42 Soal Hukum Tata Pemerintahan Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Tata Pemerintahan
1.
Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena
upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis
Jawaban:
b. Paradigma positivistik
2. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan
Jawaban:
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
3. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi
Jawaban:
b. Izin
4.
Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi
penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawaban:
a. Negara
5. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawaban:
c. Politik
6. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
Jawaban:
d. Mahkamah Konstitusi
7. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawaban:
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
8. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. Administratif
b. Denda
c. Kurungan
d. Hukuman mati
a. Administratif
b. Denda
c. Kurungan
d. Hukuman mati
Jawaban:
a. Administratif
9. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. Kesetaraan
b. Kedamaian
c. Kejujuran
d. Kepatutan
a. Kesetaraan
b. Kedamaian
c. Kejujuran
d. Kepatutan
Jawaban:
a. Kesetaraan
10. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawaban:
c. Merugikan rakyat
11. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawaban:
c. Oligarchi
12.
Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena
upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis
Jawaban:
13. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan
Jawaban:
14. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi
Jawaban:
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis
Jawaban:
b. Paradigma positivistik
13. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan
Jawaban:
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
14. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi
Jawaban:
b. Izin