Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

40 Soal Akuntansi Kecamatan dan Desa Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Akuntansi Kecamatan dan Desa

1. Kebijakan akuntansi memuat hal berikut ini, ...... kecuali:
a. Entitas pelaporan
b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
c. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan

2. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga termasuk
arus kas dari aktivitas....
a. Operasi
b. Investasi aset non keuangan
c. Investasi aset keuangan
d. Nonanggaran

3. Pengungkapan-pengungkapan lainnya berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain, ……. kecuali:
a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
c. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca
d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

4. Kerangka akuntabilitas organisasi pelayanan kecamatan dan desa itu sendiri meliputi hal
berikut ini, …… kecuali:
a. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan
b. Membuat peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan akses kecamatan dan desa, penguatan tata kelola, dan citra publik kecamatan dan desa
c. Penataan kembali struktur organisasi agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagi
terbangunnya sistem pengendalian intern yang hand
d. Menata kembali sistem dan prosedur kerja terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dengan volume besar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal check, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset yang dimiliki

5. Organisasi/Lembaga Kecamatan dan desa merupakan jenis organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah atau bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang telah kita ketahui bersama lembaga/organisasi yang susmber pendanaannya didapatkan dari pemerintah perlu untuk diaudit. Organisasi-organisasi tersebut yaitu, .....kecuali:
a. Dinas kecamatan
b. Dinas desa
c. Universitas
d. Yayasan

6. Audit keuangan organisasi kecamatan dan desa merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengujian atas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi kecamatan dan desa, yang dilakukan oleh auditor independen untuk menguji ..........
a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
b. Secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan organisasi kecamatan dan desa yang diaudit
c. Apakah informasi struktur organisasi kecamatan dan desa telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
d. Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku

7. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang dimaksud dengan kualitas informasi yang disediakan dan juga kualitas orang yang melakukan audit adalah...
a. Proses sistematik
b. Obyektivitas
c. Penyediaan dan evaluasi bukti
d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

8. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang merupakan suatu deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit adalah….
a. Proses sistematik
b. Obyektivitas
c. Penyediaan dan evaluasi bukti
d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

9. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut: ……. kecuali:
a. Bertakwa kepada Tuhan YME
b. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
c. Tidak harus penduduk desa setempat
d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun

10. Pernyataan dibawah ini merupakan hal-hal yang terkait dengan kecamatan yaitu, …… kecuali..
a. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/ Kotamadya yang terdiri atas Desa dan Kelurahan
b. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat
c. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
d. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah

11. Di dalam buku Operation Management Strategy and Analysis (Krajewski/Ritzman, Second Edition, 1990) disampaikan pendapat beberapa ahli terkait peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran. W. Edward Deming dalam mencapai kualitas yang baik dimulai dengan ……
a. Pimpinan puncak organisasi
b. Rencana realisasi anggaran
c. Bahan baku yang murah
d. Waktu pengawasan yang cukup

12. Peningkatan kualitas juga dikemukakan Armand V. Feigenbaum yakni yang disebut dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah konsep dimana……
a. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasi
b. Kualitas sebagai nilai bahwa bagaimanapun baiknya produk atau layanan mempunyai tujuan pada harga yang diharapkan dibayarkan
c. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan”atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan
d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk

13. Dari regulasi dan praktek yang ada pada organisasi pemerintahan menunjukkan mekanisme pelaporan unit kerja bahwa:.....
a. Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada kepala organisasi melalui pejabat pengelola keuangan organisasi
b. Kepala unit kerja sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada kepala organisasi, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi
c. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi
d. Kepala unit kerja menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi kepada kepala organisasiatau pimpinan terkait lainnya

14. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Pasal 2 menjelaskan bahwa: dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari,….. kecuali:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Perubahan Ekuitas

15. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006, adalah sebagai berikut, ….. kecuali:
a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca
b. Laporan Kinerja Keuangan/Surplus-Defisit
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Laporan Realisasi Anggaran

16. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ……
a. 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
b. 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir
c. 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
d. 8 (delapan) bulan setelah tahun anggaran berakhir

17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan......kecuali:
a. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
b. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan aset daerah
d. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat

18. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah, ….. kecuali:
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
c. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
d. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat

19. Pernyataan di bawah ini mana yang paling tepat mengenai pengertian organisasi?
a. Organisasi adalah suatu pengaturan sosial yang mengejar tujuan-tujuan kolektif, yang mengontrol kinerja sendiri, dan yang memiliki batas memisahkan dari lingkungannya
b. Kelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu
c. Struktur kepemimpinan dalam pengaturan masyarakat
d. Salah satu fungsi manajemen dimana manajer akan menerapkan semua sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya manusia

20. Menurut ilmu manajemen, sebagian besar organisasi terbagi ke dalam empat jenis, ….. kecuali:
a. Piramida atau hierarki
b. Komite atau juri
c. Matriks organisasi
d. Antropologi

21. Menurut PP No. 58/2005 bab IX pasal 99 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala SKPD (kepala unit kerja) selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi ini merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD (unit kerja) dan menyiapkan laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah (kepala organisasi) melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan organisasi) selambat-lambatnya……
a. 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir
b. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
c. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
d. 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir

22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria…
a. Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
b. Internalitas, transparansi, dan efektivitas dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
c. Eksternalitas, internalitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
d. Internalitas, akuntabilitas, dan efektivitas dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan

23. Presiden dan para Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD kepada DPR/ DPRD berupa, .... kecuali:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Perubahan Ekuitas

24. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut, ... kecuali:
a. Pendapatan dari aktivitas operasi
b. Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
c. Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer
d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode
ekuitas

25. Strategi inti dalam dokumen rencana pembangunan akan menetapkan…
a. Visi spasial, tujuan spasial, kebijakan dan kerangka kerja pemantauan dan implementasi untuk distrik
b. Visi, misi, dan tujuan perencanaan pembangunan daerah
c. Strategi khusus untuk pengaturan dan pengelolaan keuangan pembangunan daerah
d. Visi spasial, tujuan spasial, kebijakan dan kerangka kerja perencanaan pembangunan

26. Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan antara:......
a. Anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya
b. Pemasukan negara dan pengeluaran negara sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya
c. Anggaran negara (pengeluaran negara) dengan perencanaan anggaran sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
d. Pemasukan negara dan pengeluaran negara sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin

27. Menurut pengalaman Joseph M. Juran mengindikasikan bahwa lebih dari 80% kerusakan kualitas disebabkan oleh…..
a. Waktu pengawasan yang kurang
b. Faktor pengendalian dari manajemen
c. Bahan baku yang mahal
d. Faktor lingkungan

28. Fungsi anggaran adalah sebagai berikut, ….. kecuali:
a. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian
b. Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja
c. Sebagai alat kebijakan fiskal
d. Sebagai alat penilaian kinerja

29. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang kualitas adalah:......
a. Dua ukuran kualitas sebagai prioritas persaingan yaitu ”realisasi anggaran” dan ”kualitas yang konsisten
b. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasi
c. Kualitas merupakan bagian yang diukur dengan seberapa dekat dalam menyesuaikan spesifikasi
d. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan” atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan

30. Jaminan kualitas merupakan aktivitas yang terkait dengan…..
a. Pemeliharaan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
b. Peningkatan kualitas sesuai dengan tujuan yang diinginkan
c. Perbaikan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
d. Perencanaan kualitas sesuai dengan tujuan yang diinginkan

31. Berikut ini permasalahan-permasalahan yang ada di desa, …… kecuali:
a. Kurangnya lahan kosong untuk mengembangkan
b. Kurangnya konektivitas pedestrian
c. Permintaan trails lebih dan outlet rekreasi
d. Kurangnya karakter batas desa

32. Siapakah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat perencanaan desa?
a. Kepala desa
b. Sekretaris desa
c. Komite Komune Rakyat
d. Kepala dusun

33. Perencanaan kota dan negara adalah proses membuat keputusan tentang ……
a. Pengembangan dan penggunaan tanah
b. Perbaikan fasilitas umum
c. Pembuatan peraturan-peraturan
d. Peningkatan kesejahteraan rakyat

34. Kawasan perdesaan harus memenuhi kriteria,..... kecuali: .....
a. Fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten
b. Sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian
c. Aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil
d. Kegiatan utama industri kecil

35. Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten meliputi: pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang menjadi bagian wilayah kabupaten oleh……
a. Pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
b. Bupati setempat
c. Kepala desa setempat
d. Walikota setempat

36. Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup....
a. 3 (tiga) atau lebih wilayah pedesaan pada satu atau lebih wilayah kabupaten
b. 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi
c. 3 (tiga) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah perkotaan
d. 2 (dua) atau lebih wilayah pedesaan pada satu atau lebih wilayah provinsi

37. Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. Rencana tata ruang kawasan metropolitan atau kawasan megapolitan berisi,…… kecuali:
a. Perencaan keuangan pada proses penataan ruang kawasan metropolitan atau megapolitan
b. Rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan atau megapolitan
c. Rencana pola ruang kawasan metropolitan atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya
d. Arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif

38. Dokumen manakah di bawah ini yang merupakan kunci dalam Kerangka Pembangunan Daerah.....
a. Skema pembangunan daerah
b. Dokumen rencana pembangunan
c. Dokumen perencanaan pelengkap
d. Pernyataan keterlibatan masyakarat

39. Dokumen manakah di bawah ini yang merupakan titik awal bagi Anda untuk mencari tahu ketika Dewan sedang mempersiapkan kebijakan perencanaan mengenai tempat tertentu atau isu dan pada tahap apa itu di dalam proses persiapan....
a. Skema pembangunan daerah
b. Dokumen rencana pembangunan
c. Dokumen perencanaan pelengkap
d. Pernyataan keterlibatan masyakarat

40. Berikut ini yang bukan merupakan cara meningkatkan kualitas adalah.....
a. Program “on the job training"
b. Pemberian insentif dari pembayaran jasa atau bonus
c. Mengembangkan “lingkaran kualitas”
d. Menekan biaya bahan baku dari supplier

Kunci Jawaban:

1. c. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
2. d. Nonanggaran
3. d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
4. a. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan
5. d. Yayasan
6. a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
7. b. Obyektivitas
8. d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
9. c. Tidak harus penduduk desa setempat
10. c. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
11. a. Pimpinan puncak organisasi
12. d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk
13. c. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi
14. d. Laporan Perubahan Ekuitas
15. d. Laporan Realisasi Anggaran
16. c. 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
17. c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan aset daerah
18. c. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
19. a. Organisasi adalah suatu pengaturan sosial yang mengejar tujuan-tujuan kolektif, yang mengontrol kinerja sendiri, dan yang memiliki batas memisahkan dari lingkungannya
20. d. Antropologi
21. b. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
22. a. Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
23. d. Laporan Perubahan Ekuitas
24. c. Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer
25. a. Visi spasial, tujuan spasial, kebijakan dan kerangka kerja pemantauan dan implementasi untuk distrik
26. a. Anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya
27. b. Faktor pengendalian dari manajemen
28. b. Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja
29. a. Dua ukuran kualitas sebagai prioritas persaingan yaitu ”realisasi anggaran” dan ”kualitas yang konsisten
30. a. Pemeliharaan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
31. d. Kurangnya karakter batas desa
32. c. Komite Komune Rakyat
33. a. Pengembangan dan penggunaan tanah
34. d. Kegiatan utama industri kecil
35. a. Pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
36. b. 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi
37. a. Perencaan keuangan pada proses penataan ruang kawasan metropolitan atau megapolitan
38. b. Dokumen rencana pembangunan
39. a. Skema pembangunan daerah
40. d. Menekan biaya bahan baku dari supplier