Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

69 Soal Hukum Acara Perdata Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Hukum Acara Perdata
  1. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
    a. Asas pembebanan pembuktian positif
    b. Beban bukti/pembuktian dibalik
    c. Penyimpangan pembuktian
    d. Pembuktian dengan sistem negatif
  2. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal .........
    a. 165
    b. 164
    c. 163
    d. 162
  3. Tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam:
    a. Pasal 118 HIR/142 RBg.
    b. Pasal 122HIR/144 RBg.
    c. Pasal 123HIR/142 RBg.
    d. Pasal 118HIR/143 RBg.
  4. Berdasarkan Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian di Persidangan, yaitu:
    a. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.
    b. Bukti Surat Bukti Saksi, Petunjuk, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa.
    c. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim, Sumpah. 
    d. Bukti Surat, Bukti Saksi, Yurisprudensi, Pengakuan, Sumpah.
  5. Surat Panggilan guna menghadiri persidangan, harus diterima Penggugat dan Tergugat berdasarkan, Pasal 122 HIR/142 Rbgdalam. hari kerja sebelum hari sidang.
    a. 1 (satu)
    b. 3 (tiga)
    c. 7 (tujuh)
    d. 14 (empat belas)
  6. Pengajuan Gugatan yang lebih dari seorang Tergugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat tinggal:
    a. Salah satu Tergugat
    b. Dimana barang sengketa tidak bergerak berada.
    c. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan Penggugat
    d. Tergugat Pertama.
  7. Si (X) bertempat tinggal di Medan, menyewakan rumahnya yangterletak di Kuningari. Jakarta Selatan kepada (Y) yang bertempattinggal di Semarang. Masa Sewa selama 6 tahun dan besarnyauang sewa setiap tahun akan naik sesuai inflasi sebesar 10%.Namun pada tahun ketiga, (Y) tidak lagi membayar uang sewadan (X ) mengajukan gugatan terhadap (Y) yang bertempattinggal diSemarang berkenaan dengan uang sewa menyewa yangbelum dibayar. Dalam Perjanjian Sewa, (X) dan (Y) menyepakati, segala permasalahan yang berkenan dengan Perjanjian Sewa akan diselesaikan melalui Pengadilan Jakarta Pusat.Dalam hal ini maka gugatan tersebut harus diajukan oleh (X) di:
    a. Pengadilan Negeri Medan.
    b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    c. Pengadilan Negeri Semarang.
    d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  8. Petitum Gugatan adalah:
    a. Bagian dari gugatan yang memaparkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa.
    b. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diminta penggugat.
    c. Bagian dari gugatan yang memaparkan mengenai dasar dan alasan diajukannya gugatan.
    d. Jawaban a dan c benar.
  9. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara, disebut:
    a. Voeging.
    b. Tussenkomst
    c. Intervensi.
    d. Vrijwaring.
  10. Tussenkomst adalah:
    a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihakdalam perkara.
    b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat, untuk membela haknya sendiri.
    c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak tergugat
    d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak penggugat
  11. Vrijwaring adalah:
    a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihakdalam perkara.
    b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat
    c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik pihak Tergugat
    d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak penggugat
  12. Pihak ketiga yang merasa sebagai .Pemilik dari barang yangsedang disengketakan di Pengadilan Negeri, dan ia ingin membela haknya, maka ia dapat masuk dalam perkara tersebut yang sedang berjalan, hal ini dalam praktek Peradilan disebut:
    a. Tussenkomst
    b. Derden Verzet
    c. Intervensi.
    d. Vrijwaring.
  13. Yang berwenang untuk melaksanakan (mengeksekusi) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah:
    a. Panitera dan Pemohon eksekusi.
    b. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
    c. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    d. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan
  14. Dalam praktek, sering dijumpai bahwa penyitaan dilakukanterhadap harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak adasangkut pautnya dengan perkara. Untuk mempertahankan hakdan kepentingan atas harta miliknya, maka upaya hukum yangdapat dilakukan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut adalah:
    a. Gugatan.
    b. Intervensi.
    c. Permohonan perlindungan.
    d. Derden verzet
  15. Terhadap Putusan Verstek dapat ditempuh upaya hukum, berupa:
    a. Banding.
    b. Perlawanan/ verzet
    c. Kasasi.
    d. Peninjauan Kembali.
  16. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek:
    a. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat
    b. Dalam waktu 8 (delapan) hari sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi putusan verstek tersebut.
    c. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya penyitaan-penyitaan.
    d. Jawaban a, b, dan c benar.
  17. Testimonium de auditu adalah:
    a. Keterangan yang bersumber dari pengalaman pribadi saksi atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan.
    b. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain.
    c. Keterangan yang bersumber dari penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan.
    d. Jawaban a dan c benar.
  18. Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard)jika:
    a. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.
    b. Gugatan yang diajukan penggugat salah alamat (error inpersona).
    c. Gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuurlibel).
    d. Jawaban b dan c benar.
  19. Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat materiil, jika keterangan tersebut diberikan berdasarkan:
    a. Pendapat pribadi saksi.
    b. Kesimpulan pribadi saksi.
    c. Dugaan pribadi saksi.
    d. Pengalaman saksi.
  20. Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) adalah sita atas barang milik penggugat yang berada/dikuasai oleh orang lain atau tergugat Objek Sita Revindicatoir adalah:
    a. Dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak
    b. Hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja.
    c. Hanya terbatas pada benda bergerak saja.
    d. Meliputi benda bergerakdan bendatidak bergerak
  21. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagai panggilan yang resmi dan patut apabila dilakukan oleh:
    a. Ketua dari pengadilan yang bersangkutan.
    b. Ketua Majelis Hakim dari perkara yangbersangkutan.
    c. Jurusita Pengadilan yang bersangkutan.
    d. Panitera dari pengadilan yang bersangkutan.
  22. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara telah dilakukan secara patut maksudnya:
    a. Yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara menurut Undang-Undang.
    b. Panggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
    c. Pemanggilan dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu.
    d. Semua jawaban benar.
  23. Putusan pengadilan adalah ….
    a. Sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian
    b. Hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh hakim
    c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
    d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
  24. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR adalah...
    a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
    b. Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
    c. Tempat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri 
    d. Cara mengajukan gugatan dengan tertulis
  25. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang dapat disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
    a. Mediasi
    b. Konsolidasi
    c. Sengketa
    d. Arbitrase
  26. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
    a. Sengketa Internasional
    b. Sengketa antar lembaga peradilan
    c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
    d. Sengketa pra yudisiil
  27. Bestuur geschillen merupakan istilah......
    a. Sengketa yuridiksi 
    b. Sengketa Individu
    c. Sengketa pemerintahan
    d. Sengketa Negara
  28. Berdasarkan Pasal 227 HIR/ 261 RBg, alasan utama bagi Permohonan Sita Jaminan ialah:
    a. Menjamin Gugatan, bila menang dalam putusan tidak hanya di atas kertas.
    b. Khawatir barang yang menjadi sengketa dijual oleh Tergugat
    c. Khawatir nilai barang menjadi rendah.
    d. Agar barang tetap berada dalam status quo Tergugat
  29. Apabila sebuah Ruko yang sedang disewakan kepada orang laindikenakan Sita Eksekusi, maka yang berhak mengajukan bantahan terhadap Sita Eksekusi ini adalah:
    a. Si Penyewa Ruko yang disita dengan upaya hukum Derden Verzet
    b. Si Pemilik Ruko yang disita. ;
    c. Si Pemilik dan si Penyewa Ruko.
    d. Semua orang yang berkepentingan atas Rukotersebut
  30. Seorang Tergugat atau Kuasa Hukumnya dapat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif terhadap Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan tersebut:
    a. Hanya pada waktu pemeriksaan tingkat Pertama dan tingkatBanding.
    b. Hanya pada waktu permulaan sidang pertama diajukan.
    c. Pada pemeriksaan tingkat Pertama sejak sidang dibukasampai sebelum Putusan.
    d. Pada pemeriksaan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.
  31. Di bawah ini adalah karakteristik dari suatu gugatan voluntair,kecuali:
    a. Diajukan secara sepihak.
    b. Masalah yang diajukan adalah bersifat kepentingan 1 pihaksaja.
    c. Tidak ada sengketa.
    d. Ada pihak Penggugat dan ada pihak Tergugat
  32. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil karena beberapa kendala, Kecuali ….
    a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
    b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
    c. Tekanan Masyarakat dan Politis
    d. Kemampuan mediator
  33. Dibawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
    a. Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
    b. Mengubah gugatannya
    c. Menambah tuntutan
    d. Mencabut gugatannya
  34. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam.........
    a. Akta Kesepakatan
    b. Akta Perdamaian
    c. Akta dibawah tangan
    d. Akta Otentik
  35. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah …
    a. Replik
    b. Duplik
    c. Jawaban pokok perkara
    d. Gugat balik atau rekonvensi
  36. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, hal-hal yang harus dibuktikan adalah ….
    a. Peristiwanya dan Hukumnya
    b. Bukti yudex yuris
    c. Kebenaran subjektif
    d. Kebenaran materiel
  37. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu perkara dan untuk memudahkan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat gugatan merupakan tujuan dari ..............
    a. Petitum
    b. Ultra petita
    c. Fundamentum petendi
    d. Tujuan utama pencantuman identitas
  38. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
    a. Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata
    b. Dasar gugatan dalam perkara perdata
    c. Tuntutan
    d. Dalil
  39. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem hukum common law, misalnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
    a. Keadilan Masyarakat
    b. Judge made law
    c. Undang-undang
    d. Kebiasaan 
  40. Hukum acara perdata adalah ........... 
    a. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
    b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
    c. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
    d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim
  41. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali adalah
    a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
    b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
    c. Yurisprudensi
    d. HIR
  42. Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah .................
    a. Rbg
    b. Stablad no 3 tahun 1818
    c. Stablad no 752 tahun 1915
    d. HIR
  43. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
    a. Hakim Perdata aktif 
    b. Hakim Pidana Pasif
    c. Hakim Perdata Pasif
    d. Hakim Pidana aktif
  44. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....
    a. Ius curia novit
    b. Lex certa
    c. Ius Gentium
    d. Audi et alteram partem
  45. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
    a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
    b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
    c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
    d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
  46. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
    a. Wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
    b. Wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
    c. Wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
    d. Wakil kelompok seorang advokat
  47. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
    a. Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
    b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
    c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
    d. Tergugat dikalahkan
  48. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
    a. Rekonvensi
    b. Kasasi
    c. Banding
    d. Verzet
  49. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
    a. Sema No 1 Tahun 2008
    b. Perma No 2 Tahun 2009
    c. Perma No 3 Tahun 2009
    d. Perma No 1 Tahun 2008
  50. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................
    a. Verhandlungsmaxime
    b. Ius Curia Novit
    c. Audi et alteram partem
    d. Verhandlungsmaxime
  51. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
    a. Mahkamah Agung RI
    b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
    c. Komisi Hukum Nasional
    d. Komisi Yudisial
  52. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
    a. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
    b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
    c. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
    d. Upaya hukum istimewa
  53. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
    a. Pasal 226 HIR
    b. Pasal 225 HIR
    c. Pasal 224 HIR
    d. Pasal 223 HIR
  54. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
    a. Penetapan suatu akta
    b. Perubahan merek dagang
    c. Pengosongan rumah atau bangunan
    d. Perubahan nama
  55. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak .... 
    a. 1 Jenis
    b. 2 Jenis
    c. 3 Jenis
    d. 4 Jenis
  56. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
    a. Lelang balindo
    b. Lelang suka rela
    c. Lelang wajib
    d. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
  57. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
    a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
    b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
    c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
    d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
  58. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................
    a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
    b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
    c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
    d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
  59. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
    a. Khusus untuk pengangkatan anak
    b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
    c. Hanya dalam peradilan voluntair
    d. Hanya dalam peradilan contensieus
  60. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
    a. Diperbaiki
    b. Putusan dapat ditangguhkan
    c. Batal demi hukum
    d. Dapat dibatalkan
  61. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk ...........
    a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
    b. Melawan putusan verstek
    c. Melawan putusan pengadilan agama
    d. Melawan putusan pengadilan negeri
  62. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
    a. Memeriksa yudex fictie saja
    b. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
    c. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
    d. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
  63. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
    a. Verzet
    b. Eksekusi
    c. Prorogasi
    d. Putusan
  64. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
    a. Kekuasaan peradilan perdata
    b. Kekuasaan kehakiman
    c. Kompetensi relatif
    d. Kompetensi absolut
  65. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
    a. 142 
    b. 118 ayat (1)
    c. 181 ayat (1)
    d. 119 ayat (1)
  66. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
    a. Kompetensi absolut
    b. Kompetensi relatif
    c. Kompetensi campuran
    d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
  67. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah 
    a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
    b. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
    c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
    d. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
  68. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
    a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
    b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
    c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
    d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
  69. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
    a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
    b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
    c. Para pihak harus membuktikan
    d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawaban:
  1. b. Beban bukti/pembuktian dibalik
  2. c. 163
  3. a. Pasal 118 HIR/142 RBg.
  4. a. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.
  5. b. 3 (tiga)
  6. a. Salah satu Tergugat
  7. d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  8. b. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diminta pengguga
  9. a. Voeging
  10. b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat, untuk membela haknya sendiri.
  11. c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik pihak Tergugat
  12. a. Tussenkomst
  13. d. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan
  14. d. Derden verzet
  15. b. Perlawanan/ verzet
  16. a. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat
  17. b. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain.
  18. d. Jawaban b dan c benar.
  19. d. Pengalaman saksi.
  20. c. Hanya terbatas pada benda bergerak saja.
  21. c. Jurusita Pengadilan yang bersangkutan
  22. d. Semua jawaban benar.
  23. d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
  24. b. Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
  25. c. Sengketa
  26. d. Sengketa pra yudisiil
  27. c. Sengketa pemerintahan
  28. a. Menjamin Gugatan, bila menang dalam putusan tidak hanya di atas kertas.
  29. a. Si Penyewa Ruko yang disita dengan upaya hukum Derden Verzet
  30. b. Hanya pada waktu permulaan sidang pertama diajukan.
  31. d. Ada pihak Penggugat dan ada pihak Tergugat
  32. c. Tekanan Masyarakat dan Politis
  33. a. Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
  34. b. Akta Perdamaian
  35. c. Jawaban pokok perkara
  36. a. Peristiwanya dan Hukumnya
  37. d. Tujuan utama pencantuman identitas
  38. b. Dasar gugatan dalam perkara perdata
  39. b. Judge made law
  40. a. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
  41. b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
  42. a. Rbg
  43. c. Hakim Perdata Pasif
  44. d. Audi et alteram partem
  45. a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
  46. b. Wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
  47. b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
  48. d. Verzet
  49. d. Perma No 1 Tahun 2008
  50. d. Verhandlungsmaxime
  51. b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
  52. a. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
  53. b. Pasal 225 HIR
  54. c. Pengosongan rumah atau bangunan
  55. b. 2 Jenis
  56. d. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
  57. a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
  58. d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
  59. c. Hanya dalam peradilan voluntair
  60. c. Batal demi hukum
  61. a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
  62. a. Memeriksa yudex fictie saja
  63. c. Prorogasi
  64. d. Kompetensi absolut
  65. b. 118 ayat (1)
  66. b. Kompetensi relatif
  67. d. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
  68. c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
  69. a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil