Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

42 Soal Hukum Tata Pemerintahan Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Tata Pemerintahan


1. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis

Jawaban:
b. Paradigma positivistik


2. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan

Jawaban:
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah


3. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi

Jawaban:
b. Izin


4. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia

Jawaban:
a. Negara


5. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi

Jawaban:
c. Politik


6. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban:
d. Mahkamah Konstitusi


7. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun

Jawaban:
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun


8. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. Administratif
b. Denda
c. Kurungan
d. Hukuman mati

Jawaban:
a. Administratif


9. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. Kesetaraan
b. Kedamaian
c. Kejujuran
d. Kepatutan

Jawaban:
a. Kesetaraan


10. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan

Jawaban:
c. Merugikan rakyat


11. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity

Jawaban:
c. Oligarchi


12. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis

Jawaban:
b. Paradigma positivistik


13. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....

a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan

Jawaban:
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah


14. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....

a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi

Jawaban:
b. Izin


15. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....

a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia

Jawaban:
a. Negara


16. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....

a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi

Jawaban:
c. Politik


17. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban:
d. Mahkamah Konstitusi


18. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun

Jawaban:
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun


19. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....

a. Administratif
b. Denda
c. Kurungan
d. Hukuman mati

Jawaban:
a. Administratif


20. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....

a. Kesetaraan
b. Kedamaian
c. Kejujuran
d. Kepatutan

Jawaban:
a. Kesetaraan


21. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....

a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan

Jawaban:
c. Merugikan rakyat


22. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....

a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity

Jawaban:
c. Oligarchi


23. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah

Jawaban:
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah


24. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....

a. Badan hukum publik
b. Hukum publik
c. Negara
d. Kekuasaan

Jawaban:
a. Badan hukum publik


25. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....

a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta

Jawaban:
c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan


26. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....

a. Ketua dan wakil ketua
b. Ketua dan hakim anggota
c. Ketua dan panitera
d. Ketua dan sekretaris ketua

Jawaban:
b. Ketua dan hakim anggota


27. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....

a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Jawaban:
c. Keputusan Presiden


28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....

a. Masuk dan pulang kerja tepat waktu
b. Menunda pekerjaan
c. Menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. Melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat

Jawaban:
c. Menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya


29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....

a. Tunjangan
b. Penghasilan
c. Gaji
d. Insentif

Jawaban:
c. Gaji


30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....

a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi formasi yang kosong

Jawaban:
d. Mengisi formasi yang kosong


31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....

a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas

Jawaban:
d. Sanksi yang sifatnya tegas

32. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....

a. Demokrasi pancasila
b. Demokrasi terpimpin
c. Negara hukum
d. Keadilan

Jawaban:
a. Demokrasi pancasila


33. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal

Jawaban:
b. Bambang Widjojanto


34. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....

a. Privat
b. Publik
c. Bersama
d. Tanggung renteng

Jawaban:
b. Publik


35. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah

Jawaban:
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum


36. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....

a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun

Jawaban:
a. Kekuasaan


37. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....

a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah

Jawaban:
c. Organisasi kemasyarakatan


38. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....

a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD

Jawaban:
c. Gubernur


39. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....

a. Teguran tertulis
b. Teguran lisan
c. Penundaan kenaikan gaji berkala
d. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Jawaban:
b. Teguran lisan


40. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....

a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara

Jawaban:
a. Kaum budak


41. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung

Jawaban:
c. Raja yang berkuasa secara absolut


42. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....

a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan

Jawaban:
a. Kebebasan dasar