Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal Sistem Pemerintahan Daerah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Pemerintahan Daerah


1. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
a. Kota
b. Kabupaten
c. Kabupaten/kota administratif
d. Provinsi

Jawaban:
d. Provinsi


2. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
a. Pengangkatan oleh sultan
b. Pengangkatan langsung
c. Pemilihan umum
d. Permufakatan rakyat

Jawaban:
c. Pemilihan umum


3. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
a. Akuntabilitas pemerintah daerah
b. Potensi daerah
c. Perimbangan antar daerah
d. Eksternalitas antar daerah

Jawaban:
d. Eksternalitas antar daerah


4. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
a. Agency
b. Ultravires
c. General competence
d. Open en arrangement

Jawaban:
b. Ultravires


5. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
a. Akordion
b. Keluwesan
c. Pendelegasian wewenang
d. Jalur dan staf

Jawaban:
d. Jalur dan staf


6. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
a. Sekretariat daerah
b. Inspektorat daerah
c. Dinas daerah
d. Lembaga teknis daerah

Jawaban:
c. Dinas daerah


7. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
a. Job analysis for setting rates
b. Job analysis for training purposes
c. Job analysis for personnel spesification
d. Job analysis for method improvements

Jawaban:
a. Job analysis for setting rates


8. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
a. Dana alokasi umum
b. Dana alokasi khusus
c. Dana perimbangan
d. Dana darurat

Jawaban:
a. Dana alokasi umum


9. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
a. Agensi
b. Interaksi
c. Otonomi relatif
d. Partnership

Jawaban:
d. Partnership


10. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
a. Kantor Pelayanan Pajak
b. Kantor Urusan Agama
c. Dinas Pendidikan
d. Pengadilan Negeri

Jawaban:
c. Dinas Pendidikan


11. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…
a. Kepala biro
b. Kepala dinas
c. Kepala kantor
d. Direktur RSUD

Jawaban:
b. Kepala dinas


12. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
a. Penerimaan daerah
b. Pendapatan daerah
c. Pembiayaan daerah
d. Pembelanjaan daerah

Jawaban:
c. Pembiayaan daerah


13. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran
b. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
c. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut

Jawaban:
d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut