75 Soal Akuntansi Kecamatan dan Desa Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Akuntansi Kecamatan dan Desa
1. Kebijakan akuntansi memuat hal berikut ini, ...... kecuali:
A. Entitas pelaporan
B. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
C. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan
A. Entitas pelaporan
B. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
C. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan
Jawaban:
C. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan2. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga termasuk
arus kas dari aktivitas....
A. Operasi
B. Investasi aset non keuangan
C. Investasi aset keuangan
D. Nonanggaran
Jawaban:
D. Nonanggaran3. Pengungkapan-pengungkapan lainnya berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain, ……. kecuali:
A. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
B. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
C. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca
D. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
Jawaban:
D. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan4. Kerangka akuntabilitas organisasi pelayanan kecamatan dan desa itu sendiri meliputi hal
berikut ini, …… kecuali:
A. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan
B. Membuat peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan akses kecamatan dan desa, penguatan tata kelola, dan citra publik kecamatan dan desa
C. Penataan kembali struktur organisasi agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagi
terbangunnya sistem pengendalian intern yang hand
D. Menata kembali sistem dan prosedur kerja terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dengan volume besar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal check, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset yang dimiliki
Jawaban:
A. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan5. Organisasi/Lembaga Kecamatan dan desa merupakan jenis organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah atau bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang telah kita ketahui bersama lembaga/organisasi yang susmber pendanaannya didapatkan dari pemerintah perlu untuk diaudit. Organisasi-organisasi tersebut yaitu, .....kecuali:
A. Dinas kecamatan
B. Dinas desa
C. Universitas
D. Yayasan
Jawaban:
D. Yayasan
6. Audit keuangan organisasi kecamatan dan desa merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengujian atas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi kecamatan dan desa, yang dilakukan oleh auditor independen untuk menguji ..........
A. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
B. Secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan organisasi kecamatan dan desa yang diaudit
C. Apakah informasi struktur organisasi kecamatan dan desa telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
D. Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Jawaban:
A. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
7. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang dimaksud dengan kualitas informasi yang disediakan dan juga kualitas orang yang melakukan audit adalah...
A. Proses sistematik
B. Obyektivitas
C. Penyediaan dan evaluasi bukti
D. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
Jawaban:
B. Obyektivitas
8. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang merupakan suatu deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit adalah….
A. Proses sistematik
B. Obyektivitas
C. Penyediaan dan evaluasi bukti
D. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
Jawaban:
D. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
9. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut: ……. kecuali:
A. Bertakwa kepada Tuhan YME
B. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
C. Tidak harus penduduk desa setempat
D. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
Jawaban:
C. Tidak harus penduduk desa setempat
10. Pernyataan dibawah ini merupakan hal-hal yang terkait dengan kecamatan yaitu, …… kecuali..
A. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/ Kotamadya yang terdiri atas Desa dan Kelurahan
B. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat
C. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
D. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Jawaban:
C. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
11. Di dalam buku Operation Management Strategy and Analysis (Krajewski/Ritzman, Second Edition, 1990) disampaikan pendapat beberapa ahli terkait peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran. W. Edward Deming dalam mencapai kualitas yang baik dimulai dengan ……
A. Pimpinan puncak organisasi
B. Rencana realisasi anggaran
C. Bahan baku yang murah
D. Waktu pengawasan yang cukup
Jawaban:
A. Pimpinan puncak organisasi
12. Peningkatan kualitas juga dikemukakan Armand V. Feigenbaum yakni yang disebut dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah konsep dimana……
A. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasi
B. Kualitas sebagai nilai bahwa bagaimanapun baiknya produk atau layanan mempunyai tujuan pada harga yang diharapkan dibayarkan
C. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan”atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan
D. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk
Jawaban:
D. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk
13. Dari regulasi dan praktek yang ada pada organisasi pemerintahan menunjukkan mekanisme pelaporan unit kerja bahwa:.....
A. Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada kepala organisasi melalui pejabat pengelola keuangan organisasi
B. Kepala unit kerja sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada kepala organisasi, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi
C. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi
D. Kepala unit kerja menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi kepada kepala organisasiatau pimpinan terkait lainnya
Jawaban:
C. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi