Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Soal Hubungan Pusat dan Daerah Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Hubungan Pusat dan Daerah


1. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
c. Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
d. Menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam

Jawaban:
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah


2. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
a. Alokasi dasar
b. Kapasitas fiskal
c. Celah fiskal
d. Kebutuhan fiskal

Jawaban:
b. Kapasitas fiskal


3. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
a. Pengawas pemerintahan daerah
b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan

Jawaban:
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan


4. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
a. Mengadakan penyelidikan
b. Mengajukan pernyataan pendapat
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia

Jawaban:
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah


5. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
a. Kantor Urusan Agama
b. Kantor Kepolisian Resort
c. Dinas Pendidikan
d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Jawaban:
c. Dinas Pendidikan


6. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
a. Penerimaan daerah
b. Pengeluaran daerah
c. Pendapatan daerah
d. Pembiayaan daerah

Jawaban:
d. Pembiayaan daerah


7. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
a. Rumah sakit
b. Terminal
c. Jalan dan pasar
d. Kartu tanda penduduk

Jawaban:
d. Kartu tanda penduduk


8. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
a. Pengawasan
b. Pengendalian
c. Pemeriksaan
d. Pembinaan

Jawaban:
b. Pengendalian


9. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
b. Memiliki kewenangan secara formal
c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
d. Memiliki kewenangan terbatas

Jawaban:
d. Memiliki kewenangan terbatas


10. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pertahanan
d. Pertanahan

Jawaban:
c. Pertahanan


11. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
a. Motivasi
b. Kepatutan
c. Profesionalitas
d. Proporsionalitas

Jawaban:
d. Proporsionalitas


12. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
a. Kepala daerah dan perangkat daerah
b. Pemerintah daerah dan DPRD
c. Kepala daerah dan wakilnya
d. Kepala daerah dan DPRD

Jawaban:
b. Pemerintah daerah dan DPRD


13. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
a. Amandemen
b. Budget
c. Inisiatif
d. Legislasi

Jawaban:
b. Budget


14. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
d. Mengakomodir kekhususan daerah

Jawaban:
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien


15. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat

Jawaban:
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat


16. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati

Jawaban
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat


17. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...

a. Urusan pusat
b. Urusan daerah
c. Kewenangan pangkal
d. Isi otonomi daerah

Jawaban
c. Kewenangan pangkal


18. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...

a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah

Jawaban
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah


19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...

a. Sekretariat daerah
b. Lembaga teknis daerah
c. Badan atau kantor
d. Dinas daerah

Jawaban
a. Sekretariat daerah


20. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...

a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
d. Menutup kekurangan arus kas

Jawaban
d. Menutup kekurangan arus kas


21. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...

a. Satu pintu
b. Satu atap
c. Fungsional
d. Terpusat

Jawaban
a. Satu pintu


22. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
a. Rencana kerja pemerintah daerah
b. Kebijakan umum anggaran daerah
c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

Jawaban
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah


23. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...

a. Menteri dalam negeri
b. Gubernur
c. Bupati/walikota
d. Camat

Jawaban
c. Bupati/walikota


24. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...

a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

Jawaban
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang


25. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...

a. By origin
b. By formula
c. By percentage
d. Money follow function

Jawaban
a. By origin


26. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...

a. Pajak kendaraan tidak bermotor
b. Pajak kendaraan bermotor
c. Pajak perorangan
d. Landrente

Jawaban
a. Pajak kendaraan tidak bermotor


27. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...

a. Jalan
b. Pembangunan
c. Kekayaan
d. Kendaraan bermotor

Jawaban
d. Kendaraan bermotor