Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

39 Soal Sistem Pemerintahan Indonesia Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Pemerintahan Indonesia
  1. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
    a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
    b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen 
    c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
    d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
  2. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
    a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
    b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
    c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
    d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
  3. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
    a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
    b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
    c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
    d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
  4. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
    a. Hak guna usaha
    b. Hak guna pakai
    c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
    d. Ijin prinsip eksportir
  5. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
    a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
    b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
    c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
    d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
  6. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
    a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
    b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
    c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
    d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
  7. Desentralisasi teritorial adalah
    a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
    b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
    c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
    d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
  8. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
    b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
    c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
    d. Membahas kebijakan walikota
  9. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
    a. Provinsi
    b. Kota
    c. Kabupaten
    d. Kecamatan
  10. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
    a. Menjaga kestabilan pemerintah
    b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
    c. Mengamalkan Pancasila
    d. Melanggengkan kekuasaan elit politik
  11. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
    a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
    b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
    c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
    d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
  12. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
    a. Pancasila
    b. UUD 1945
    c. Propenas
    d. GBHN
  13. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
    a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
    b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
    c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
    d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
  14. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
    a. Adil dan proporsional
    b. Selaras, serasi, dan seimbang
    c. Profesional, efektif dan efisien
    d. Aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
  15. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
    a. Efektivitas
    b. Proporsional
    c. Fungsional
    d. Fleksibelitas
  16. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
    a. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
    b. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
    c. DPD dan seluruh anggota DPR
    d. DPD dan seluruh anggota BPK
  17. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
    a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
    b. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
    c. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
    d. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
  18. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
    a. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
    b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
    c. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
    d. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
  19. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
    a. Uji konstitusi
    b. Uji materi UU
    c. Pengesahan UU
    d. Pelaksanaan UU
  20. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
    a. Negara kesatuan
    b. Negara serikat
    c. Otonomi negara-negara
    d. Serikat negara-negara
  21. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
    a. Kekuatan
    b. Keturunan
    c. Organis
    d. Daluarsa
  22. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
    a. Berdampak luas terhadap masyarakat
    b. Dapat dilaksanakan bersama
    c. Terkait dengan kekhasan daerah
    d. Berkaitan dengan pelayanan dasar
  23. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
    a. Presidensial
    b. Parlementer
    c. Campuran
    d. Kesatuan
  24. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
    a. Kemudi
    b. Kerangka
    c. Rumah
    d. Pola
  25. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
    a. Fisik
    b. Geografi
    c. Demografi
    d. Struktur
  26. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
    a. Pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
    b. Kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
    c. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
    d. Kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
  27. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
    a. Tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
    b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
    c. Pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
    d. Tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
  28. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
    a. Penunjukan anggota DPR yang baru
    b. Pengangkatan anggota DPR oleh presiden
    c. Pelantikan kembali anggota DPR yang lama
    d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
  29. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
    a. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
    b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
    c. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
    d. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
  30. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
    a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
    b. Persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
    c. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
    d. Persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
  31. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
    a. Amanat Pancasila
    b. Amanat DPR
    c. Wewenang Presiden
    d. Wewenang Menteri
  32. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
    a. Agama, pemerintahan, dan pembangunan
    b. Agama, pemerintahan dan moneter
    c. Pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
    d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  33. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
    a. Presidensial
    b. Parlementer
    c. Demisioner
    d. Pembangunan
  34. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
    a. Penunjukan dari kabupaten
    b. Pengangkatan oleh camat
    c. Pemilihan oleh BPD
    d. Pemilihan langsung oleh rakyat
  35. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
    a. Tugas pembantuan
    b. Tugas pelestarian
    c. Hak asal-usul desa
    d. Hak dan kewajiban desa
  36. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
    a. Penggabungan
    b. Pemekaran
    c. Pembentukan
    d. Perekatan
  37. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
    a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
    b. Pembentukan partai-partai politik
    c. Pendirian negara-negara bagian di Indonesia
    d. Pendirian Badan Pekerja MPR
  38. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
    a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
    b. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
    c. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
    d. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
  39. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
    a. Presiden B.J Habibie mengundurkan diri
    b. Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
    c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
    d. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Jawaban:
  1. b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen 
  2. a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
  3. a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
  4. a. Hak guna usaha
  5. a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
  6. c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
  7. b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
  8. c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
  9. c. Kabupaten
  10. a. Menjaga kestabilan pemerintah
  11. d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
  12. c. Propenas
  13. b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
  14. b. Selaras, serasi, dan seimbang
  15. c. Fungsional
  16. c. DPD dan seluruh anggota DPR
  17. a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
  18. b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
  19. b. Uji materi UU
  20. d. Serikat negara-negara
  21. a. Kekuatan
  22. a. Berdampak luas terhadap masyarakat
  23. a. Presidensial
  24. a. Kemudi
  25. c. Demografi
  26. c. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
  27. b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
  28. d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
  29. b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
  30. a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
  31. c. Wewenang Presiden
  32. d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  33. c. Demisioner
  34. d. Pemilihan langsung oleh rakyat
  35. c. Hak asal-usul desa
  36. b. Pemekaran
  37. b. Pembentukan partai-partai politik
  38. a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
  39. c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie