Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

37 Soal Kebijakan Publik Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Kebijakan Publik

1. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
a. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
b. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
c. Hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.

2. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
a. Inkremental
b. Institusional
c. Rasional komprehensif
d. Mixed scanning (pemindaian campuran)

3. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
b. Bertugas menjalankan kebijakan negara
c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
d. Membangun institusi politik dalam negara

4. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
a. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
b. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
c. Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan

5. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
b. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
c. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
d. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

6. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
a. Kepemimpinan yang berwibawa
b. Penegak hukum yang cerdas
c. Pengetahuan hukum yang luas
d. Sistem nilai etika yang kuat

7. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
a. Ikut memilih
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
c. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
d. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu

8. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
a. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
c. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
d. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik

9. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
a. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
b. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
d. Penentu kebijakan luar negeri.

10. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
a. Kontribusi untuk kampaye
b. Kampanye publikasi besar-besaran
c. Melakukan tekanan melalui publikasi
d. Pengaruh pribadi

11. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
a. Konflik sosial
b. Konflik horisontal dan vertikal
c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
d. Problema umum yang saling bertentangan

12. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
b. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
c. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
d. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya

13. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
a. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
c. Melegitimasi kebijakan definitif
d. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik

14. Kebijakan publik diartikan sebagai....
a. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
b. Semua tindakan negara
c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
d. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

15. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
b. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
c. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
d. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
a. Organisasi non pemerintah
b. Partai politik
c. Pejabat atau badan yang berwenang
d. Rakyat langsung

17. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
a. Liberal
b. Mandiri terlaksana (self-executing)
c. Redistributif
d. Regulator

18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
a. Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
c. Banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
d. Pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer

19. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
a. Ekspresionistis
b. Impresionistis
c. Mengasumsikan opini publik
d. Persepsional

20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
a. Daya guna
b. Objektivitas
c. Relevansi
d. Validitas

21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
a. Biaya tidak langsung (indirect cost)
b. Eksternalitas positif
c. Limbah kebijakan (spillover effects)
d. Tidak diharapkan (unintended consequences)

22. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
a. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
b. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
d. Suatu pemecahan masalah tertentu

23. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
a. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
b. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
c. Semua harta negara
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

24. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
a. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
b. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
c. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik

25. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
a. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
b. Fisibitas politik (political feasibility)
c. Pelaku kebijakan (political subject)
d. Penilai kebijakan (political assessor

26. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan, adalah metode analisis kebijakan yang berupa...
a. Ad hoc analysis
b. Pre hoc analysis
c. Post hoc analysis
d. Quasi experimental approach

27. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan….
a. Dominan analisis kuantitatif
b. Dominan tergantung pada komputer
c. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi
d. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi

28. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti….
a. Rasionalitas sosial
b. Rasionalitas politik
c. Intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
d. Pasar bebas

29. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
a. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan
b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
c. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
d. Perilaku elit politik

30. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok….
a. Minoritas berseteru dengan kelompok dominan
b. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
c. Mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
d. Dominan kehilangan kekuasaannya

31. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
a. Kelompok kepentingan
b. Pemerintah rejim sebelumnya
c. Kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
d. Musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat

32. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk ….
a. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
b. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
d. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik

33. Masukan dalam model sistem politik berupa...
a. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
b. Hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
c. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik

34. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
a. Kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
c. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
d. Sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.

35. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
a. Kkuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
b. Memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
d. Tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)

36. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah….
a. Hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand
b. Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
c. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

37. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
a. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
c. Dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
d. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.

Jawaban:

1. d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
2. d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
3. a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
4. d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
5. a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
6. d. Sistem nilai etika yang kuat
7. b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
8. b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
9. c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
10. d. Pengaruh pribadi
11. c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
12. a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
13. b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
14. c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
15. a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
16. c. Pejabat atau badan yang berwenang
17. b. Mandiri terlaksana (self-executing)
18. b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
19. b. Impresionistis
20. c. Relevansi
21. c. Limbah kebijakan (spillover effects)
22. c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
23. d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
24. d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
25. b. Fisibitas politik (political feasibility)
26. b. Pre hoc analysis
27. b. Dominan tergantung pada komputer
28. d. Pasar bebas
29. b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
30. d. Dominan kehilangan kekuasaannya
31. a. Kelompok kepentingan
32. c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
33. d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
34. b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
35. c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
36. d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
37. b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya