Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

37 Soal Sosiologi Pemerintahan Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sosiologi Pemerintahan
  1. Paradigma lama manajemen pemerintahan mencakup aspek-aspek antara lain, kecuali ...... 
    a. Hirarki 
    b. Prosedur yang kaku 
    c. Permanen dan stabilitas
    d. Fleksibel
  2. Secara sosiologis, implikasi negatif dari pengelolaan pemerintahan melalui e-government antara lain.... 
    a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan 
    b. Profesionalisme pelayanan publik akan meningkat
    c. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pihak-pihak yang melayani akan meningkat
    d. Keterbukaan informasi akan meningkat
  3. Sumber kewenangan yang dimiliki Kaisar Hirohito dalam memerintah Jepang berasal dari....
    a. Tradisi
    b. Dewa
    c. Kualitas pribadi
    d. Konstitusi
  4. Dalam organisasi negara, konflik vertikal adalah mengenai hubungan antara.... 
    a. Rakyat dengan rakyat
    b. Pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya
    c. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya
    d. Pemerintah dengan rakyat
  5. Konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi termasuk konflik....
    a. Positif
    b. Negatif
    c. Khusus
    d. Umum
  6. Apabila intensitas interaksi sosial tinggi maka kemungkinan konflik.... 
    a. Semakin dihindari
    b. Tak dapat dihindari
    c. Sulit diatasi
    d. Dapat ditekan
  7. Kendatipun birokrasi di Indonesia sebelumnya sudah mengenal sistem birokrasi kerajaan, namun proses pertumbuhan dan perkembangan birokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh birokrasi....
    a. Portugal
    b. Jepang
    c. Belanda
    d. Inggris
  8. Menurut Haque, Pang, Norris dan Long, salah satu langkah dalam reformasi birokrasi adalah transisi dalam standar normatif. Dalam konteks ini, langkah yang dilakukan adalah....
    a. Penyesuaian tata aturan hukum yang berkaitan dengan birokrasi dan pembenahan perangkat institusi birokrasi
    b. Mengubah fungsi dan tugas birokrasi yang dibentuk
    c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
    d. Perubahan sikap dan fokus perhatian dari institusi dan pegawai birokrasi
  9. Kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi merupakan gaya kepemimpinan.... 
    a. Otokratis
    b. Demokratis
    c. Kendali bebas
    d. Partisipatif
  10. Siklus kebijakan publik dimaksudkan untuk....
    a. Membatasi ruang lingkup kebijakan publik
    b. Membatasi mekanisme kebijakan dan kreativitas atau inovasi
    c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
    d. Memahami implementasi kebijakan publik 
  11. Pengertian pokok dari perencanaan kebijakan publik berhubungan dengan....
    a. Segala macam persoalan-persoalan
    b. Persoalan yang tidak harus terkait dengan masalah-masalah publik
    c. Lingkup persoalan yang sangat spesifik dan sempit
    d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
  12. Menurut David Held, prinsip demokrasi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif, terkandung dalam model demokrasi…. 
    a. Pluralisme
    b. Partisipatif
    c. Protektif
    d. Deliberatif
  13. Kesetaraan politik lokal yang muncul akibat pelaksanaan desentralisasi disebabkan....
    a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
    b. Pertanggungjawaban publik yang jelas
    c. Partisipasi masyarakat luas
    d. Kekuasaan politik lokal terdistribusi
  14. Mekanisme sosiologis dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap kurang penting, ditunjukkan dengan adanya.... 
    a. Fokus implementasi yang berorientasi pada institusi formal
    b. Kurangnya dukungan lembaga-lembaga pemerintahan
    c. Tidak adanya undang-undang yang mengaturnya
    d. Bantuan dana yang tidak mencukupi dari pusat
  15. Dalam hubungan aliansi bersama antara pemerintah-bisnis-nirlaba maka pemerintah bertindak sebagai.... 
    a. Pemain utama yang mendominasi hubungan yang ada
    b. Penengah bagi pemain-pemain yang terlibat dalam aliansi
    c. Badan yang berwenang membuat kebijakan publik yang aspiratif
    d. Pengikut aliansi sehingga tidak mengganggu kegiatan kerja sama yang ada
  16. Masyarakat sipil (civil society) memiliki posisi yang kuat saat berhadapan dengan negara apabila masyarakat memiliki....
    a. Pasukan bersenjata
    b. Lembaga yang mempunyai kekuasaan
    c. Kemampuan melobi pemerintah
    d. Kemandirian yang tinggi di bidang finansial dan sarana/prasarana
  17. Bentuk lunak dari kekuasaan dapat berupa.... 
    a. Kewenangan 
    b. Kekerasan
    c. Manipulasi
    d. Pengaruh
  18. Tipe kekuasaan yang memberikan kesempatan pada semua orang untuk mendapatkan kesempatan naik ke lapisan kekuasaan yang lebih tinggi dengan ditentukan oleh faktor kemampuan dan keberuntungan, adalah tipe....
    a. Demokrasi
    b. Kasta
    c. Oligarki
    d. Pluralis
  19. Untuk masa mendatang peran pemerintah harus sudah bergeser dari fungsi menjalankan segala macam fungsi pemerintah menjadi fungsi....
    a. Kewenangan
    b. Otoriter
    c. Fasilitas dan pelayanan masyarakat
    d. Legalitas 
  20. Program Keluarga Berencana (KB) pada masa lalu merupakan contoh yang baik dengan menggunakan pendekatan sosiologis terutama dalam aspek....
    a. Partisipasi masyarakat
    b. Penggunaan anggaran yang kecil
    c. Kemauan pemerintah untuk membuat suatu program pembangunan
    d. Pendekatan pemerintah kepada masyarakat kelas bawah
  21. Peristiwa yang memiliki andil besar terhadapa kelahiran sosiologi adalah Revolusi 
    a. Industri di Inggris 
    b. Moral di Afganistan 
    c. Perang Dunia 2
    d. Perang Dunia 1
  22. Yang menjadi subunit analisis dari sosiologi adalah.... 
    a. Keuangan Desa
    b. Keuangan keluarga 
    c. Lembaga politik
    d. Lembaga agama
  23. Salah satu cara pengendalian sosial dalam masyarakat adalah diberlakukannya.... 
    a. Sanksi hukum tokoh yang ditakuti
    b. Sanksi sosial oleh masyarakat 
    c. Peraturan hukum
    d. Peraturan Politik
  24. Menurut Miriam Budiardjo, cakupan kekuasaan politik adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi.... 
    a. Tingkah laku orang secara pribadi 
    b. Kebijakan khusus
    c. Ketaatan masyarakat
    d. Kepribadian manusia
  25. Seseorang yang mempunyai kekuasaan namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah atau kebijakan tertentu, adalah karena ia tidak mempunyai....
    a. Kharisma
    b. Wewenang
    c. Kekuasaan
    d. Keahlian
  26. Kekuasaan substansial antara lain diperoleh melalui mekanisme …. 
    a. Pemilihan umum
    b. Kharisma
    c. Paksaan
    d. Keturunan
  27. Kekuasaan politik seseorang telah mendapat legitimasi bila ia telah mendapat pengakuan dan penerimaan dari....
    a. Pemerintah
    b. Pejabat
    c. Individu
    d. Masyarakat
  28. Tipe legitimasi yang menggunakan pendekatan primordial dengan mengatasnamakan keinginan leluhur dalam melanggengkan legitimasi, adalah legitimasi …. 
    a. Prosedural
    b. Ideologis
    c. Personal
    d. Tradisional
  29. Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan atau memperhatikan legitimasi dengan cara memanipulasi moral, kepercayaan, tradisi dan nilai-nilai budaya dalam bentuk upacara kenegaraan, parade tentara, atau pemberian penghargaan, adalah pendekatan …. 
    a. Material
    b. Prosedural
    c. Ideologis
    d. Simbolis
  30. Situasi konflik dimana pihak yang berkonflik masih mengadakan kompromi dan bekerja sama adalah termasuk jenis situasi konflik....
    a. Menang-kalah
    b. Menang-menang
    c. Kalah-kalah
    d. Kalah-menang-kalah
  31. Konsep kesosialan manusia diartikan sebagai ketergantungan dan keterlibatan individu manusia dengan….
    a. Pekerjaan
    b. Kesenian
    c. Masyarakat
    d. Individu
  32. Sosiologi pemerintahan penting untuk dipelajari oleh manusia karena.... 
    a. Pemerintah dapat bertindak sendiri untuk mencapai kemajuan masyarakat
    b. Masyarakat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi
    c. Keinginan pemerintah tidak perlu disinkronkan dengan kepentingan masyarakat
    d. Masyarakat mempunyai karakteristik yang mudah diketahui
  33. Selain aspek lembaga sosial dan masyarakat, maka ilmu sosiologi mempelajari aspek interaksi sosial, terutama menyangkut tentang.... 
    a. Perilaku masyarakat yang berada dalam lingkungan wilayah pemerintah lokal
    b. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat misalnya kerja sama, akomodasi, persaingan, dan konflik
    c. Tujuan hidup dan kehidupan sosial masyarakat
    d. Masyarakat yang masih dianggap belum modern
  34. Unit analisis sosiologi pemerintahan adalah....
    a. Negara dan partai politik
    b. Negara dan adat istiadat
    c. Masyarakat dan kelompok
    d. Masyarakat dan pemerintahan
  35. Menurut pendekatan pluralis, kekuasaan dipandang sebagai....
    a. Medium yang sah dalam memperebutkan kekuasaan
    b. Mekanisme yang tidak sah dan cenderung mengutamakan kelompok tertentu
    c. Terpusat di tangan kelompok-kelompok tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
    d. Bersifat polisentris dan tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan
  36. Yang dimaksud pemerintahan dalam arti sempit adalah....
    a. Legislatif
    b. Eksekutif
    c. Yudikatif
    d. Federatif
  37. Menurut Webler, Kastenholz dan Renn, keuntungan dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan adalah, kecuali
    a. Peningkatan kopetensi pembuat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas 
    b. Memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan yang dibuat 
    c. Memberikan citra yang positif sebagai masyarakat yang demokratis
    d. Tidak memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan yang dibuat 
Jawaban:
  1. d. Fleksibel
  2. a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan 
  3. b. Dewa
  4. d. Pemerintah dengan rakyat
  5. a. Positif
  6. d. Dapat ditekan
  7. c. Belanda
  8. c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
  9. b. Demokratis
  10. c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
  11. d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
  12. a. Pluralisme
  13. a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
  14. a. Fokus implementasi yang berorientasi pada institusi formal
  15. c. Badan yang berwenang membuat kebijakan publik yang aspiratif
  16. d. Kemandirian yang tinggi di bidang finansial dan sarana/prasarana
  17. d. Pengaruh
  18. a. Demokrasi
  19. c. Fasilitas dan pelayanan masyarakat
  20. a. Partisipasi masyarakat
  21. a. Industri di Inggris 
  22. c. Lembaga politik
  23. b. Sanksi sosial oleh masyarakat 
  24. c. Ketaatan masyarakat
  25. b. Wewenang
  26. b. Kharisma
  27. d. Masyarakat
  28. d. Tradisional
  29. d. Simbolis
  30. b. Menang-menang
  31. c. Masyarakat
  32. b. Masyarakat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi
  33. b. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat misalnya kerja sama, akomodasi, persaingan, dan konflik
  34. d. Masyarakat dan pemerintahan
  35. d. Bersifat polisentris dan tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan
  36. b. Eksekutif
  37. d. Tidak memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan yang dibuat