39 Soal Sistem Pemerintahan Indonesia Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Pemerintahan Indonesia
1.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
Jawaban:
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
2.
Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2)
UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Jawaban:
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
3. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
Jawaban:
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
4. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
a. Hak guna usaha
b. Hak guna pakai
c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
d. Ijin prinsip eksportir
a. Hak guna usaha
b. Hak guna pakai
c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
d. Ijin prinsip eksportir
Jawaban:
a. Hak guna usaha
5. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
Jawaban:
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
6. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
Jawaban:
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Desentralisasi teritorial adalah
a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
Jawaban:
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
8. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
d. Membahas kebijakan walikota
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
d. Membahas kebijakan walikota
Jawaban:
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
9. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
a. Provinsi
b. Kota
c. Kabupaten
d. Kecamatan
a. Provinsi
b. Kota
c. Kabupaten
d. Kecamatan
Jawaban:
c. Kabupaten
10. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
a. Menjaga kestabilan pemerintah
b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
c. Mengamalkan Pancasila
d. Melanggengkan kekuasaan elit politik
a. Menjaga kestabilan pemerintah
b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
c. Mengamalkan Pancasila
d. Melanggengkan kekuasaan elit politik
Jawaban:
a. Menjaga kestabilan pemerintah
11.
Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang
telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi
menjadi Lembaga Negara yang
a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
Jawaban:
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
12. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Propenas
d. GBHN
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Propenas
d. GBHN
Jawaban:
c. Propenas
13. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
Jawaban:
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil