27 Soal Hubungan Pusat dan Daerah Beserta Jawaban
Soal Pilihan Ganda Materi Hubungan Pusat dan Daerah
1.
Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan
dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan
tujuan untuk ...
a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
c. Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
d. Menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
c. Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
d. Menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
Jawaban:
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
2. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
a. Alokasi dasar
b. Kapasitas fiskal
c. Celah fiskal
d. Kebutuhan fiskal
a. Alokasi dasar
b. Kapasitas fiskal
c. Celah fiskal
d. Kebutuhan fiskal
Jawaban:
b. Kapasitas fiskal
3.
Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas
kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
a. Pengawas pemerintahan daerah
b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
a. Pengawas pemerintahan daerah
b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
Jawaban:
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
4.
DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
a. Mengadakan penyelidikan
b. Mengajukan pernyataan pendapat
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
a. Mengadakan penyelidikan
b. Mengajukan pernyataan pendapat
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawaban:
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
5. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
a. Kantor Urusan Agama
b. Kantor Kepolisian Resort
c. Dinas Pendidikan
d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
a. Kantor Urusan Agama
b. Kantor Kepolisian Resort
c. Dinas Pendidikan
d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawaban:
c. Dinas Pendidikan
6. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
a. Penerimaan daerah
b. Pengeluaran daerah
c. Pendapatan daerah
d. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan daerah
b. Pengeluaran daerah
c. Pendapatan daerah
d. Pembiayaan daerah
Jawaban:
d. Pembiayaan daerah
7. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
a. Rumah sakit
b. Terminal
c. Jalan dan pasar
d. Kartu tanda penduduk
a. Rumah sakit
b. Terminal
c. Jalan dan pasar
d. Kartu tanda penduduk
Jawaban:
d. Kartu tanda penduduk
8.
Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
a. Pengawasan
b. Pengendalian
c. Pemeriksaan
d. Pembinaan
a. Pengawasan
b. Pengendalian
c. Pemeriksaan
d. Pembinaan
Jawaban:
b. Pengendalian
9. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
b. Memiliki kewenangan secara formal
c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
d. Memiliki kewenangan terbatas
a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
b. Memiliki kewenangan secara formal
c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
d. Memiliki kewenangan terbatas
Jawaban:
d. Memiliki kewenangan terbatas
d. Memiliki kewenangan terbatas
10.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain
...
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pertahanan
d. Pertanahan
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pertahanan
d. Pertanahan
Jawaban:
c. Pertahanan
11.
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
a. Motivasi
b. Kepatutan
c. Profesionalitas
d. Proporsionalitas
a. Motivasi
b. Kepatutan
c. Profesionalitas
d. Proporsionalitas
Jawaban:
d. Proporsionalitas
12. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
a. Kepala daerah dan perangkat daerah
b. Pemerintah daerah dan DPRD
c. Kepala daerah dan wakilnya
d. Kepala daerah dan DPRD
a. Kepala daerah dan perangkat daerah
b. Pemerintah daerah dan DPRD
c. Kepala daerah dan wakilnya
d. Kepala daerah dan DPRD
Jawaban:
b. Pemerintah daerah dan DPRD
13. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
a. Amandemen
b. Budget
c. Inisiatif
d. Legislasi
a. Amandemen
b. Budget
c. Inisiatif
d. Legislasi
Jawaban:
b. Budget
14. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
d. Mengakomodir kekhususan daerah
a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
d. Mengakomodir kekhususan daerah
Jawaban:
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
15. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
Jawaban:
16. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawaban
17. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
a. Urusan pusat
b. Urusan daerah
c. Kewenangan pangkal
d. Isi otonomi daerah
Jawaban
18. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawaban
19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
a. Sekretariat daerah
b. Lembaga teknis daerah
c. Badan atau kantor
d. Dinas daerah
Jawaban
20. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
d. Menutup kekurangan arus kas
Jawaban
21. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
a. Satu pintu
b. Satu atap
c. Fungsional
d. Terpusat
22. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
a. Rencana kerja pemerintah daerah
b. Kebijakan umum anggaran daerah
c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawaban
23. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
a. Menteri dalam negeri
b. Gubernur
c. Bupati/walikota
d. Camat
Jawaban
24. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawaban
25. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
a. By origin
b. By formula
c. By percentage
d. Money follow function
Jawaban
26. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
a. Pajak kendaraan tidak bermotor
b. Pajak kendaraan bermotor
c. Pajak perorangan
d. Landrente
Jawaban
27. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
a. Jalan
b. Pembangunan
c. Kekayaan
d. Kendaraan bermotor
a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
Jawaban:
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
16. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawaban
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
17. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
a. Urusan pusat
b. Urusan daerah
c. Kewenangan pangkal
d. Isi otonomi daerah
Jawaban
c. Kewenangan pangkal
18. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawaban
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
a. Sekretariat daerah
b. Lembaga teknis daerah
c. Badan atau kantor
d. Dinas daerah
Jawaban
a. Sekretariat daerah
20. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
d. Menutup kekurangan arus kas
Jawaban
d. Menutup kekurangan arus kas
21. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
a. Satu pintu
b. Satu atap
c. Fungsional
d. Terpusat
Jawaban
a. Satu pintu
a. Satu pintu
22. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
a. Rencana kerja pemerintah daerah
b. Kebijakan umum anggaran daerah
c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawaban
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
23. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
a. Menteri dalam negeri
b. Gubernur
c. Bupati/walikota
d. Camat
Jawaban
c. Bupati/walikota
24. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawaban
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
25. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
a. By origin
b. By formula
c. By percentage
d. Money follow function
Jawaban
a. By origin
26. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
a. Pajak kendaraan tidak bermotor
b. Pajak kendaraan bermotor
c. Pajak perorangan
d. Landrente
Jawaban
a. Pajak kendaraan tidak bermotor
27. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
a. Jalan
b. Pembangunan
c. Kekayaan
d. Kendaraan bermotor
Jawaban
d. Kendaraan bermotor