Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Soal Hubungan Pusat dan Daerah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Hubungan Pusat dan Daerah
  1. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
    a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
    b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
    c. Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
    d. Menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
  2. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
    a. Alokasi dasar
    b. Kapasitas fiskal
    c. Celah fiskal
    d. Kebutuhan fiskal
  3. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
    a. Pengawas pemerintahan daerah
    b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
    c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
    d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
  4. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
    a. Mengadakan penyelidikan
    b. Mengajukan pernyataan pendapat
    c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
    d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
  5. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
    a. Kantor Urusan Agama
    b. Kantor Kepolisian Resort
    c. Dinas Pendidikan
    d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
  6. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
    a. Penerimaan daerah
    b. Pengeluaran daerah
    c. Pendapatan daerah
    d. Pembiayaan daerah
  7. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
    a. Rumah sakit
    b. Terminal
    c. Jalan dan pasar
    d. Kartu tanda penduduk
  8. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
    a. Pengawasan
    b. Pengendalian
    c. Pemeriksaan
    d. Pembinaan
  9. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
    a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
    b. Memiliki kewenangan secara formal
    c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
    d. Memiliki kewenangan terbatas
  10. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
    a. Pendidikan
    b. Kesehatan
    c. Pertahanan
    d. Pertanahan
  11. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
    a. Motivasi
    b. Kepatutan
    c. Profesionalitas
    d. Proporsionalitas
  12. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
    a. Kepala daerah dan perangkat daerah
    b. Pemerintah daerah dan DPRD
    c. Kepala daerah dan wakilnya
    d. Kepala daerah dan DPRD
  13. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
    a. Amandemen
    b. Budget
    c. Inisiatif
    d. Legislasi
  14. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
    a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
    b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
    c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
    d. Mengakomodir kekhususan daerah
  15. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
    a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
    b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
    c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
  16. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
    a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
    b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
    c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
    d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati
  17. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
    a. Urusan pusat
    b. Urusan daerah
    c. Kewenangan pangkal
    d. Isi otonomi daerah
  18. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
    a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
    b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
    c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
    d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
  19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
    a. Sekretariat daerah
    b. Lembaga teknis daerah
    c. Badan atau kantor
    d. Dinas daerah
  20. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
    a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
    b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
    c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
    d. Menutup kekurangan arus kas
  21. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
    a. Satu pintu
    b. Satu atap
    c. Fungsional
    d. Terpusat
  22. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
    a. Rencana kerja pemerintah daerah
    b. Kebijakan umum anggaran daerah
    c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
    d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
  23. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
    a. Menteri dalam negeri
    b. Gubernur
    c. Bupati/walikota
    d. Camat
  24. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
    a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
    b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
    c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
    d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
  25. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
    a. By origin
    b. By formula
    c. By percentage
    d. Money follow function
  26. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
    a. Pajak kendaraan tidak bermotor
    b. Pajak kendaraan bermotor
    c. Pajak perorangan
    d. Landrente
  27. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
    a. Jalan
    b. Pembangunan
    c. Kekayaan
    d. Kendaraan bermotor
Jawaban:
  1. b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
  2. b. Kapasitas fiskal
  3. d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
  4. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
  5. c. Dinas Pendidikan
  6. d. Pembiayaan daerah
  7. d. Kartu tanda penduduk
  8. b. Pengendalian
  9. d. Memiliki kewenangan terbatas
  10. c. Pertahanan
  11. d. Proporsionalitas
  12. b. Pemerintah daerah dan DPRD
  13. b. Budget
  14. c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
  15. d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
  16. b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
  17. c. Kewenangan pangkal
  18. b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
  19. a. Sekretariat daerah
  20. d. Menutup kekurangan arus kas
  21. a. Satu pintu
  22. d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
  23. c. Bupati/walikota
  24. c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
  25. a. By origin
  26. a. Pajak kendaraan tidak bermotor
  27. d. Kendaraan bermotor