Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 Soal (Essay) Hukum Pajak Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Esai/Uraian) Materi Hukum Pajak

1. Jelaskan yang dimaksud dengan subjek Pajak. Buat Contoh!

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan objek pajak,buat contoh!

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa pajak,hal hal apa saja yg disengketakan!

4. Jelaskan latar belakang lahirnya UU Nomor 14 tahun 2002!

5.
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kuasa hukum di pengadilan pajak !
b. Apa Syarat-syarat menjadi kuasa hukum yang pengacara dan persidangan pengadilan
pajak?

6. Uraikan proses penyelesaian sengketa pajak,mulai dari pengajuan keberatan, banding/gugatan, persidangan pengadilan pajak dan putusan hakim pengadilan pajak!

7. Kemukakan dasar hukum pemungutan pajak di Indoneisa!

8. Kemukakan sejarah singkat pemungutan pajak di Indonesia!

9. Kemukakan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rachat Soemitro dan Prof. Dr. M. J. Smeets!

10. Kemukakan dengan memberikan contoh perbedaan antara pemungutan pajak dengan penagih pajak!

11. Kemukakan struktur pengadilan pajak di Indonesia (baik secara yuridis maupun secara administratif)!

12. Jelaskan sanksi pajak dalam perspektif hukum pidana dan hukum perspektif administrasi!

13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan !

14. Kemukakan pembagian pajak menurut sifat, golongan dan menurut wewenang pemungutannya!

Kunci Jawaban:

1. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.
Cth:
Mr. Jones mulai bekerja di Indonesia bulan Oktober 2010 tapi berniat untuk menetap di Indonesia, maka untuk tahun pajak 2010 dianggap SPOPDN dan dikenakan tarif PPh Dalam Negeri.

2. Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Cth Obyek PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia / dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi / untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama & dalam bentuk apapun

3. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan prundang-undangan perpajankan , termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa
Hal-hal yang disengketakan adalah:
1. Perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Keterbatasan petugas memahami dan menginterpestasikan pola bisnis dan sistem akuntansai yang dianut oleh Wajib Pajak.
3. Perbedaan dalam hal bukti yang mendukung dokumen yang diperlukan
4. Antara Wajib Pajak dan Dirjen Pajak atas penetapan pajak terutang yg dikelola Dirjen Pajak.

4. Lahirnya kebijakan perpajakan berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak terlepas dari adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dalam bidang perpajakan. Hal ini dapat kita lihat dari keinginan pemerintah untuk mengadakan perubahan dalam penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan sebelumnya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Selain itu pula ada tuntutan-tuntutan dari pihak yang bersengketa baik Wajib Pajak maupun Fiskus (Pemerintah) bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) belum memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, serta proses persidangan belum dilakukan secara cepat, transparan, murah dan sederhana.
Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadialan terhadap sengketa pajak.

5. 
a. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum pada Pengadilan Pajak yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
b. Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak meliputi:
1. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. memiliki asli Surat Kuasa Khusus dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau yang mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
3. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
4. memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
5. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang.

7. Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mantan Hakim Pengadilan Pajak, yang bersangkutan harus telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berhenti/pensiun sebagai Hakim Pengadilan Pajak.
Tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian perpajakan dibuktikan dengan:
1. Fotokopi ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang kepabeanan/cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi dan telah dilegalisir;
2. Fotokopi ijazah Sarjana di Bidang Administrasi Fiskal atau Diploma III Pajak/Kepabeanan dan Cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan telah dilegalisir; atau
3. Fotokopi Surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku dan telah dilegalisir bagi pemohon yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak.
6. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat dua pihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan fihak yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara.
Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak. Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak aparat pajak mengeluarkan produk-produk hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT.
Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang KUP telah memberikan beberapa prosedur penyelesaian. Di bawah ini adalah prosedur-prosedur penyelesaian sengketa pajak di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak.
1. Pembetulan
Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang KUP, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dibetulkan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
4. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.
5. Pembatalan hasil pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak
6. Keberatan
Apabila Wajib Pajak merasa produk hukum yang dikeluarkan oleh aparat pajak berupa surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN dan SKPKBT) tidak semestinya dan Wajib Pajak berpendapat lain, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Proses Penyelesaian Sengketa Pajak
Proses penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pihak fiskus selain bisa diselesaikan di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak, ada juga proses penyeleasian di luar Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, penyelsaian di tingkat external ini bukan merupakan alternatif dari penyelesaian di tingkat internal tetapi lebih pada proses yang berkelanjutan apabila proses di tingkat internal mengalami jalan buntu.
Permohonan Banding
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan.
Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.
Gugatan
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Un dang-undang Nomor 14 Tahun 2002.Berbeda dengan permohonan banding, gugatan dilakukan terhadap :
1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Peninjauan Kembali
Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan :
1. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :
a. menolak;
b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
c. menambah Pajak yang harus dibayar;
d. tidak dapat diterima;
e. membetulkan kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung; dan / atau
f. membatalkan.

7. UUD NRI tahun 1995 pasal 23 ayat 3, peraturan pemerintah (PP) tentang pengatursn lebih lanjut dari muatan UU Perpajakan, Keputusan Presiden (Kep. Pres) dibidang Perpajakan (memuat materi PP bersifat Regeling (mengatur), Keputusan Menteri Keuangan (Men.Keu) memuat materi delegasian oleh UU atau PP.

8. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian suka rela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara seperti : menjaga keamanan Neagara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalanan umum, membayar pegawai kerajaan, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah terbentuknya negara-negara Nasional dan terciptanya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap dimana berbagai pendapatan negara, sehubungan dengan itu maka pemberian yang bersifat sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.

9. Menurut Prof. Dr. Rachat Soemitro: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. M. J. Smeets: Pajak adalah prestai kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma hukum.

10.
a. Contoh pemungtan pajak: pemungutan pajak ditunjuk oleh Menkeu yaitu Bendaharawan pemerintah, Badan tertentu, dll.
b. Contoh penagih pajak : penagih pajak merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan melakukan serangkaiam tindakan oleh jurusita pajak seperti Surat Teguran, Surat Paksa dll.

11. Penghasilan pajak sebagaimana diatur dalam UU No. 14 thn 2002 ttg pengadilan pajak, merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan apabila terjadi sengketa pajak dengan fiscus atau pemungut pajak. Dalam Pasal 24 UUD hanya mengenal 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah MA yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN. Dalam pasal 15 UU tersebut menyatakan bahwa peradilan pajak berada di lingkungan peradilan TUN.

12.
a. Dalam perspektif hukum pidana mengenai sanksi pajak berupa denda pidana maupun hukum penjara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
b. Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sanksi pajak yaitu berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi ini berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

13.
a. Ficcus = adalah pemungut pajak.
b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak.
d. Taat Bestaad adalah rangkaian perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat enimbulkan utang pajak.

14.
a. Pajak menurut sifatnya terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif;
b. Pajak menurut golongannya terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung;
c. Pajak menurut wewenang pemungutannya terbagi menjadi pajak pusat/ negara dan pajak daerah.