Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

37 Soal Sosiologi Pemerintahan Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Sosiologi Pemerintahan


1. Paradigma lama manajemen pemerintahan mencakup aspek-aspek antara lain, kecuali ......
a. Hirarki
b. Prosedur yang kaku
c. Permanen dan stabilitas
d. Fleksibel

Jawaban:
d. Fleksibel


2. Secara sosiologis, implikasi negatif dari pengelolaan pemerintahan melalui e-government antara lain....
a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan
b. Profesionalisme pelayanan publik akan meningkat
c. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pihak-pihak yang melayani akan meningkat
d. Keterbukaan informasi akan meningkat

Jawaban:
a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan


3. Sumber kewenangan yang dimiliki Kaisar Hirohito dalam memerintah Jepang berasal dari....
a. Tradisi
b. Dewa
c. Kualitas pribadi
d. Konstitusi

Jawaban:
b. Dewa


4. Dalam organisasi negara, konflik vertikal adalah mengenai hubungan antara....
a. Rakyat dengan rakyat
b. Pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya
c. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya
d. Pemerintah dengan rakyat

Jawaban:
d. Pemerintah dengan rakyat


5. Konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi termasuk konflik....
a. Positif
b. Negatif
c. Khusus
d. Umum

Jawaban:
a. Positif


6. Apabila intensitas interaksi sosial tinggi maka kemungkinan konflik....
a. Semakin dihindari
b. Tak dapat dihindari
c. Sulit diatasi
d. Dapat ditekan

Jawaban:
d. Dapat ditekan


7. Kendatipun birokrasi di Indonesia sebelumnya sudah mengenal sistem birokrasi kerajaan, namun proses pertumbuhan dan perkembangan birokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh birokrasi....
a. Portugal
b. Jepang
c. Belanda
d. Inggris

Jawaban:
c. Belanda


8. Menurut Haque, Pang, Norris dan Long, salah satu langkah dalam reformasi birokrasi adalah transisi dalam standar normatif. Dalam konteks ini, langkah yang dilakukan adalah....
a. Penyesuaian tata aturan hukum yang berkaitan dengan birokrasi dan pembenahan perangkat institusi birokrasi
b. Mengubah fungsi dan tugas birokrasi yang dibentuk
c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
d. Perubahan sikap dan fokus perhatian dari institusi dan pegawai birokrasi

Jawaban:
c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan


9. Kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi merupakan gaya kepemimpinan....
a. Otokratis
b. Demokratis
c. Kendali bebas
d. Partisipatif

Jawaban:
b. Demokratis


10. Siklus kebijakan publik dimaksudkan untuk....
a. Membatasi ruang lingkup kebijakan publik
b. Membatasi mekanisme kebijakan dan kreativitas atau inovasi
c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
d. Memahami implementasi kebijakan publik

Jawaban:
c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan


11. Pengertian pokok dari perencanaan kebijakan publik berhubungan dengan....
a. Segala macam persoalan-persoalan
b. Persoalan yang tidak harus terkait dengan masalah-masalah publik
c. Lingkup persoalan yang sangat spesifik dan sempit
d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik

Jawaban:
d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik


12. Menurut David Held, prinsip demokrasi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif, terkandung dalam model demokrasi….
a. Pluralisme
b. Partisipatif
c. Protektif
d. Deliberatif

Jawaban:
a. Pluralisme


13. Kesetaraan politik lokal yang muncul akibat pelaksanaan desentralisasi disebabkan....
a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
b. Pertanggungjawaban publik yang jelas
c. Partisipasi masyarakat luas
d. Kekuasaan politik lokal terdistribusi

Jawaban:
a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara


14. Mekanisme sosiologis dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap kurang penting, ditunjukkan dengan adanya....
a. Fokus implementasi yang berorientasi pada institusi formal
b. Kurangnya dukungan lembaga-lembaga pemerintahan
c. Tidak adanya undang-undang yang mengaturnya
d. Bantuan dana yang tidak mencukupi dari pusat

Jawaban:
a. Fokus implementasi yang berorientasi pada institusi formal


15. Dalam hubungan aliansi bersama antara pemerintah-bisnis-nirlaba maka pemerintah bertindak sebagai....
a. Pemain utama yang mendominasi hubungan yang ada
b. Penengah bagi pemain-pemain yang terlibat dalam aliansi
c. Badan yang berwenang membuat kebijakan publik yang aspiratif
d. Pengikut aliansi sehingga tidak mengganggu kegiatan kerja sama yang ada

Jawaban:
c. Badan yang berwenang membuat kebijakan publik yang aspiratif


16. Masyarakat sipil (civil society) memiliki posisi yang kuat saat berhadapan dengan negara apabila masyarakat memiliki....
a. Pasukan bersenjata
b. Lembaga yang mempunyai kekuasaan
c. Kemampuan melobi pemerintah
d. Kemandirian yang tinggi di bidang finansial dan sarana/prasarana

Jawaban:
d. Kemandirian yang tinggi di bidang finansial dan sarana/prasarana


17. Bentuk lunak dari kekuasaan dapat berupa....
a. Kewenangan
b. Kekerasan
c. Manipulasi
d. Pengaruh

Jawaban:
d. Pengaruh


18. Tipe kekuasaan yang memberikan kesempatan pada semua orang untuk mendapatkan kesempatan naik ke lapisan kekuasaan yang lebih tinggi dengan ditentukan oleh faktor kemampuan dan keberuntungan, adalah tipe....
a. Demokrasi
b. Kasta
c. Oligarki
d. Pluralis

Jawaban:
a. Demokrasi


19. Untuk masa mendatang peran pemerintah harus sudah bergeser dari fungsi menjalankan segala macam fungsi pemerintah menjadi fungsi....
a. Kewenangan
b. Otoriter
c. Fasilitas dan pelayanan masyarakat
d. Legalitas

Jawaban:
c. Fasilitas dan pelayanan masyarakat