Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

42 Soal Hukum Tata Pemerintahan Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Hukum Tata Pemerintahan
  1. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
    a. Nilai-nilai kepatutan
    b. Paradigma positivistik
    c. Norma dogmatis
    d. Norma pragmatis
  2. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
    a. Dilakukan di bawah ancaman
    b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
    c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
    d. Terjadi penyuapan
  3. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
    a. Lisensi
    b. Izin
    c. Konsesi
    d. Dispensasi
  4. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
    a. Negara
    b. Kepala negara
    c. Pengaruh globalisasi
    d. Hancurnya ekonomi dunia
  5. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
    a. Nepotisme
    b. Transaktif
    c. Politik
    d. Birokrasi
  6. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    b. Presiden
    c. Mahkamah Agung
    d. Mahkamah Konstitusi
  7. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
    a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
    b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
    c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
    d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
  8. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
    a. Administratif
    b. Denda
    c. Kurungan
    d. Hukuman mati
  9. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
    a. Kesetaraan
    b. Kedamaian
    c. Kejujuran
    d. Kepatutan
  10. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
    a. Menjaga kewibawaan negara
    b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
    c. Merugikan rakyat
    d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
  11. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
    a. Monarki
    b. Aristokrasi
    c. Oligarchi
    d. Polity
  12. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
    a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
    b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
    c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
    d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum pasti mempunyai kekuatan hukum tetap
  13. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
    a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
    b. Wilayah pemerintahan pusat
    c. Wilayah aparatur pemerintah
    d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
  14. Perlunya pembangunan fasilitas umum seperti pasar, pelabuhan, dan taman parkir adalah usaha membangun pemerintahan yang baik dalam....
    a. Fungsi utama pemerintahan
    b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
    c. Perlindungan kepada masyarakat
    d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
  15. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas adalah bentuk perilaku pemerintah dalam tindakan....
    a. Nyata
    b. Hukum
    c. Antisipasi
    d. Lapangan
  16. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....
    a. Pejabat negara
    b. Perlengkapan kantor
    c. Perundang-undangan
    d. Masyarakat
  17. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
    a. Keadilan
    b. Kebebasan
    c. Penguasa
    d. Pembuat undang-undang
  18. Adanya local state government (pemerintahan lokal) adalah konsekuensi dari penerapan....
    a. Negara kesatuan
    b. Bentuk Negara republik
    c. Dekonsentrasi
    d. Desentralisasi
  19. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi administrasi negara adalah....
    a. Eksekutif
    b. Yudikatif
    c. DPR
    d. DPD
  20. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
    a. Memperhatikan kepentingan rakyat
    b. Memperhatikan kesejahteraan rakyat
    c. Mentaati hukum
    d. Melanggar hukum
  21. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
    a. Baku
    b. Teknis
    c. Operating procedure
    d. Operasional
  22. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
    a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
    b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
    c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
    d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
  23. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
    a. Presiden dan menteri
    b. Gubernur dan bupati/walikota
    c. Pemerintah daerah dan para asistennya
    d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
  24. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
    a. Badan hukum publik
    b. Hukum publik
    c. Negara
    d. Kekuasaan
  25. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
    a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
    b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
    c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
    d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
  26. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....
    a. Ketua dan wakil ketua
    b. Ketua dan hakim anggota
    c. Ketua dan panitera
    d. Ketua dan sekretaris ketua
  27. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....
    a. Undang-Undang
    b. Peraturan Pemerintah
    c. Keputusan Presiden
    d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
  28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
    a. Masuk dan pulang kerja tepat waktu
    b. Menunda pekerjaan
    c. Menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
    d. Melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat
  29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
    a. Tunjangan
    b. Penghasilan
    c. Gaji
    d. Insentif
  30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
    a. Latar belakang pendidikan
    b. Keterampilan yang dimiliki
    c. Penilaian selama proses penerimaan
    d. Mengisi formasi yang kosong
  31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
    a. Pengawasan intern
    b. Pengawasan ekstern
    c. Pejabat yang berwenang menegur
    d. Sanksi yang sifatnya tegas
  32. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
    a. Demokrasi pancasila
    b. Demokrasi terpimpin
    c. Negara hukum
    d. Keadilan
  33. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
    a. Agus Dwiyanto
    b. Bambang Widjojanto
    c. Set Hussein Alatas
    d. Gunar Myrdal
  34. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
    a. Privat
    b. Publik
    c. Bersama
    d. Tanggung renteng
  35. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
    a. Sebatas keuangan negara
    b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
    c. Hubungan dalam dan luar negeri
    d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
  36. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
    a. Kekuasaan
    b. Hukum yang buruk
    c. Pengawasan yang kurang
    d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
  37. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
    a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
    b. Organisasi kelompok terpadu
    c. Organisasi kemasyarakatan
    d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
  38. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
    a. Menteri Dalam Negeri
    b. Menteri Keuangan
    c. Gubernur
    d. DPRD
  39. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
    a. Teguran tertulis
    b. Teguran lisan
    c. Penundaan kenaikan gaji berkala
    d. Pernyataan tidak puas secara tertulis
  40. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
    a. Kaum budak
    b. Mempertahankan diri
    c. Hidup
    d. Bernegara
  41. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
    a. Perselisihan agama yang terus terjadi
    b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
    c. Raja yang berkuasa secara absolut
    d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
  42. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
    a. Kebebasan dasar
    b. Kebebasan hidup
    c. Hak anak
    d. Hak perempuan
Jawaban:
  1. b. Paradigma positivistik
  2. b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
  3. b. Izin
  4. a. Negara
  5. c. Politik
  6. d. Mahkamah Konstitusi
  7. c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
  8. a. Administratif
  9. a. Kesetaraan
  10. c. Merugikan rakyat
  11. c. Oligarchi
  12. b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
  13. a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
  14. b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
  15. b. Hukum
  16. a. Pejabat negara
  17. a. Keadilan
  18. c. Dekonsentrasi
  19. a. Eksekutif
  20. c. Mentaati hukum
  21. b. Teknis
  22. d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
  23. d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
  24. a. Badan hukum publik
  25. c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
  26. b. Ketua dan hakim anggota
  27. c. Keputusan Presiden
  28. c. Menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
  29. c. Gaji
  30. d. Mengisi formasi yang kosong
  31. d. Sanksi yang sifatnya tegas
  32. a. Demokrasi pancasila
  33. b. Bambang Widjojanto
  34. b. Publik
  35. b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
  36. a. Kekuasaan
  37. c. Organisasi kemasyarakatan
  38. c. Gubernur
  39. b. Teguran lisan
  40. a. Kaum budak
  41. c. Raja yang berkuasa secara absolut
  42. a. Kebebasan dasar