Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

46 Soal Kebijakan Pemerintah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Kebijakan Pemerintah
  1. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
    a. Badan Pelaksana Migas
    b. PERTAMINA
    c. Badan Pengatur Migas
    d. BPH Migas
  2. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 diadakan di...
    a. Kuala Lumpur
    b. Bangkok
    c. Bandung
    d. Mesir
  3. KUBE adalah kependekan dari
    a. Kebijakan Umum Bersama Energi
    b. Keputusan Umum Bidang Energi
    c. Kebijakan Umum Bidang Energi
    d. Keputusan Untuk Bidang Energi
  4. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak...
    a. Dua kali
    b. Tiga kali
    c. Empat kali
    d. Lima kali
  5. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan...
    a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
    b. Kabinet Indonesia Bersatu
    c. Kabinet Persatuan Nasional
    d. Kabinet Gotong Royong
  6. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah....
    a. Abdullah Puteh
    b. Endang Suwarya
    c. Rimarizad Riyakudu
    d. Widodo AS
  7. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali....
    a. Asas desentralisasi
    b. Asas hukum
    c. Asas dekosentrasi
    d. Asas tugas perbantuan
  8. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut...
    a. Asas keterbukaan
    b. Asas proporsionalitas
    c. Asas profesionalistas
    d. Asa akuntabilitas
  9. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
    a. Partisipasi
    b. Aturan hukum
    c. Transparansi
    d. Individualis
  10. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
    a. Keadilan pemerintah
    b. Kebijakan pemerintah
    c. Peraturan pemerintah
    d. Strategi pemerintah
  11. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
    a. Pendidikan
    b. Agama
    c. Sosial
    d. Pertahanan
  12. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari...
    a. Kepala daerah dan DPRD
    b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
    c. Kepala derah dan dinas-dinas
    d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida
  13. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah...
    a. UU No.21 tahun 2001
    b. UU No.22 tahun 2002
    c. UU No.21 tahun 2002
    d. UU No.21 tahun 2001
  14. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
    a. Presiden
    b. DPR
    c. Presiden dan DPR
    d. Bappenas
  15. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
    a. UU No.22 tahun 1999
    b. UU No.25 tahun 1999
    c. UU No.25 tahun 2000
    d. UU No.28 tahun 1999
  16. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
    a. 1 tahun sekali
    b. 2 tahun sekali
    c. 5 tahun sekali
    d. 25 tahun sekali
  17. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
    a. UU No.22 tahun 1999
    b. UU No.25 tahun 1999
    c. UU No.25 tahun 2000
    d. UU No.28 tahun 1999
  18. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
    a. 2003
    b. 2010
    c. 2005
    d. 2020
  19. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
    a. 2003
    b. 2005
    c. 2010
    d. 2020
  20. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah... 
    a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
    b. Mencapai peningkatan produlsi
    c. Mengatasi kelemahan manajemen
    d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
  21. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. Presiden
  22. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
    a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
    b. Sistem konstitusi
    c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
    d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
  23. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
    a. TAP NO.V/MPR/2000
    b. PP No.25 tahun 2000
    c. Keppres No.30 tahun 2003
    d. Keppres No. 102 tahun 2001
  24. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
    a. Keppres No.30 tahun 2003
    b. Keppres No.102 tahun 2001
    c. UU No.22 tahun 1999
    d. UU No.20 tahun 2002
  25. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
    a. Otoriter
    b. Tidak terbatas
    c. Terbatas
    d. Absolut
  26. Kapan Indonesia keluar dari IMF
    a. 2003
    b. 2004
    c. 2005
    d. Belum ada renaca keluar
  27. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
    a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
    b. UU nomor 2 tahun 1999
    c. TAP MPR No.II/MPR/1978
    d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
  28. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
    a. Pembinaan kesadaran warga negara
    b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
    c. Pungutan pajak yang proporsional
    d. Penegakan hukum secara konsisten
  29. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali....
    a. Pembangunan lembaga keuangan
    b. Penyelesaian utang dunia usaha
    c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
    d. Meningkatkan keterbukaan
  30. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
    a. Adat istiadat
    b. Hukum dan kewenangan tertentu
    c. Agama dan kepercayaan
    d. Musyawarah untuk mufakat
  31. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
    a. Pelaku kebijakan
    b. Kebijakan pemerintah
    c. Lingkungan kebijakan
    d. Dana kebijakan
  32. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah...
    a. UU No.21 tahun 2001
    b. UU No.22 tahun 2002
    c. UU No.21 tahun 2002
    d. UU No.21 tahun 2001
  33. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam:
    a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
    b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
    c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
    d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
  34. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
    a. PT. Indonesia Power
    b. PT. ANTAM
    c. PT. PGN
    d. PT. PG Paiton
  35. Propenas adalah kependekan dari ....
    a. Program Pembangunan Nasional
    b. Proyek Pembangunan Nasional
    c. Program Pendidikan Nasional
    d. Proyek Pendidikan Nasional
  36. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
    a. Sertifikat Nasional Indonesia
    b. Standar Nasional Indonesia
    c. Sertifikasi Nasional Indonesia
    d. Standarisasi Nasional Indonesia
  37. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
    a. Indonesia Power
    b. BP Migas
    c. PLN
    d. BAPETAL
  38. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
    a. UU No.25 tahun 1999
    b. UU No.20 tahun 2002
    c. UU No.20 tahun 1999
    d. UU No.17 tahun 2003
  39. Visi kebijakan energi nasional adalah:
    a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
    b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
    c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
    d. Menciptakan open access
  40. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk...
    a. Peningkatan efisiensi energi
    b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
    c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
    d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
  41. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
    a. Intensifikasi
    b. Diversifikasi
    c. Konversi
    d. Regulasi
  42. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
    a. UU No.1 tahun 1967
    b. UU No.25 tahun 1999
    c. UU No.20 tahun 2002
    d. UU No.20 tahun 1999
  43. Dampak Indonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah...
    a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
    b. Pemerintahan harus menganut prinsip “Good Govermance”
    c. Pemerintah harus keluar dari IMF
    d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang
  44. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
    a. Teori institusionalisme
    b. Teori kelompok
    c. Teori inkrementalisme
    d. Teori rasionalisme
  45. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
    a. Keadilan
    b. Kebijakan
    c. Musyawarah
    d. Gotong royong
  46. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali...
    a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
    b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
    c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
    d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
Jawaban:
  1. a. Badan Pelaksana Migas
  2. b. Bangkok
  3. c. Kebijakan Umum Bidang Energi
  4. c. Empat kali
  5. d. Kabinet Gotong Royong
  6. b. Endang Suwarya
  7. b. Asas hukum
  8. b. Asas proporsionalitas
  9. d. Individualis
  10. b. Kebijakan pemerintah
  11. d. Pertahanan
  12. a. Kepala daerah dan DPRD
  13. a. UU No.21 tahun 2001
  14. c. Presiden dan DPR
  15. c. UU No.25 tahun 2000
  16. c. 5 tahun sekali
  17. d. UU No.28 tahun 1999
  18. a. 2003
  19. d. 2020
  20. a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
  21. d. Presiden
  22. c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
  23. b. PP No.25 tahun 2000
  24. c. UU No.22 tahun 1999
  25. c. Terbatas
  26. b. 2004
  27. a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
  28. d. Penegakan hukum secara konsisten
  29. a. Pembangunan lembaga keuangan
  30. b. Hukum dan kewenangan tertentu
  31. c. Lingkungan kebijakan
  32. b. UU No.22 tahun 2002
  33. a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
  34. d. PT. PG Paiton
  35. a. Program Pembangunan Nasional
  36. b. Standar Nasional Indonesia
  37. d. BAPETAL
  38. a. UU No.25 tahun 1999
  39. a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
  40. a. Peningkatan efisiensi energi
  41. c. Konversi
  42. a. UU No.1 tahun 1967
  43. a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
  44. c. Teori inkrementalisme
  45. b. Kebijakan
  46. d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat