37 Soal Kebijakan Publik Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Kebijakan Publik
a. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
b. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
c. Hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
Jawaban:
d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
2. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
a. Inkremental
b. Institusional
c. Rasional komprehensif
d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
Jawaban:
d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
3. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
b. Bertugas menjalankan kebijakan negara
c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
d. Membangun institusi politik dalam negara
Jawaban:
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
4. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
a. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
b. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
c. Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
Jawaban:
d.
Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip
administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
5. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
b. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
c. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
d. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Jawaban:
a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
6. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
a. Kepemimpinan yang berwibawa
b. Penegak hukum yang cerdas
c. Pengetahuan hukum yang luas
d. Sistem nilai etika yang kuat
Jawaban:
d. Sistem nilai etika yang kuat
7. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
a. Ikut memilih
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
c. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
d. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
Jawaban:
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
8. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
a. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
c. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
d. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik
Jawaban:
b.
Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan
nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan
publik
9. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
a. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
b. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
d. Penentu kebijakan luar negeri.
Jawaban:
c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
10. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
a. Kontribusi untuk kampaye
b. Kampanye publikasi besar-besaran
c. Melakukan tekanan melalui publikasi
d. Pengaruh pribadi
Jawaban:
d. Pengaruh pribadi
11. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
a. Konflik sosial
b. Konflik horisontal dan vertikal
c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
d. Problema umum yang saling bertentangan
Jawaban:
c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
12. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
b. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
c. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
d. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya
Jawaban:
a.
Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai
perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat
pemerintahan
13. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
a. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
c. Melegitimasi kebijakan definitif
d. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik
Jawaban:
b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu