23 Soal Hukum Lingkungan Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Lingkungan

1. Berkaitan dengan Agenda 21, keterlibatan dunia usaha (lembaga non pemerintah) di Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan antara lain adalah….
a. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
b. Bina Swadaya
c. Perum Inhutani
d. Kelompok Indonesia Hijau (KIH)

Jawaban:  

c. Perum Inhutani

2. Penjabaran GBHN 1999 – 2004 yang memuat ketentuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut dalam UU no. 25 tahun 2000 tentang….
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Program Pembangunan Nasional (Propernas)
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
d. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP)

Jawaban: 

b. Program Pembangunan Nasional (Propernas)

  

3. Peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman adalah…
a. UU No. 41 tahun 1999
b. UU No. 5 tahun 1990
c. UU No. 7 tahun 2004
d. UU No. 4 tahun 1992

Jawaban: 

d. UU No. 4 tahun 1992

  

4. Baku mutu lingkungan yang menetapkan kriteria kualitas buangan atau limbah disebut….
a. Efluen
b. Ambien
c. Ambang batas lingkungan
d. Influen

Jawaban: 

a. Efluen

  

5. Penekanan pada motivasi kemanusiaan (human motivation) merupakan strategi penaatan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan….
a. Perilaku
b. Ekonomi
c. Penjelasan
d. Tekanan publik

Jawaban: 

a. Perilaku

  

6. Peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tercantum pada….
a. PP No. 27 tahun 1999
b. PP No. 54 Tahun 2000
c. Kepmen LH No. 77 tahun 2003
d. Kepmen LH No. 78 Tahun 2003

Jawaban: 

b. PP No. 54 Tahun 2000

  

7. Pengertian lingkungan hidup berdasar konsep kewilayahan dapat ditemukan dalam rumusan….
a. Pasal 1 butir 1 UUPLH
b. Pasal 2 UUPLH
c. Pasal 9 ayat (2) UUPLH
d. Penjelasan Pasal 1 UUPLH

Jawaban:

b. Pasal 2 UUPLH

  

8. Berkaitan dengan hak subjektif the function of defense (abwehrfunktion) dikaitkan dengan….
a. Pasal 20 ayat (1) UULH
b. Pasal 5 UULH
c. Pasal 20 ayat (3) UULH
d. Pasal 21 UULH

Jawaban: 

a. Pasal 20 ayat (1) UULH

  

9. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa….
a. Pemerintah wajib memberikan informasi lingkungan
b. Masyarakat mempunyai hak untuk berperanserta dalam pengelola lingkungan hidup
c. Pemerintah wajib melindungi segenap sumber-sumber insani lingkungan hidup
d. Pengusaha wajib membuat AMDAL untuk setiap melaksanakan proyek baru

Jawaban: 

c. Pemerintah wajib melindungi segenap sumber-sumber insani lingkungan hidup

  

10. Berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam hayati, upaya pemeliharaan dan pencegahan kerusakan tanah telah diatur dalam UUPA….
a. Pasal 11
b. Pasal 12
c. Pasal 14
d. Pasal 15

Jawaban: 

d. Pasal 15

  

11. Ditinjau dari segi hukum, pendayagunaan tanah yang salah terdapat tiga unsur (ketidaktahuan, keterpaksaan, dan kesengajaan) adalah pendapat….
a. Emil Salim
b. Koesnadi Hardjasoemantri
c. Kartasapoetra
d. Sarwono

Jawaban:

c. Kartasapoetra

  

12. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan urusan dan tugas….
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Pemerintah pusat dan daerah berdasarkan penyerahan urusan dan tugas pembantuan
d. Pemerintah pusat dan daerah berdasarkan urusan otonomi daerah

Jawaban: 

c. Pemerintah pusat dan daerah berdasarkan penyerahan urusan dan tugas pembantuan

13. Pada Pasal 1 butir 1 UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dinyatakan pengertian tentang….
a. Rumah
b. Perumahan
c. Permukiman
d. Perdesaan

Jawaban:

a. Rumah

14. Salah satu contoh pengaturan hak atas informasi lingkungan hidup secara sektoral terdapat pada Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1999 yaitu tentang….
a. Penataan ruang
b. Kehutanan
c. AMDAL
d. Perlindungan varietas tanaman

Jawaban: 

c. AMDAL

  

15. Pakar lingkungan, LSM bidang lingkungan, dan masyarakat yang akan terkena dampak tercantum sebagai….
a. Anggota tetap dalam komisi AMDAL Daerah
b. Anggota tidak tetap dalam Komisi AMDAL Pusat
c. Pimpinan dalam Komisi AMDAL Daerah
d. Pimpinan dalam Komisi AMDAL Pusat

Jawaban: 

b. Anggota tidak tetap dalam Komisi AMDAL Pusat

  

16. Wewenang pemerintah dalam pengaturan tata ruang tercantum pada….
a. UU No. 24 tahun 1992
b. UU No. 5 tahun 1992
c. UU No. 9 tahun 1990
d. UU No. 10 tahun 1992

Jawaban: 
a. UU No. 24 tahun 1992

17. Istilah hukum lingkungan yang dikemukakan Drupsteen adalah hukum yang berhubungan dengan….
a. Lingkungan alam dalam arti sempit
b. Lingkungan alam dalam arti se luas-luasnya
c. Lingkungan buatan dalam arti sempit
d. Lingkungan buatan dalam arti se luas-luasnya

Jawaban: 

b. Lingkungan alam dalam arti se luas-luasnya  

18. Dalam menghadapi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tanggal 5 – 16 Juni 1972, Indonesia mengadakan seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Hukum Nasional” di Bandung pada tanggal….
a. 15 – 18 Januari 1972
b. 15 – 18 Maret 1972
c. 15 – 18 April 1972
d. 15 – 18 Mei 1972

Jawaban:

d. 15 – 18 Mei 1972

19. Kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan secara global dimulai pada waktu diadakan peninjauan terhadap gerakan….
a. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 1
b. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 2
c. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 3
d. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 4

Jawaban:

a. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 1

  

20. Kewenangan propinsi dalam mengevaluasi dokumen AMDAL dilakukan oleh….
a. Komisi Penilai AMDAL Pusat
b. Komisi Penilai AMDAL Daerah
c. Biro BKLH Prop. Daerah Tingkat I
d. Sekwilda Propinsi Daerah Tingkat I

Jawaban: 

b. Komisi Penilai AMDAL Daerah

  

21. “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri “ adalah bunyi pasal”….
a. UU No. 4 tahun 1982
b. UU No. 5 tahun 1992
c. UU No. 10 tahun 1992
d. UU No. 23 tahun 1997

Jawaban: 

d. UU No. 23 tahun 1997

  

22. Mengacu pada UU No. 4 tahun 1982, tugas dan kegiaatan Departemen Pertanian dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1992 antara lain adalah….
a. Konservasi air tanah dan tataguna air
b. Konservasi tanah
c. Pengendalian perladangan berpindah
d. Perencanaan dan pelaksanaan penghijauan

Jawaban:

a. Konservasi air tanah dan tataguna air

23. Mengacu UU No. 4 Tahun 1982, tugas dan kegiatan Departemen Energi Sumber Daya Mineral yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sejak Tahun 1992 antara lain adalah….
a. Pengujian emisi kendaraan bermotor
b. Pengelolaan bahan tambang mineral
c. Pemantauan kualitas udara
d. Pemantauan vibrasi dan kebisingan

Jawaban: 

b. Pengelolaan bahan tambang mineral

Share :