Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

37 Soal Kebijakan Publik Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Kebijakan Publik

1. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
a. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
b. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
c. Hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.

Jawaban:
d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.


2. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
a. Inkremental
b. Institusional
c. Rasional komprehensif
d. Mixed scanning (pemindaian campuran)

Jawaban:
d. Mixed scanning (pemindaian campuran)


3. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
b. Bertugas menjalankan kebijakan negara
c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
d. Membangun institusi politik dalam negara

Jawaban:
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara


4. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
a. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
b. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
c. Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan

Jawaban:
d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan


5. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
b. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
c. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
d. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

Jawaban:
a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.


6. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
a. Kepemimpinan yang berwibawa
b. Penegak hukum yang cerdas
c. Pengetahuan hukum yang luas
d. Sistem nilai etika yang kuat

Jawaban:
d. Sistem nilai etika yang kuat


7. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
a. Ikut memilih
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
c. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
d. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu

Jawaban:
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif


8. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
a. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
c. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
d. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik

Jawaban:
b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik


9. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
a. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
b. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
d. Penentu kebijakan luar negeri.

Jawaban:
c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan


10. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
a. Kontribusi untuk kampaye
b. Kampanye publikasi besar-besaran
c. Melakukan tekanan melalui publikasi
d. Pengaruh pribadi

Jawaban:
d. Pengaruh pribadi


11. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
a. Konflik sosial
b. Konflik horisontal dan vertikal
c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
d. Problema umum yang saling bertentangan

Jawaban:
c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan


12. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
b. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
c. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
d. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya

Jawaban:
a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan


13. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
a. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
c. Melegitimasi kebijakan definitif
d. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik

Jawaban:
b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu


14. Kebijakan publik diartikan sebagai....
a. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
b. Semua tindakan negara
c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
d. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

Jawaban:
c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang


15. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
b. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
c. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
d. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

Jawaban:
a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang


16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
a. Organisasi non pemerintah
b. Partai politik
c. Pejabat atau badan yang berwenang
d. Rakyat langsung

Jawaban:
c. Pejabat atau badan yang berwenang


17. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
a. Liberal
b. Mandiri terlaksana (self-executing)
c. Redistributif
d. Regulator

Jawaban:
b. Mandiri terlaksana (self-executing)


18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
a. Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
c. Banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
d. Pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer

Jawaban:
b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.


19. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
a. Ekspresionistis
b. Impresionistis
c. Mengasumsikan opini publik
d. Persepsional

Jawaban:
b. Impresionistis