Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

21 Soal Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Administrasi Pertanahan

1. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
a. Koontz dan O’Donnel
b. M. Manullang
c. Henry Fayol
d. Sarwoto

2. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
a. Mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
b. Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
c. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
d. Bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting

3. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
a. Gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
b. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
c. Perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
d. Prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas

4. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
a. UU No 21 Tahun 1961
b. PP No 24 Tahun 1997
c. Keppres No. 55 Tahun 1955
d. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7

5. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat dari….
a. Leonard D. White
b. The Liang Gie
c. William H. Newman
d. Sondang P. Siagian

6. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
a. Manajer
b. Supervisor
c. Pekerja
d. Staf

7. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
a. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
b. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
c. Secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
d. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara

8. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
a. Inpres No. 9 Tahun 1973
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
c. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
d. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005

9. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
a. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
b. Ini perlengkapan keamanan
c. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
d. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan

10. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
a. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
b. Sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
c. Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
d. Sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah

11. Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)” (1997:1)...
a. Pertanahan
b. Publik
c. Niaga
d. Kuangan

12. Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian administrasi pertanahan menurut....
a. Nyoman Nurjana
b. Rusmadi Murad
c. Wijana
d. Murwadi

13. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan adalah...
a. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
b. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
c. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
d. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.

14. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan...
a. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
b. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif.
c. semua pihak yang menguasai dan/atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.

15. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
a. UU No. 9 Tahun 1985
b. UU No. 11 Tahun 1974
c. UU No. 11 Tahun 1967
d. UU No. 5 Tahun 1960

16. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib ….
a. Hukum pertanahan
b. Administrasi pertanahan
c. Penggunaan /pemanfaatan tanah
d. Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

17. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah ….
a. Kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar
b. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
c. Daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain)
d. Daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan

18. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam....
a. UU No 4 Tahun 1996
b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
c. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
d. PP No 10 Tahun 1961

19. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
a. 39
b. 40
c. 41
d. 45

20. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
a. Pasal 52
b. Pasal 54
c. Pasal 55
d. Pasal 51

21. Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
a. 44 ayat 1
b. 47
c. 49
d. 48

Kunci Jawaban:

1. b. M. Manullang
2 c. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
3. b. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
4. c. Keppres No. 55 Tahun 1955
5. d. Sondang P. Siagian
6. b. Supervisor
7. d. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
8. a. Inpres No. 9 Tahun 1973
9. b. Ini perlengkapan keamanan
10. a. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
11. a. Pertanahan
12. b. Rusmadi Murad
13. a. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
14. d. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.
15. a. UU No. 9 Tahun 1985
16. c. Penggunaan /pemanfaatan tanah
17. b. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
18. b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
19. a. 39
20. a. Pasal 52
21. a. 44 ayat 1