Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

39 Soal Hukum Pajak Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Pajak

1. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
a. Perlindungan
b. Kepentingan
c. Daya pikul
d. Asuransi

2. Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
a. Kantor
b. Lapangan
c. Rutin
d. Khusus

3. Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah .....
a. Penafsiran Sosiologis
b. Penafsiran A Contrario
c. Penafsiran Otentik
d. Penafsiran Historis

4. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan ….
a. Subjektif
b. Objektif
c. Preventif
d. Persuasif

5. Cara perhitungan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut ….
a. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
b. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
c. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
d. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi

6. Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
b. Subjek pajak, objek pajak, hukum pajak
c. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak
d. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

7. Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. Surat Teguran

8. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
a. Ditolak
b. Tidak mengajukan permohonan keberatan
c. Diterima
d. Diterima sebagian

9. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke ….
a. Mahkamah Agung
b. Kejaksaan Agung
c. PTUN
d. Badan Peradilan Pajak

10. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah ….
a. Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
c. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
d. Bea Meterai

11. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah
a. Penyidikan pajak
b. Penyelidikan pajak
c. Penelitian pajak
d. Pengawasan pajak

12. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah ….
a. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat
b. Tidak harus didasarkan undang-undang
c. Sifatnya dapat dipaksakan
d. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

13. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara ….
a. Paling singkat 3 bulan
b. Paling singkat 6 bulan
c. Paling lama 4 tahun
d. Paling lama 6 tahun

14. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak adalah merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
a. Jasa Umum
b. Jasa Usaha
c. Perizinan Tertentu
d. Daerah Khusus

15. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah ….
a. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
b. Pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan
c. Kemajuan perekonomian dan dunia usaha
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

16. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah ….
a. Jangka waktu pajak
b. Bagian tahun pajak
c. Asa pajak
d. Tahun pajak

17. Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya menggunakan ….
a. Tahun 2008
b. Tahun 2009
c. Terserah Wajib Pajak
d. Terserah keputusan Dirjen Pajak

18. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
a. 1 bulan
b. 3 bulan
c. 6 bulan
d. 12 bulan

19. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
a. Tetap
b. Degresif
c. Progresif
d. Proporsional

20. Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa :.....
a. Bunga 2%
b. Bunga 2% per bulan
c. Denda sebesar 50%
d. Kenaikan sebesar 50%

21. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak ….
a. Reklame
b. Penerangan jalan
c. Bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pengambilan dan pengolahan galian golongan C

22. Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
a. Denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
b. Denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
c. Pidana penjara paling singkat 9 bulan.
d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.

23. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak adalah merupakan ….
a. Fungsi surat ketetapan pajak
b. Manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak
c. Syarat NPWP
d. Fungsi NPWP

24. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal ….
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
c. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
d. A, B, dan C benar semua

25. Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
a. Bunga 2% sebulan
b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
c. Bunga 4% sebulan
d. Kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar

26. Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah ….
a. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
d. Tanggal 15 bulan takwim berikutnya

27. Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah ....
a. Peradilan Pajak
b. Peradilan Tata Usaha Negara
c. Peradilan Administrasi Murni
d. Peradilan Administrasi Tidak Murni

28. Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
a. Wakil Wajib Pajak
b. Konsultan Pajak
c. Kuasa Wajib Pajak
d. Penanggung Pajak

29. Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : ….
a. Menteri Keuangan
b. Pengadilan Pajak
c. Kepala KPP
d. Direktur Jenderal Pajak

30. Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama ….
a. 1 bulan
b. 6 bulan
c. 12 bulan
d. 24 bulan

31. Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah ….
a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
b. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
c. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
d. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008

32. Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
a. Paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan.
b. Paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan
c. Paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan
d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan

33. Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, dapat dilakukan atas permintaan dari ….
a. Direktur Jenderal Pajak
b. Kepolisian
c. Menteri Keuangan
d. Penyidik Pajak

34. Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah ….
a. Pasal 25 UU KUP 2007
b. Pasal 27 UU KUP 2007
c. Pasal 28 UU KUP 2007
d. Pasal 29 UU KUP 2007

35. Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah adalah surat ….
a. Tagihan Pajak Daerah
b. Pemberitahuan Pajak Daerah
c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
d. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

36. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
a. Pemerintah Daerah
b. Pemerintah Pusat
c. Kabupaten
d. Negara

37. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
a. With Holding System
b. Self Assessment System
c. Official Assessment
d. Regulerend System

38. Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah metode ….
a. Vouching
b. Konfirmasi
c. Langsung
d. Tidak langsung

39. Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah ….
a. Jaksa
b. Kepolisian
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Kunci Jawaban:

1. d. Asuransi
2. b. Lapangan
3. b. Penafsiran A Contrario
4. b. Objektif
5. d. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
6. a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
7. a. STP
8. c. Diterima
9. d. Badan Peradilan Pajak
10. d. Bea Meterai
11. a. Penyidikan pajak
12. c. Sifatnya dapat dipaksakan
13. b. Paling singkat 6 bulan
14. b. Jasa Usaha
15. a. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
16. c. Asa pajak
17. a. Tahun 2008
18. b. 3 bulan
19. b. Degresif
20. c. Denda sebesar 50%
21. c. Bahan bakar kendaraan bermotor
22. d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.
23. d. Fungsi NPWP
24. d. A, B, dan C benar semua
25. b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
26. c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
27. d. Peradilan Administrasi Tidak Murni
28. d. Penanggung Pajak
29. d. Direktur Jenderal Pajak
30. c. 12 bulan
31. a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
32. d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
33. c. Menteri Keuangan
34. a. Pasal 25 UU KUP 2007
35. c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
36. a. Pemerintah Daerah
37. c. Official Assessment
38. c. Langsung
39. d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak