Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

45 Soal Administrasi Pemerintahan Desa Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Administrasi Pemerintahan Desa

1. Teori kepemimpinan yang berpijak pada pemahaman bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila yang bersangkutan memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang diperolehnya sejak lahir maupun karena memiliki garis keturunan dari orangtuanya yang pemimpin, tergolong teori ....
a. Genetika
b. Sosial
c. Politik
d. Eklektik

2. Dasar hukum pemilihan kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 203 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, juncto Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 PP Nomor 72 Tahun 2005, ditentukan melalui ....
a. Pengangkatan
b. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
c. Penunjukan
d. Keturunan

3. Mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik, mengikuti mekanisme pengisiannya. Oleh karena itu apabila mekanisme pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan, maka kepala desa tersebut bertanggung jawab kepada ....
a. Pejabat yang berwenang mengangkatnya
b. Pemilihnya
c. Garis keturunannya
d. Partainya

4. Berikut ini yang termasuk definisi organisasi yang telah diinventarisir oleh Robbins yaitu organisasi sebagai, kecuali ....
a. Sebuah sistem politik
b. Sistem perkumpulan
c. Alat untuk mendominasi
d. Unit pengolah informasi

5. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo ciri-ciri masyarakat hukum adat yang otonom yaitu, kecuali ...
a. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri
b. Berhak atas tanahnya sendiri
c. Berhak bertindak sewenang-wenang
d. Berhak untuk memungut pajak sendiri

6. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur kewenangan Desa secara berbeda dengan berbagai UU sebelumnya. Pada Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa di antaranya mencakup, kecuali
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
d. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat

7. Di bawah ini yang merupakan unsur-unsur pemerintah desa ....
a. Sekretariat desa
b. DPR
c. Partai
d. Camat

8. Berikut ini yang termasuk kedalam lampiran laporan pertanggung jawaban keuangan desa, antara lain, kecuali
a. Laporan anggaran kecamatan
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

9. Logistik pemerintah desa pada umumnya masih dikelola dengan sangat sederhana. Kesederhanaan itu terlihat dalam konsep pengelolaannya yang ...
a. Seperti pada sebuah kantor kecamatan
b. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
c. Menekankan pada perencanaan jangka panjang.
d. Proyek-proyek jalan utama

10. Berikut ini yang tidak termasuk dalam " Kekayaan Desa"adalah....
a. Bangunan desa
b. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
c. Pasar desa
d. Pajak APBD

11. Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan berperan sebagai ....
a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
b. Sistem Percepatan informasi
c. Pengukur kinerja pemerintah
d. Memangkas anggaran

12. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat dibuktikan dengan adanya `penerimaan', untuk dimulainya pemerintahan oleh yang diperintah, berupa ....
a. Wewenang.
b. Undang-undang
c. Kekuasaan
d. Legitimasi

13. Upaya mengatasi terjadinya ketidaktegasan dalam menjalankan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan manajemen logistik dan kekayaan desa dilakukan dengan cara ....
a. Melakukan pengawasan
b. Memberi reward dan punishment
c. Membuat Standar Operation Procedure
d. Memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk memberikan sanksi

14. Pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian terhadap laporan dan pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, maupun pengawasan masyarakat
a. Pengawasan langsung
b. Pengawasan tidak langsung
c. Pengawasan melekat
d. Pengawasan represif

15. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, merupakan kewajiban dari ....
a. Pemerintah kabupaten/kota
b. Kecamatan
c. DPD
d. DPRD

16. Di dalam melaksanakan mekanisme pengawasan, agar dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan ....
a. Metode
b. Waktu
c. Tolak ukur
d. Kriteria

17. Terkait dengan upaya penilaian kualitas jasa pelayanan, Zeithaml, Parasuraman dan Berry mengemukakan salah satu dari dimensi pelayanan, yaitu assurance, yang maksudnya adalah....
a. Kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya
b. Kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan
c. Perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para
d. Pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan

18. Penguatan manajemen pelayanan publik bagi lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa yang berfokus pada pengendalian keuangan; pengembangan manajemen berdasarkan hierarkhi; perluasan kegiatan audit, peningkatan tanggung jawab kepada pelanggan; deregulasi pengaturan pasar tenaga kerja; upaya pemberdayaan; serta bentuk-bentuk baru dari ketatalaksanaan korporasi, termasuk aspek penguatan....
a. Downsizing and decentralization
b. The efficiency drive
c. In search of exellence
d. Public service orientation

19. Model pengukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004) adalah ...
a. Indeks Tingkat Korupsi
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
c. Indeks Transparansi Indonesia
d. Indeks Pelayanan Publik

20. Menurut Khairuddin, kemampuan manusia (baik fisik maupun fikiran) yang dimanfaatkan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya merupakan arti....
a. Sumber daya ekonomi
b. Sumber daya alamiah
c. Sumber daya manusia
d. Kekayaan

21. Tipe kemasyarakatan yang dicirikan oleh karakteristik hubungan sosial bernuansa persahabatan, kekeluargaan dan keramahtamahan. adalah tipe masyarakat ....
a. Gemeinschaft
b. Gesellschaft
c. Gotong royong
d. Traditional

22. Kewajiban perangkat desa dalam menjalankan pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam bentuk pembuatan surat-surat resmi, pendataan penduduk, merupakan kewajiban perangkat desa sebagai....
a. Abdi negara
b. Abdi masyarakat
c. Pimpinan desa
d. Pamong praja

23. Menurut Kartohadikoesoemo, perangkat desa khususnya di Jawa, yang bertugas menyampaikan surat-surat perintah kepala dan perangkat desa lainnya, atau menyampaikan perintah yang tidak tertulis kepada perangkat desa lainnya, atau memanggil orang disebut ....
a. Kebayan
b. Jaga alas
c. Kamitua Dukuh
d. Kamitua Kerajan

24. Yang dimaksud dengan strategi adalah ...
a. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program
b. Upaya menyatukan gagasan untuk mencapai tujuan organisasi
c. Cara Meletakkan orientasi di masa depan
d. Upaya merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai misi organisasi

25. UU No. 32 Tabun 2004 mengamanatkan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara....
a. Otoritatif
b. Instruktif
c. Kolektif
d. Partisipatif.

26. Dalam kaitannya dengan tahapan perencanaan pembangunan, suatu tahap dimana perencanaan pembangunan mulai terfokus pada sektor-sektor pembangunan yang akan diimplementasikan oleh-instansi teknis, maka perencanaan tersebut berada pada ....
a. Tahap I, perencanaan kebijakan pembangunan
b. Tahap I1, perencanaan program
c. Tahap III, perencanaan strategis pembangunan
d. Tahap IV, perencanaan operasional

27. Pemerintah melalui UU Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, menetapkan hasil pajak daerah yang diperuntukan bagi Desa adalah sebesar ....
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%

28. Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa menurut UU No 32/2004 adalah....
a. Bagi hasil pajak daerah
b. Retribusi daerah kab/kota
c. Hibah negara asing
d. Swadaya masyarakat

29. Manajemen menurut G.R. Terry (1961) adalah proses yang meliputi:
a. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling
b. Plan- Do — Check— Act
c. Planning, Organizing, Leading, and Controlling
d. Planning. Actuating, Leading. Controlling.

30. Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam manajemen logistik desa adalah....
a. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus digunakan sesuai status, fungsi serta kegunaannya
b. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus dikelola dan didistribusikan secara adil sesuai kebutuhan
c. Kekayaan desa - baik cara-cara memilikinya maupun bukti kepemilikannya - sudah memenuhi kaedah-kaedah hukum
d. Dalam proses memiliki, menyimpan dan menggunakan kekayaan desa, bersifat terbuka, sehingga para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang cukup dan mereka menjadi tahu

31. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas, maka perjanjian pinjam pakai antara Kepala Desa dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ...
a. BPK
b. Sekretaris Desa
c. BPD
d. DPD

32. Tugas kepala desa adalah ....
a. Membina kehidupan masyarakat desa;
b. Membina perekonomian desa;
c. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

33. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 72 Tahun 2005 pengisian anggota BPD dilakukan melalui ....
a. Pemilihan
b. Penunjukkan
c. Musyawarah mufakat
d. Kaderisasi

34. Dilihat dari tipologinya, organisasi pemerintah desa masuk dalam kategori organisasi....
a. Pelayanan
b. Pengguna layanan
c. Pembantuan
d. Mandiri

35. Pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah desa ini harus sejalan dengan pengembangan sistem perencanaan ....
a. Delegatif
b. Instruktif
c. Konsultatif
d. Partisipasif

36. Dana perimbangan desa tidaklah ditetapkan melalui pembagian sama rata (atau jumlah dana perimbangan desa keseluruhan dibagikan dengan jumlah desa yang ada), melainkan dihitung dengan berdasarkan konsep
a. Potensi
b. Alokasi
c. Operasional
d. Proporsional

37. Dalam penyelenggaraan anggaran desa, fungsi distribusi mengandung arti....
a. Kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa
b. Anggaran desa menjadi anggaran desa menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
c. Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa

38. Pemberian imbalan kepada Kepala Desa dan Pamong Desa atas jasanya sebagai saksi dalam hal jual-beli rumah, pekarangan, pembuatan surat keterangan, dan lain-lain, disebut ...
a. Pancen
b. Kebay
c. Paneksen
d. Pekuncen

39. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diatur lebih lanjut di dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, menetapkan penghasilan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan setiap tahun dalam ....
a. APBN
b. APBD
c. APB Desa
d. Anggaran Mendagri

40. Mengingat selama ini perangkat desa dalam hubungan dengan pemerintah desa terkadang ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau bahkan dalam hubungan kerja yang serba tidak pasti dan tidak jelas, maka untuk menghargai kerja pemerintah desa dapat digunakan konsep ....
a. Hubungan individual
b. Hubungan industrial
c. Hubungan perusahaan
d. Hubungan kolegial

41. Proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari suplair, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan merupakan arti dari....
a. Financial
b. Logistik
c. Perdagangan
d. Politik

42. Hubungan kerja pada dasarnya adalah kegiatan kerja sama antara individu atau unit kerja dalam organisasi, maupun dengan di luar organisasi, atau antar organisasi. Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan disebut hubungan kerja....
a. Horizontal
b. Diagonal
c. Vertikal
d. Fungsional

43. Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk pengangkatan sekretaris desa dari PNS, yang dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/ walikota, merupakan hubungan kerja ditinjau dari aspek ....
a. Pembinaan
b. Pertanggungjawaban
c. Kepegawaian
d. Keuangan

44. Upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, merupakan definisi dari....
a. Peramalan
b. Perencanaan
c. Pengawasan
d. Pelaksanaan

45. Dalam sudut pandang politik, fungsi dan aktivitas pemerintahan negara beserta cabang-cabangnya untuk menjalankan kekuasaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus ditunaikan merupakan definisi...
a. Administrasi
b. Birokrasi
c. Politik
d. Kekuasaan

Jawaban:

1. a. Genetika
2. b. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
3. b. Pemilihnya
4. b. Sistem perkumpulan
5. c. Berhak bertindak sewenang-wenang
6. d. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat
7. a. Sekretariat desa
8. a. Laporan anggaran kecamatan
9. b. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
10. d. Pajak APBD
11. a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
12. a. Wewenang.
13. c. Membuat Standar Operation Procedure
14. b. Pengawasan tidak langsung
15. a. Pemerintah kabupaten/kota
16. c. Tolak ukur
17. d. Pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan
18. b. The efficiency drive
19. b. Indeks Kepuasan Masyarakat
20. c. Sumber daya manusia
21. a. Gemeinschaft
22. b. Abdi masyarakat
23. a. Kebayan
24. a. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program
25. d. Partisipatif.
26. c. Tahap III, perencanaan strategis pembangunan
27. b. 10%
28. d. Swadaya masyarakat
29. a. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling
30. a. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus digunakan sesuai status, fungsi serta kegunaannya
31. c. BPD
32. d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
33. c. Musyawarah mufakat
34. a. Pelayanan
35. d. Partisipasif
36. d. Proporsional
37. d. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa
38. c. Paneksen
39. c. APB Desa
40. b. Hubungan industrial
41. b. Logistik
42. c. Vertikal
43. c. Kepegawaian
44. b. Perencanaan
45. a. Administrasi