sosial

Jawaban:
a. Kegiatan rutin pemerintahan

 
6. Kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara adalah kebijakan ....
a. Fiskal
b. Moneter
c. Pembangunan
d. Anggaran keuangan negara

Jawaban:
a. Fiskal

 
7. Kebaikan dari kebijakan pengelolaan anggaran adalah ....
a. Pinjaman negara tidak akan meningkat
b. Menekan fluktuasi siklus ekonomi
c. Mengatasi pertumbuhan kemiskinan yang sangat tinggi
d. Menurunkan tingkat suku bunga untuk menarik investor

Jawaban:
a. Pinjaman negara tidak akan meningkat

 
8. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui ....
a. Naiknya tarif pajak dan turunnya pengeluaran publik
b. Insentif perpajakan
c. Bea masuk barang impor
d. Penerimaan dan pengeluaran negara

Jawaban:
d. Penerimaan dan pengeluaran negara

 
9. Deregulasi di Indonesia yang paling terkenal adalah dikeluarkannya deregulasi pada bidang ....
a. Cadangan devisa tahun 1985
b. Paket Oktober 1988
c. Stabilisasi keuangan tahun 1988
d. Tabungan pemerintah tahun 1986

Jawaban:
b. Paket Oktober 1988

 
10. Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 secara nasional dimulai sejak ....
a. 1 Januari 1999
b. 7 Mei 1999
c. 1 Januari 2001
d. 15 Oktober 2004

Jawaban:
c. 1 Januari 2001

 
11. Berikut ini yang bukan merupakan kelompok kontra implementasi teori Kuznets di Indonesia adalah ....
a. Rentang waktu pembangunan
b. Lingkup pertumbuhan
c. Ketersediaan dana
d. Kepala pemerintahan

Jawaban:
d. Kepala pemerintahan

 
12. Dengan teknik transfer tunai dan cara pendapatan negatif (negative income tax), semakin tinggi pendapatan suatu keluarga maka transfer tunai yang diterima adalah ....
a. Semakin tinggi
b. Semakin rendah
c. Tidak terpengaruh
d. Tetap

Jawaban:
b. Semakin rendah

 
13. Dalam bidang ekonomi terjadinya ketimpangan yang menyebabkan ketertinggalan di Indonesia adalah ketimpangan....
a. Pendapatan
b. Pendidikan
c. Kelembagaan
d. Kesehatan

Jawaban:
a. Pendapatan

 
14. Peranan penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan adalah ....
a. Entrepreneur
b. Distributor
c. Stabilisator
d. Inovator

Jawaban:
a. Entrepreneur

 
15. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nilai rupiah adalah dengan ....
a. Menggunakan floating system
b. Menerapkan kebijakan uang ketat
c. Menerapkan sistem kurs mengambang
d. Menetapkan kebijakan mengambang terkendali

Jawaban:
a. Menggunakan floating system

Soal Pilgan Bab Sistem Keuangan Pusat dan Daerah Lengkap Jawaban


16. Pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengalihan sumber daya, yaitu pengalihan sumber daya dari sektor ....

a. Pemerintah kepada sektor swasta
b. Pemerintah kepada sektor luar negeri
c. Swasta kepada sektor pemerintah
d. Swasta kepada sektor luar negeri

Jawaban:
c. Swasta kepada sektor pemerintah

 
17. Salah satu opsi yang dianggap pemerintah paling realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal setelah berakhirnya kerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) adalah .....
a. Mengoptimalkan penerimaan pajak
b. Mengundang masuk investor asing
c. Menambah jumlah uang beredar
d. Menaikkan tingkat bunga

Jawaban:
a. Mengoptimalkan penerimaan pajak

 
18. Salah satu dari tiga alasan pemerintah mengakhiri kerja sama dengan IMF pada tahun 2006 adalah ....
a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF
b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
c. Adanya peningkatan impor
d. Terlalu mendikte ekonomi dalam negara

Jawaban:
a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF

 
19. Dari keseluruhan pinjaman yang dilakukan dalam mata uang asing, persentase pinjaman terbesar adalah dalam mata uang ....
a. Dolar AS
b. Euro
c. Gulden Belanda
d. Yen Jepang

Jawaban:
d. Yen Jepang

 
20. Di antara istilah-istilah berikut, yang tidak termasuk istilah dalam strategi pengurangan stock utang adalah ....
a. cash buyback
b. debt service ratio
c. debt switching
d. debt swap

Jawaban:
b. debt service ratio

 
21. Manfaat dari implementasi good governance adalah ....
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
b. Menciptakan lapangan pekerjaan
c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah

 
22. Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kejelasan misi dan visi bidang strategis adalah ....
a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
b. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:
a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah

 
23. Dasar hukum pembentukan pemerintah di daerah di Indonesia adalah ....
a. UUD 1945 Pasal 18
b. UU No. 5 Tahun 1974
c. UU No. 22 Tahun 1999
d. UU No. 32 Tahun 2004

Jawaban:
a. UUD 1945 Pasal 18

 
24. Yang termasuk pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah ....
a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
b. Pajak dan retribusi daerah
c. Dana alokasi umum (DAU)
d. Pinjaman daerah

Jawaban:
b. Pajak dan retribusi daerah

 
25. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilakukan dengan menekankan pada ....
a. Kemandirian daerah otonom
b. Arahan dari pemerintah pusat
c. Besarnya dana perimbangan
d. Keleluasaan daerah memungut pajak

Jawaban:
a. Kemandirian daerah otonom

 
26. Pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang selalu mengacu pada ....
a. Undang-undang Dasar (UUD)
b. Keputusan Presiden (Kepres)
c. Keputusan Menteri (Kepmen)
d. Instruksi Presiden (Inpres)

Jawaban:
a. Undang-undang Dasar (UUD)

 
27. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pertama kali di Indonesia telah dimulai pada masa pemerintahan ....
a. Belanda
b. Jepang
c. Orde Baru
d. Reformasi

Jawaban:
a. Belanda

 
28. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah ....
a. Fiscal sustainability
b. Money follow function
c. Standard spending assessment
d. Standar operation procedure

Jawaban:
b. Money follow function

 
29. Sumber dana perimbangan yang penyebarannya relatif merata antara daerah adalah ....
a. PBB dan BPHTB
b. BHSDA
c. PPh
d. PPn

Jawaban:
a. PBB dan BPHTB

 
30. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kesenjangan fiskal merupakan selisih ....
a. Kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas fiskal
b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
c. Alokasi dasar dengan kebutuhan pengeluaran
d. Alokasi dasar dengan kapasitas fiskal

Jawaban:
b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran

Pertanyaan Tentang Sistem Keuangan Pusat dan Daerah + Kunci Jawaban


31. Tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru adalah ....

a. Menurunnya nilai rupiah
b. Stabilitas keamanan yang tidak stabil
c. Tidak adanya investor yang masuk ke Indonesia
d. Hutang luar negeri yang menumpuk

Jawaban:
a. Menurunnya nilai rupiah

 
32. Kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden pada hakikatnya adalah ....
a. Lead finansial budgeter
b. Lead unified budgeter
c. Chief operasional offcer
d. Chief finansial officer

Jawaban:
d. Chief finansial officer

 
33. Produk yang dihasilkan oleh Departemen Keuangan adalah ....
a. Peraturan dan kebijaksanaan
b. Pendidikan dan pelatihan
c. Pengelolaan anggaran keuangan dan kebijaksanaan
d. Pelatihan dan pengelolaan anggaran

Jawaban:
a. Peraturan dan kebijaksanaan

 
34. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi Tahun 1997/1998 adalah ....
a. Sektor usaha kecil yang banyak mengalami kebangkrutan
b. Penyelewengan penggunaan keuangan
c. Sumber pembangunan yang berasal dari hutang luar negeri
d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta

Jawaban:
d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta

 
35. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah UU No ....
a. 10 Tahun 2000
b. 25 Tahun 1999
c. 13 Tahun 1998
d. 22 Tahun 1999

Jawaban:
b. 25 Tahun 1999

 
36. Organisasi yang menguasai informasi akan mampu berkembang dan mempunyai ....
a. Keunggulan kompetitif
b. Kekuatan dana yang tidak terbatas
c. Kemampuan produksi yang sangat efisien
d. Kemampuan daya saing yang bagus

Jawaban:
a. Keunggulan kompetitif

 
37. Metode analisis kebijakan fiskal yaitu ....
a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
b. Policy autcomes, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
c. Problem structuring, demonstration, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
d. Policy problem, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference

Jawaban:
a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference


38. Penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalahmasalah pada semua tingkatan adalah pengertian dari ....
a. Governance
b. The rule of low
c. Government
d. The system of regulations

Jawaban:
a. Governance

 
39. Syarat utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan adalah ....
a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
b. Kewajiban dan hak yang sama dari semua warga negara
c. Kewenangan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara
d. Perlakuan yang sama dari segi hukum

Jawaban:
a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya

 
40. Tugas dan kewajiban dari masyarakat madani sebagai pilar good governance adalah ....
a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi
b. Menciptakan lapangan pekerjaan
c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:
a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi

 
41. Pengeluaran pemerintah yang berupa pemindahan uang kepada individu atau berbentuk grant adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat ....
a. Transfer
b. Exhausive
c. Menyeluruh
d. Produktif

Jawaban:
a. Transfer

 
42. Implikasi langsung dari Kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah ....
a. Kebutuhan dana yang cukup besar
b. Keterampilan yang harus dikembangkan
c. Sumber daya manusia yang masih rendah
d. Potensi sumber daya alam yang belum diolah secara maksimal

Jawaban:
a. Kebutuhan dana yang cukup besar

 
43. Mendukung anggaran rutin pemerintahan daerah guna membantu menciptakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan adalah tujuan dari ....
a. Subsidi daerah otonom (SDO)
b. Bantuan inpres
c. Daftar isian proyek (DIP)
d. Jaringan pengamanan sosial (JPS)

Jawaban:
a. Subsidi daerah otonom (SDO)


44. Pinjaman yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kas daerah adalah pinjaman ....
a. Lunak
b. Subsidi
c. Jangka pendek
d. Hibah

Jawaban:
c. Jangka pendek

 
45. Jumlah dari pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak adalah pengertian dari ....
a. Tingkat absorpsi pajak
b. Pendapatan asli daerah
c. Jumlah wajib pajak
d. Kinerja pajak

Jawaban: 
a. Tingkat absorpsi pajak