Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

39 Soal Sistem Pemerintahan Indonesia Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Pemerintahan Indonesia


1. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus

Jawaban:
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen


2. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Jawaban:
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang


3. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa

Jawaban:
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro


4. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
a. Hak guna usaha
b. Hak guna pakai
c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
d. Ijin prinsip eksportir

Jawaban:
a. Hak guna usaha


5. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara

Jawaban:
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara


6. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat

Jawaban:
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah


7. Desentralisasi teritorial adalah
a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya

Jawaban:
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri


8. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
d. Membahas kebijakan walikota

Jawaban:
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah


9. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
a. Provinsi
b. Kota
c. Kabupaten
d. Kecamatan

Jawaban:
c. Kabupaten


10. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
a. Menjaga kestabilan pemerintah
b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
c. Mengamalkan Pancasila
d. Melanggengkan kekuasaan elit politik

Jawaban:
a. Menjaga kestabilan pemerintah


11. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya

Jawaban:
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya


12. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Propenas
d. GBHN

Jawaban:
c. Propenas


13. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan

Jawaban:
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil


14. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
a. Adil dan proporsional
b. Selaras, serasi, dan seimbang
c. Profesional, efektif dan efisien
d. Aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif

Jawaban:
b. Selaras, serasi, dan seimbang


15. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
a. Efektivitas
b. Proporsional
c. Fungsional
d. Fleksibelitas

Jawaban:
c. Fungsional


16. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
a. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
b. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
c. DPD dan seluruh anggota DPR
d. DPD dan seluruh anggota BPK

Jawaban:
c. DPD dan seluruh anggota DPR


17. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
b. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
c. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
d. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat

Jawaban:
a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar


18. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
a. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
c. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
d. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet

Jawaban:
b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya


19. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
a. Uji konstitusi
b. Uji materi UU
c. Pengesahan UU
d. Pelaksanaan UU

Jawaban:
b. Uji materi UU


20. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
a. Negara kesatuan
b. Negara serikat
c. Otonomi negara-negara
d. Serikat negara-negara

Jawaban:
d. Serikat negara-negara