Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

45 Pertanyaan Sistem Keuangan Pusat dan Daerah + Jawaban

Soal Pilgan Materi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah 


16. Pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengalihan sumber daya, yaitu pengalihan sumber daya dari sektor ....
a. Pemerintah kepada sektor swasta
b. Pemerintah kepada sektor luar negeri
c. Swasta kepada sektor pemerintah
d. Swasta kepada sektor luar negeri

Jawaban:
c. Swasta kepada sektor pemerintah

 
17. Salah satu opsi yang dianggap pemerintah paling realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal setelah berakhirnya kerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) adalah .....
a. Mengoptimalkan penerimaan pajak
b. Mengundang masuk investor asing
c. Menambah jumlah uang beredar
d. Menaikkan tingkat bunga

Jawaban:
a. Mengoptimalkan penerimaan pajak

 
18. Salah satu dari tiga alasan pemerintah mengakhiri kerja sama dengan IMF pada tahun 2006 adalah ....
a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF
b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
c. Adanya peningkatan impor
d. Terlalu mendikte ekonomi dalam negara

Jawaban:
a. Kenaikan suku bunga pinjaman IMF

 
19. Dari keseluruhan pinjaman yang dilakukan dalam mata uang asing, persentase pinjaman terbesar adalah dalam mata uang ....
a. Dolar AS
b. Euro
c. Gulden Belanda
d. Yen Jepang

Jawaban:
d. Yen Jepang

 
20. Di antara istilah-istilah berikut, yang tidak termasuk istilah dalam strategi pengurangan stock utang adalah ....
a. cash buyback
b. debt service ratio
c. debt switching
d. debt swap

Jawaban:
b. debt service ratio

 
21. Manfaat dari implementasi good governance adalah ....
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
b. Menciptakan lapangan pekerjaan
c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah

 
22. Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kejelasan misi dan visi bidang strategis adalah ....
a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
b. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:
a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah

 
23. Dasar hukum pembentukan pemerintah di daerah di Indonesia adalah ....
a. UUD 1945 Pasal 18
b. UU No. 5 Tahun 1974
c. UU No. 22 Tahun 1999
d. UU No. 32 Tahun 2004

Jawaban:
a. UUD 1945 Pasal 18


24. Jumlah dari pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak adalah pengertian dari ....
a. Tingkat absorpsi pajak
b. Pendapatan asli daerah
c. Jumlah wajib pajak
d. Kinerja pajak

Jawaban: 
a. Tingkat absorpsi pajak

 
25. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilakukan dengan menekankan pada ....
a. Kemandirian daerah otonom
b. Arahan dari pemerintah pusat
c. Besarnya dana perimbangan
d. Keleluasaan daerah memungut pajak

Jawaban:
a. Kemandirian daerah otonom

 
26. Pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang selalu mengacu pada ....
a. Undang-undang Dasar (UUD)
b. Keputusan Presiden (Kepres)
c. Keputusan Menteri (Kepmen)
d. Instruksi Presiden (Inpres)

Jawaban:
a. Undang-undang Dasar (UUD)

 
27. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pertama kali di Indonesia telah dimulai pada masa pemerintahan ....
a. Belanda
b. Jepang
c. Orde Baru
d. Reformasi

Jawaban:
a. Belanda

 
28. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah ....
a. Fiscal sustainability
b. Money follow function
c. Standard spending assessment
d. Standar operation procedure

Jawaban:
b. Money follow function

 
29. Sumber dana perimbangan yang penyebarannya relatif merata antara daerah adalah ....
a. PBB dan BPHTB
b. BHSDA
c. PPh
d. PPn

Jawaban:
a. PBB dan BPHTB

 
30. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kesenjangan fiskal merupakan selisih ....
a. Kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas fiskal
b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
c. Alokasi dasar dengan kebutuhan pengeluaran
d. Alokasi dasar dengan kapasitas fiskal

Jawaban:
b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran