Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Latihan Soal (Esai) Sistem, Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap Jawaban

Soal (Uraian/Essay) Bab Sistem, Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
  1. Jelaskan kedudukan Presiden menurut UUD 1945!
  2. Apa yang anda ketahui tentang Oldefo dan Nefo?
  3. Jelaskan perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin!
  4. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasinya!
  5. Tunjukkan 3 saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin!
  6. Mengapa pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi?
  7.  Mengapa Konstituante yang ditugasi untuk membentuk UUD baru mengalami kegagalan?
  8. Mengapa terjadi Konfrontasi dengan Malaysia?
  9. Apa yang dimaksud dengan reformasi?
  10. Tanggal 12 Januari 1966, kesatuan aksi yang tergabung dalam front Pancasila mengajukan Tritura Sebutkan isi Tritura!
  11. Apa latar belakang munculnya penerapa demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno?
  12. Jelaskan tujuan dari kebijakan gunting syafruddin?
  13. Jelaskan perjuangan diplomasi dalam pembebasan Irian Barat!
  14. Apa saja faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin?
  15. Tuliskan isi Dwikora!
  16. Bagaimana makna “Demokrasi terpimpin” menurut UUD 1945 pada masa itu?
  17. Tuliskan isi dari Tri Program Kabinet Kerja!
  18. Tuliskan isi Dekrit Presiden 5 juli 1959!
Jawaban:
  1. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam cabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
  2. Oldefo dan Nefo
    a. Nefo (New Emerging Forces) : negara-negara yang antikapitalis dan antikolonialis (kebanyakan negara blok timur)
    b. Oldefo (Old Established Forces) : negara-negara yang cenderung kolonialis (kebanyakan negara blok barat)
  3. Keluarnya Dekrti Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
  4. Pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual pada tanggal 8 april 1959. Selain itu, pemerintah dengan Undang-undang (UU) No. 2 Prp tahun 1959 melakukan sanering uang pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta melalui UU No.3 Rrp tahun 1959 dar membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Penanganan laju inflasi ini terus berlangsung hingga awal 1960an dengan melakukan pembatasan kredit perbangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
  5. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin :
    a. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapkan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden
    b. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7
    c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislative sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri , di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislative
    d. Membuat Poros Jakarta-Peking-Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif. 
  6. Karena pada saat itu banyak sekali masalah-masalah antara lain : cadangan kas negara kosong, uang Jepang banyak yang beredar, unsur inkostitusional (penyimpangan konstitusi UUD 1945) yang memperparah kondisi negara, serta banyaknya pemberontakan dan gerakan ekstrim misalnya PKI, APRA, dan DI/TII.
  7. Karena masing-masing partai hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri.
  8. Konfrontasi antara indonesia dan Malaysia terjadi karena federasi Malaysia atau biasa disebut “persekutaan tanah melayu” yang menggabungkan Brunei, sarabah, dan Sarawak kedalam federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan federasi Malaysia yang sekarang dikenal Malaysia sebagai “ Boneka Inggris” merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia.
  9. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa
  10. Isi Tritura :
    a. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
    b. Perombakan kabinet Dwikora
    c. Turunkan harga sembako
  11. Latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
    a. Konstituante Gagal Menyusun Undang-Undang Dasar Baru
    b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  12. Untuk mengatasi situasi ekonomi negara yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Dengan politik pengebirian uang tersebut, bermaksud menjadi solusi jalan pintas untuk menekan inflasi, menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah untuk membayar utang yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 milyar.
  13. Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakin melalui diplomasi bilateraldalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti konfrensi Asia-Afrika. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
  14. Faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin:
    a. Rencana pembangunan kurang matang
    b. Biaya pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
    c. Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
    d. Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas.
  15. DWIKORA isinya sebagai berikut :
    a. Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
    b. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia.
  16. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
  17. Tri program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. Serta keamanan dan pengambilan Irian Barat.
  18. Isi Dekrit Presiden 5 juli 1959
    a. Pembubaran Konstituante
    b. Berlakunya kembali UUD 1945
    c. Tidak berlakunya UUDS 1950
    d. Pembentukan MPRS dan DPAS