Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

50 Soal Sistem Hukum Indonesia Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Hukum Indonesia
  1. Pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana kembali disebut....
    a. Recidive umum
    b. Recidive khusus
    c. Berbarengan peristiwa
    d. Peristiwa berlanjut 
  2. Noodweer (pembelaan mendesak) harus memenuhi beberapa syarat yaitu harus ada serangan seperti hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali....
    a. Yang seketika
    b. Mengancam secara langsung
    c. Melawan hak
    d. Tidak melawan hak 
  3. Seseorang yang ditangkap atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, berhak mengajukan....
    a. Kasasi
    b. Abolisi
    c. Amnesti
    d. Rehabilitasi 
  4. Selain Presiden, lembaga negara yang dapat mengusulkan calon hakim konstitusi adalah....
    a. Kejaksaan Agung
    b. Komisi Yudisial
    c. DPR
    d. BPK 
  5. Bila suatu bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar ....
    1) Membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi
    2) Pemegang saham menambah modal
    3) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3 
  6. KUH Perdata mengatur pembagian warisan dengan suatu ketentuan yang tegas sebagaimana diatur dalam pasal....
    a. 528
    b. 584
    c. 1066
    d. 1079 
  7. Dewan Keamanan sebagai salah satu alat perlengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibantu oleh badan-badan seperti tersebut di bawah ini, kecuali....
    a. Mahkamah Internasional
    b. Pasukan PBB
    c. Panitia perlucutan senjata
    d. Panitia staf militer
  8. Pada zaman bahari, dikenal sebutan khusus yaitu “Wong dagang nusantara” artinya sebagai istilah padanan bagi....
    a. Golongan timur asing
    b. Koloni Belanda
    c. Orang pribumi
    d. Orang asing 
  9. Menurut asas teritorial, yang termasuk wilayah negara adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali....
    a. Daratan
    b. Lautan
    c. Sungai
    d. Udara 
  10. Kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga sesuatu hal terjadi, menurut hukum pidana disebut....
    a. Aberatio Ictus
    b. Culpa
    c. Dolus
    d. Dolus generalis 
  11. Menurut Djojodiguno penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat disebut hak....
    a. Pertuanan
    b. Bersama
    c. Ulayat
    d. Purba
  12. Menurut Ter Haar, pengertian transaksi jual beli tanah mempunyai arti tertentu yaitu merupakan suatu....
    a. Menjual bade
    b. Adol oyotan
    c. Spesies
    d. Genus 
  13. Seorang penyewa tidak boleh memindahkan hak sewanya pada pihak lain” Hal tersebut merupakan contoh dari....
    a. Hak untuk didahulukan
    b. Hak prioritas
    c. Hak yang mutlak
    d. Pemindahan hak kebendaan harus dilakukan secara penuh 
  14. Suatu perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, namun pada saat itu juga meletakkan suatu perikatan baru disebut.....
    a. Pembaharuan utang
    b. Pencampuran utang
    c. Pembebasan utang
    d. Perhitungan utang bertimbal balik
  15. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial. Pengertian sanksi tersebut dikemukakan oleh.... 
    a. Sudikno Mertokusumo 
    b. Soerjono Soekanto 
    c. Van Den Steenhoven 
    d. Paul Bohannan
  16. Bila dibandingkan, wawasan hukum alam dan hukum positif adalah seperti di bawah ini kecuali hukum alam.... 
    a. Sebagai sarana koreksi bagi hukum positif 
    b. Berintikan pada usaha manusia untuk mencari keadilan yang mutlak 
    c. Menjadi inti hukum positif 
    d. Sebagai pembenaran hak asasi 
  17. Peninggalan yang sangat berharga bagi dunia dibidang hukum yang mampu bertahan beribu-ribu tahun terjadi pada zaman.... 
    a. Jepang 
    b. Belanda 
    c. Kerajaan Romawi 
    d. Indonesia merdeka 
  18. Menurut Snouck Hurgronye di Indonesia dikembangkan menjadi 19 wilayah hukum adat yang kemudian dikenal dengan nama.... 
    a. Islam policy 
    b. Teory receptie exit 
    c. Teory Receptie 
    d. Teory receptio in complexu
  19. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat berasal dari ....
    1) Hadiah
    2) Harta bersama
    3) Harta bawaan
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3
  20. Pemberlakuan Burgelijke Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) di Belanda pada 1 Oktober 1838 didasarkan pada.... 
    a. Asas konkordasi 
    b. Staatsblaad 1919 No. 621
    c. Pengaruh hukum Romawi 
    d. Pengaruh Hukum Perancis 
  21. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sering juga disebut sebagai.... 
    a. Tata hukum 
    b. Kaidah hukum 
    c. Hukum publik 
    d. Hukum perdata
  22. Semua bahan tertulis yang dapat mengenali hukum adalah termasuk salah satu sumber hukum dalam arti.... 
    a. Filsafat 
    b. Materiil 
    c. Sejarah 
    d. Sosiologis
  23. Benda tidak berwujud berupa segala macam hak yang melakat pada suatu benda. Contohnya adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali.... 
    a. Hak cipta 
    b. Hak waris 
    c. Hak atas tanah 
    d. Hak atas merek
  24. Persekutuan (maatchap) merupakan bentuk kemitraan yang paling sederhana yang biasa digunakan oleh ....
    1) Notaris
    2) Dosen
    3) Arsitek
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3 
  25. “Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak” adalah merupakan salah satu hal yang menyebabkan.... 
    a. Timbulnya suatu hak berdasarkan suatu peristiwa hukum 
    b. Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum 
    c. Hapus atau berakhirnya suatu kewajiban 
    d. Lahir atau timbulnya suatu kewajiban 
  26. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hak-hak yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya sesuai dengan.... 
    a. Kesepakatan 
    b. Kepatutan 
    c. Keputusan hakim 
    d. Kewajiban para pihak 
  27. Peraturan perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam staatsblad 1893 No. 153 pasal 2 mengandung upaya untuk menakut-nakuti wanita Eropa agar jangan menikah dengan pria pribumi karena akan berada dibawah ketentuan hukum.... 
    a. Islam 
    b. Adat 
    c. Antar golongan 
    d. Antar agama
  28. Contoh hukum tata negara internasional adalah.... 
    a. Perjanjian ekstradisi 
    b. Traktat kerja sama dalam bidang fiskal 
    c. Ratifikasi 
    d. Hak kekayaan intelektual 
  29. Dengan diperolehnya status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, maka pemegang saham tidak ....
    1) Membagi keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usahanya
    2) Mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT
    3) Bertanggung jawab atas utang-utang PT
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3 
  30. Menurut teori modern, pembagian jenis-jenis negara adalah seperti tersebut di bawah ini kecuali.... 
    a. Negara serikat 
    b. Kerajaan 
    c. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi 
    d. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi 
  31. DPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi seperti tersebut di bawah ini kecuali.... 
    a. Legislasi 
    b. Pengawasan 
    c. Peradilan 
    d. Anggaran
  32. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia disebut.... 
    a. Warga negara asing 
    b. Warga negara Indonesia 
    c. Penduduk musiman 
    d. Penduduk
  33. Perjuangan untuk mengukuhkan ide-ide Hak Asasi Manusia sudah dimulai melalui Piagam Magna Harta pada abad ke.... 
    a. 12 
    b. 13 
    c. 17 
    d. 18
  34. Posisi dominan artinya suatu keadaan yang mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. Posisi dominan ini dapat dicapai dengan cara ....
    1) Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang atau jasa
    2) Memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaan
    3) Melakukan penggabungan dan pengambilalihan badan usaha
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3
  35. Salah satu subjek hukum administrasi negara adalah hubungan antar penguasa, khususnya antar Badan Perlengkapan Negara, misalnya antara DPR dengan.... 
    a. Badan Pemeriksa Keuangan 
    b. Menteri 
    c. Gubernur 
    d. Bupati 
  36. Tanggung jawab disiplin pegawai negeri termasuk bagian dari.... 
    a. Pembinaan PNS 
    b. Konsekuensi suatu jabatan 
    c. Peradilan kepegawaian 
    d. Sumber-sumber hukum kepegawaian 
  37.  Proses menciptakan keputusan berupa ketentuan konkret untuk subjek khusus di bidang politie pada khususnya mengganggu kehidupan pribadi dan.... 
    a. Masyarakat 
    b. Sekelompok golongan tertentu 
    c. Antar pribadi 
    d. Antar suku 
  38. Menurut Soepomo, dalam hukum adat seseorang dianggap dewasa apabila .... 
    a. Sudah menikah 
    b. Sudah bekerja 
    c. Telah berusia 16 tahun
    d. Telah berusia 19 tahun 
  39. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku apabila menyatakan ....
    1) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
    2) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha
    3) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3 
  40. Pada masyarakat Jawa, dikenal adanya perkawinan antara seorang duda dengan seorang wanita adik dari almarhum istrinya. Perkawinan itu disebut perkawinan....
    a. Sororaat
    b. Leviraat
    c. Garang wulu
    d. Makadengan ngad
  41. Sebelum Indonesia merdeka, pada kota-kota kabupaten terdapat regenschapsgerecht (pengadilan tingkat pertama) dan yang bertindak sebagai hakim tunggal adalah.... 
    a. Residen
    b. Bupati atau patih
    c. Wedena
    d. Panitera 
  42. Hukum adat juga dapat dinyatakan sebagai suatu sistem karena merupakan bagian dari hukum....
    a. Tidak tertulis
    b. Tertulis
    c. Yang menyeluruh
    d. Yang memiliki sanksi
  43. Tokoh-tokoh yang mendukung teori Receptio in complexu adalah seperti tersebut di bawah ini kecuali....
    a. Carel Frederik Winter
    b. Cornelis Van Vollenhoven
    c. Salomon Keyser
    d. Lodewijk WC Van den Berg 
  44. Suatu prinsip yang tidak sanggup melenyapkan perlakuan yang istimewa terhadap golongan pedagang di Perancis pada akhir abad 17 disebut....
    a. Liberte
    b. Egalite
    c. Fraternite
    d. Droit Common 
  45. Suatu perbuatan dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta karena pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian digunakan untuk keperluan ....
    1) Pembelaan di pengadilan
    2) Ceramah untuk tujuan pendidikan
    3) Alat peraga untuk kepentingan pendidikan
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3
  46. Terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa....
    a. Pidana penjara
    b. Perampasan barang-barang tertentu
    c. Pidana kurungan
    d. Pidana denda 
  47. Tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, dalam sengketa tata usaha negara diperlukan adanya....
    a. Pengakuan para pihak
    b. Bukti surat atau tulisan
    c. Pengetahuan hakim
    d. Keterangan saksi 
  48. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak....
    a. Pisah ranjang
    b. Talak cerai 3 kali
    c. Putusan pengadilan
    d. Gugat cerai didaftarkan 
  49. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara disampaikan kepada....
    a. Mahkamah Agung
    b. Komisi Yudisial
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Komisi Pemilihan Umum 
  50. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang ....
    1) Teknologi
    2) Akuntasi
    3) Bisnis
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 2 dan 3
    d. 1, 2, dan 3
Jawaban:
  1. b. Recidive khusus 
  2. d. Tidak melawan hak 
  3. d. Rehabilitasi 
  4. c. DPR 
  5. c. 2 dan 3
  6. c. 1066 
  7. a. Mahkamah Internasional 
  8. d. Orang asing 
  9. c. Sungai 
  10. b. Culpa 
  11. d. Purba
  12. d. Genus 
  13. d. Pemindahan hak kebendaan harus dilakukan secara penuh 
  14. c. Pembebasan utang 
  15. a. Sudikno Mertokusumo 
  16. c. Menjadi inti hukum positif 
  17. c. Kerajaan Romawi
  18. c. Teory Receptie 
  19. d. 1, 2, dan 3
  20. a. Asas konkordasi
  21. a. Tata hukum  
  22. c. Sejarah 
  23. b. Hak waris 
  24. b. 1 dan 3 
  25. b. Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum 
  26. b. Kepatutan 
  27. b. Adat 
  28. b. Traktat kerja sama dalam bidang fiskal 
  29. c. 2 dan 3
  30. b. Kerajaan 
  31. c. Peradilan 
  32. d. Penduduk
  33. b. 13
  34. c. 2 dan 3
  35. a. Badan Pemeriksa Keuangan 
  36. b. Konsekuensi suatu jabatan 
  37. c. Antar pribadi 
  38. b. Sudah bekerja 
  39. d. 1, 2, dan 3 
  40. c. Garang wulu
  41. b. Bupati atau patih 
  42. c. Yang menyeluruh 
  43. b. Cornelis Van Vollenhoven 
  44. b. Egalite 
  45. d. 1, 2, dan 3
  46. b. Perampasan barang-barang tertentu 
  47. c. Pengetahuan hakim 
  48. c. Putusan pengadilan 
  49. c. Dewan Perwakilan Rakyat 
  50. b. 1 dan 3