Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

42 Soal Pengantar Ilmu Politik Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Pengantar Ilmu Politik


1. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, menurut konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. Variatif
b. Kognitif
c. Subyektif
d. Obyektif

Jawaban: 
b. Kognitif


2. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. Dinamik
b. Partisipan
c. Parokhial
d. Sensitif

Jawaban: 
b. Partisipan


3. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh badan yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. Batal
b. Direkomendasikan kembali
c. Diuji kembali
d. Direvisi

Jawaban: 
a. Batal
  

4. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F UUD 1945. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi memakai wewenang dalam hal....
a. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Jawaban: 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  

5. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik menurut Heywood, kecuali….
a. Teori politik
b. Lembaga politik
c. Bangsa
d. Globalisasi

Jawaban: 
b. Lembaga politik


6. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik dapat digunakan cara, kecuali ….
a. Persuasi
b. Kohesif
c. Transparan
d. Intimidasi

Jawaban: 
d. Intimidasi


7. Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan, kecuali ….
a. Berbicara
b. Menyatakan pendapat
c. Beragama
d. Berperang

Jawaban:
d. Berperang


8. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. Se-efektif dan seefisien mungkin
b. Mengikutsertakan masyarakat
c. Berorientasi pada keuntungan
d. Mengedepankan keadilan sosial

Jawaban: 
b. Mengikutsertakan masyarakat
  

9. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang memberikan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
a. Konflik politik
b. Sosialisasi politi
c. Rekrutmen politik
d. Politik uang

Jawaban: 
b. Sosialisasi politik


10. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. Informal
b. Formal
c. Kaku
d. Otoritas

Jawaban: 
a. Informal


11. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkan kepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD

Jawaban: 
d. DPRD


12. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. Penggerak demonstrasi
b. Penegak kebenaran
c. Penyalur aspirasi masyarakat
d. Penyerap dana masyarakat

Jawaban: 
c. Penyalur aspirasi masyarakat


13. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
a. Kader
b. Massa
c. Nasionalis
d. Religius

Jawaban: 
b. Massa


14. Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara
a. Parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. Parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
c. Terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
d. Tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas

Jawaban:
b. Parlemen merupakan lembaga negara tertinggi


15. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....
a. Tradisional, nasionalis, dan informal
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. Karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. Legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal

Jawaban: 
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional


16. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. Analisa politik negara
b. Klasifikasi negara
c. Batas negara
d. Memilih pemerintahan

Jawaban: 
a. Analisa politik negara


17. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
a. Aturan permainan
b. Aktor politik
c. Oganisasi politik
d. Organisasi masyarakat

Jawaban:
a. Aturan permainan


18. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. Kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka
c. Kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan

Jawaban: 
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka


19. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara….
a. Ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
c. Tidak mengutamakan kebaikan bersama
d. Semata-mata dimotivasi oleh self-interest

Jawaban: 
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest


20. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
a. Tidak memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
b. Berorientasi pada profit
c. Tidak tergantung pada pemerintah
d. Terlalu bergantung sama pemerintah

Jawaban:
c. Tidak tergantung pada pemerintah


21. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
a. Amerika Serikat
b. Indonesia
c. Malaysia
d. India

Jawaban: 
a. Amerika Serikat


22. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
a. Kepres
b. Politik
c. Khusus
d. Menteri

Jawaban: 
b. Politik


23. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
b. Penyederhanaan partai dengan munculnya 10 partai besar pemenang pemilu
c. Koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
d. Perolehan suara yang seimbang antara Jawa dan Luar Jawa

Jawaban: 
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa


24. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. Para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
d. Tanggung jawab politik berada di tangan presiden

Jawaban: 
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri


25. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. Kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. Kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan

Jawaban: 
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR


26. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. Rakyat
d. DPD

Jawaban: 
b. Presiden


27. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. Titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. Pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. Biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah

Jawaban: 
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya


28. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Federatif

Jawaban: 
b. Legislatif


29. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. Welfare state
b. Communism state
c. Liberalism state
d. Negara hukum klasik

Jawaban: 
a. Welfare state


30. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet

Jawaban: 
c. Inggris


31. Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
a. Grasi, abolisi, dan amnesti
b. Input, konvensi, dan out put
c. Informasi, penerangan, dan peperangan
d. Agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti

Jawaban: 
b. Input, konvensi, dan out put


32. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. Melobi pejabat partai
b. Memberikan suara dalam pemilu
c. Menjadi pimpinan partai politik
d. Menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat

Jawaban: 
b. Memberikan suara dalam pemilu


33. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. Pelayanan
b. Regulasi
c. Distribusi
d. Kompensasi

Jawaban: 
b. Regulasi


34. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh badan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. Tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi

Jawaban:
b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum


35. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. Menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. Meningkatkan profesionalisme birokrat
d. Menunjang persatuan negara yang baru lahir

Jawaban: 
d. Menunjang persatuan negara yang baru lahir


36. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. Meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. Mengubah kebijakan yang dibuat oleh Pertamina
d. Memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah

Jawaban: 
b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus


37. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah pembangunan bidang....
a. Ekonomi
b. Politik
c. Sosial
d. Budaya

Jawaban: 
a. Ekonomi


38. Kecenderungan peran yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. Pembentukan legitimasi eksekutif yang kuat
b. Penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. Pengontrol aspirasi rakyat

Jawaban: 
c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan


39. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan....
a. Jumlah komisi yang ada
b. Utusan daerah dan utusan golongan
c. Partai politik yang duduk di DPR
d. Departemen dalam pemerintahan

Jawaban: 
c. Partai politik yang duduk di DPR


40. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. Tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. Sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. Fragmentasi partai tidak dapat dihindari
d. Sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas

Jawaban: 
a. Tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat


41. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda

Jawaban: 
b. Amerika Serikat


42. Titik awal keberhasilan perjuangan terhadap penegakan hak asasi perempuan dalam bidang politik terjadi pada saat perempuan....
a. Mendapatkan penghasilan atau gaji yang sepadan
b. Mendapatkan kesempatan dalam karier dan pekerjaan
c. Memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. Mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu

Jawaban:
d. Mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu