Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

42 Soal Pengantar Ilmu Politik Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Pengantar Ilmu Politik
  1. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, menurut konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
    a. Variatif
    b. Kognitif
    c. Subyektif
    d. Obyektif
  2. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
    a. Dinamik
    b. Partisipan
    c. Parokhial
    d. Sensitif
  3. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh badan yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
    a. Batal
    b. Direkomendasikan kembali
    c. Diuji kembali
    d. Direvisi
  4. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F UUD 1945. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi memakai wewenang dalam hal....
    a. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
    b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
    c. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
    d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD
  5. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik menurut Heywood, kecuali…. 
    a. Teori politik 
    b. Lembaga politik 
    c. Bangsa
    d. Globalisasi
  6. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik dapat digunakan cara, kecuali …. 
    a. Persuasi 
    b. Kohesif
    c. Transparan
    d. Intimidasi
  7. Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan, kecuali …. 
    a. Berbicara 
    b. Menyatakan pendapat 
    c. Beragama
    d. Berperang
  8. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
    a. Se-efektif dan seefisien mungkin
    b. Mengikutsertakan masyarakat
    c. Berorientasi pada keuntungan
    d. Mengedepankan keadilan sosial
  9. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang memberikan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
    a. Konflik politik
    b. Sosialisasi politi
    c. Rekrutmen politik
    d. Politik uang
  10. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
    a. Informal
    b. Formal
    c. Kaku
    d. Otoritas
  11. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkan kepada....
    a. Bawasda
    b. Bappeda
    c. Pemda
    d. DPRD
  12. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
    a. Penggerak demonstrasi
    b. Penegak kebenaran
    c. Penyalur aspirasi masyarakat
    d. Penyerap dana masyarakat
  13. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
    a. Kader
    b. Massa
    c. Nasionalis
    d. Religius
  14. Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara 
    a. Parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
    b. Parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
    c. Terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
    d. Tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
  15. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....
    a. Tradisional, nasionalis, dan informal
    b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
    c. Karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
    d. Legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
  16. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
    a. Analisa politik negara
    b. Klasifikasi negara
    c. Batas negara
    d. Memilih pemerintahan
  17. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
    a. Aturan permainan
    b. Aktor politik
    c. Oganisasi politik
    d. Organisasi masyaraka
  18. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
    a. Kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
    b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka 
    c. Kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
    d. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
  19. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara…. 
    a. Ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab 
    b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest 
    c. Tidak mengutamakan kebaikan bersama
    d.  Semata-mata dimotivasi oleh self-interest 
  20. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena…. 
    a.  Tidak memiliki kemampuan mengatur diri sendiri 
    b.  Berorientasi pada profit 
    c. Tidak tergantung pada pemerintah
    d. Terlalu bergantung sama pemerintah
  21. Negara yang menganut sistem dua partai adalah…. 
    a. Amerika Serikat 
    b. Indonesia 
    c. Malaysia
    d. India
  22. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan …. 
    a. Kepres
    b. Politik 
    c.  Khusus
    d. Menteri
  23. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain …. 
    a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa 
    b. Penyederhanaan partai dengan munculnya 10 partai besar pemenang pemilu 
    c. Koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
    d. Perolehan suara yang  seimbang antara Jawa dan Luar Jawa 
  24. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
    a. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
    b. Para menteri bertanggungjawab kepada DPR
    c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
    d. Tanggung jawab politik berada di tangan presiden
  25. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
    a. Kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
    b. Kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
    c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
    d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
  26. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Rakyat
    d. DPD
  27. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
    a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
    b. Titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
    c. Pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
    d. Biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
  28. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
    a. Eksekutif
    b. Legislatif
    c. Yudikatif
    d. Federatif
  29. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
    a. Welfare state
    b. Communism state
    c. Liberalism state
    d. Negara hukum klasik
  30. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
    a. Amerika Serikat
    b. Perancis
    c. Inggris
    d. Uni Soviet
  31. Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
    a. Grasi, abolisi, dan amnesti
    b. Input, konvensi, dan out put
    c. Informasi, penerangan, dan peperangan
    d. Agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
  32. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
    a. Melobi pejabat partai
    b. Memberikan suara dalam pemilu
    c. Menjadi pimpinan partai politik
    d. Menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat
  33. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
    a. Pelayanan
    b. Regulasi
    c. Distribusi
    d. Kompensasi
  34. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh badan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
    a. Tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
    b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
    c. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
    d. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
  35. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
    a. Menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
    b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
    c. Meningkatkan profesionalisme birokrat
    d. Menunjang persatuan negara yang baru lahir
  36. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
    a. Meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
    b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
    c. Mengubah kebijakan yang dibuat oleh Pertamina
    d. Memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
  37. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah pembangunan bidang....
    a. Ekonomi
    b. Politik
    c. Sosial
    d. Budaya
  38. Kecenderungan peran yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
    a. Pembentukan legitimasi eksekutif yang kuat
    b. Penyeimbang kekuasaan antar lembaga
    c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
    d. Pengontrol aspirasi rakyat
  39. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan....
    a. Jumlah komisi yang ada
    b. Utusan daerah dan utusan golongan
    c. Partai politik yang duduk di DPR
    d. Departemen dalam pemerintahan
  40. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
    a. Tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
    b. Sulit dan mahal untuk diselenggarakan
    c. Fragmentasi partai tidak dapat dihindari
    d. Sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
  41. Negara yang menganut sistem common law adalah....
    a. Perancis
    b. Amerika Serikat
    c. Indonesia
    d. Belanda
  42. Titik awal keberhasilan perjuangan terhadap penegakan hak asasi perempuan dalam bidang politik terjadi pada saat perempuan....
    a. Mendapatkan penghasilan atau gaji yang sepadan
    b. Mendapatkan kesempatan dalam karier dan pekerjaan
    c. Memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
    d. Mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu
Jawaban:
  1. b. Kognitif
  2. b. Partisipan
  3. a. Batal
  4. b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  5. b. Lembaga politik 
  6. d. Intimidasi
  7. d. Berperang
  8. b. Mengikutsertakan masyarakat
  9. b. Sosialisasi politik
  10. a. Informal
  11. d. DPRD
  12. c. Penyalur aspirasi masyarakat
  13. b. Massa
  14. b. Parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
  15. b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
  16. a. Analisa politik negara
  17. a. Aturan permainan
  18. b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka 
  19. b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
  20. c. Tidak tergantung pada pemerintah
  21. a. Amerika Serikat 
  22. b. Politik 
  23. a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa 
  24. c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
  25. c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
  26. b. Presiden
  27. a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
  28. b. Legislatif
  29. a. Welfare state
  30. c. Inggris
  31. b. Input, konvensi, dan out put
  32. b. Memberikan suara dalam pemilu
  33. b. Regulasi
  34. b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
  35. d. Menunjang persatuan negara yang baru lahir
  36. b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
  37. a. Ekonomi
  38. c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
  39. c. Partai politik yang duduk di DPR
  40. a. Tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
  41. b. Amerika Serikat
  42. d. Mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu