Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

41 Soal (Essay) Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Esai/Uraian) Materi Administrasi Pertanahan

1. Apa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan ?

2. Apa itu tertib administrasi pertanahan ?

3. Jelaskan yang dimaksud dengan tertib penggunaan pertanahan !

4. Apa yang dimaksud dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup ?

5. Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah !

6. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu?

7. Apa itu penatagunaan tanah?

8. Penggunaan tanah dibedakan menurut 2 jenis penggolongan yaitu?

9. Tuliskan fungsi penataan penguasaan tanah !

10. Tuliskan fungsi pengurusan hak tanah !

11. Jelaskan pengukuran dan pendaftaran tanah!

12. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

13. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

14. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

15. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

16. Apa itu pertanahan?

17. Jelaskan yang dimaksud dengan administrasi pertanahan !

18. Apakah yang dimaksud dengan catur tertib pertanahan? Jelaskan!

19. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

20. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

21. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

22. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

23. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

24. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

25. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

26. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

27. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

28. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

29. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

30. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

31. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

32. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

33. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

34. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

35. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

36. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

37. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

38. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

39. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

40. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

41. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:

1. Tertib hukum pertanahan:
Dengan tertib hukum pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah penguasaan, pemilikan dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun Badan Hukum mempunyai hubungan hukum yang sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Adanya hubungan hukum yang sah tersebut ditunjukan antara lain oleh surat tanda hak atas tanah serta bukti kepemilikan yang sah yakni sertifikat.

2. Tertib administrasi pertanahan:
Dengan adanya tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.

3. Tertib penggunaan pertanahan
Dengan tertib penggunaan pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah telah diusahakan atau dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat banyak.

4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian hidup.

5. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah:
1. Pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup.
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya.
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan.
5. Meningkatnya pembangunan.

6. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan:
1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat

7. Penatagunaan tanah:
Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi.

8. Jenis penggolongan:
a. Penggunaan tanah pedesaan (pertanian, peternakan).
b. Penggunaan tanah perkotaan (pemukiman, jasa, instansi).

9. Fungsi penataan penguasaan tanah:
Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi Landreform meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses

10. Fungsi pengurusan hak tanah:
Hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

11. Pengukuran dan pendaftaran tanah:
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

12. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Menerima dan memeriksa permohonan.
b. Memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.
d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.

13. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.

14. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
Merencanakan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

15. Untuk kewenangan pemerintah darah kabupaten/kota adalah:
a. Membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten/kota
b. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
1) peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
2) rencana tata ruang wilayah.
3) rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.
c. Menganalisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
d. Menyiapkan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
e. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
g. Menyusun draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
h. Menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan

16. Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

17. Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

18. Yang dimaksud catur tertib pertanahan adalah tertib hukum pertanahan; tertib administrasi pertanahan; tertib penggunaan tanah; dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup.

19. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

20. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.
a. Menetapkan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai Tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

21. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

22. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.
e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

23. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat

24. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan,pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

25. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah tanah kosong.
b. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

26. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
d. Fasilitasi perjanjian kerja sama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

27. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah.

28. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan permasalahan pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (tugas pembantuan).

29. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

30. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan tim pengawasan pengendalian.
b. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

31. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. membentuk panitia pertimbangan landreform nasional.
c. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan subjek dan objek tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.

32. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria izin lokasi.
b.
- Memberikan izin lokasi lintas provinsi.
- Membatalkan izin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.

33. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut.
a.
- Melakukan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah BPN provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Melakukan pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

34. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a.
- Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi
- Melaksanakan peninjauan lokasi.
- Menyiapkan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Melakukan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

35. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.

36. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota yaitu:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

37. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkahlangkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

38. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

39. Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform provinsi, menyelesaikan permasalahan penetapan subjek dan objek tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. Pembinaan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

40. Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

41. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.