Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

22 Soal Administrasi Pemerintahan Daerah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Administrasi Pemerintahan Daerah

1. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah ...
a. Berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
b. Berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
c. Mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
d. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat

2. Anggaran daerah mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya adalah bahwa anggaran daerah ...
a. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
b. Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
c. Merupakan alat untuk memelihara keseimbangan fundamental ekonomi daerah
d. Merupakan alat untuk menciptakan lapangan kerja

3. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih merupakan ...
a. Penerimaan daerah
b. Pendapatan daerah
c. Pembiayaan daerah
d. Pengeluaran daerah

4. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran adalah ...
a. Pengeluaran daerah
b. Belanja daerah
c. Pembiayaan daerah
d. Belanja langsung

5. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
a. Penerimaan daerah
b. Pengeluaran daerah
c. Pembiayaan daerah
d. Penerimaan pembiayaan daerah

6. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi ...
a. Anggaran
b. Legislasi
c. Kontrol
d. Interplasi

7. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...
a. Sentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Desentralisasi
d. Medebewind

8. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ....
a. Formal
b. Riil
c. Materiil
d. Self government

9. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
b. Menteri Dalam Negeri
c. Gubernur
d. Bupati

10. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik ...
a. Disediakan oleh lembaga privat
b. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
c. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
d. Barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik

11. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan ...
a. Hierarki
b. Fungsional
c. Preventif
d. Represif

12. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah ...
a. Formal
b. Struktural
c. Fungsional
d. Operasional

13. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk...
a. Pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
b. Pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
c. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
d. Penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan

14. Unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ....
a. Sekretariat daerah
b. Badan daerah
c. Kantor daerah
d. Dinas daerah

15. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah ...
a. Sistem fungsional
b. Sistem prefektur
c. Desentralisasi jabatan
d. Desentralisasi fungsional

16. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah ...
a. Afdeling
b. Gewest
c. Gemeente
d. Plaatselijke

17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah administrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kotamadya
d. Kecamatan

18. Susunan Dalam organisasi pemerintahan daerah antara lain meliputi,kecuali ....
a. Provinsi
b. Kabupaten/kota
c. Desa
d. Kepala daerah

19. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi adalah menjadikan provinsi sebagai ...
a. Wilayah administrasi
b. Daerah otonom
c. Local self government
d. Local state and self government

20. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah ...
a. Akuntabilitas
b. Eksternalitas
c. Concurrent
d. Efisien

21. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang digunakan adalah ....
a. Ultra vires doctrine
b. Materiele huishoudings
c. Formele huishoudings
d. Generale competence

22. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
a. Mengangkat duta dan konsul
b. Memberi gelar dan tanda jasa
c. Menetapkan peraturan pemerintah
d. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Jawaban:

1. b. Berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
2. b. Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
3. b. Pendapatan daerah
4. b. Belanja daerah
5. d. Penerimaan pembiayaan daerah
6. a. Anggaran
7. c. Desentralisasi
8. c. Materiil
9. d. Bupati
10. b. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
11. d. Represif
12. a. Formal
13. c. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
14. a. Sekretariat daerah
15. a. Sistem fungsional
16. a. Afdeling
17. d. Kecamatan
18. d. Kepala daerah
19. d. Local state and self government
20. b. Eksternalitas
21. d. Generale competence
22. c. Menetapkan peraturan pemerintah