75 Soal Otonomi Daerah Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Otonomi Daerah
1. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah .... terhadap kepala daerah
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. independen
E. tidak terdefinisi
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. independen
E. tidak terdefinisi
Jawaban:
A. sejajar
A. sejajar
2. Hubungan wewenang anatar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
A. keberagaman daerah
B. kaidah agama
C. mayoritas penduduk
D. pendidikan
E. sosial kebudayaan
A. keberagaman daerah
B. kaidah agama
C. mayoritas penduduk
D. pendidikan
E. sosial kebudayaan
Jawaban:
A. keberagaman daerah
A. keberagaman daerah
3. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang no 32 tahun 2004 adalah
A. keinginan pemerintah pusat
B. potensi daerah
C. kemampuan ekonomi
D. luas wilayah
E. jumlah penduduk
A. keinginan pemerintah pusat
B. potensi daerah
C. kemampuan ekonomi
D. luas wilayah
E. jumlah penduduk
Jawaban:
A. keinginan pemerintah pusat
A. keinginan pemerintah pusat
4. Pembuatan perda (peraturan daerah) sebagai salah satu penerapan otomoni daerah dalam segi
A. efektif
B. kebebasan
C. keterbukaan
D. partisipasi
E. hukum
A. efektif
B. kebebasan
C. keterbukaan
D. partisipasi
E. hukum
Jawaban:
B. kebebasan
B. kebebasan
5. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti
A. penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
B. penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
C. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
D. penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
A. penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
B. penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
C. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
D. penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
Jawaban:
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
6. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu
A. asas proposionalistas
B. asas kepastian hukum
C. asas kepentingan umum
D. asas profesionalitas
E. asas akuntabilitas
A. asas proposionalistas
B. asas kepastian hukum
C. asas kepentingan umum
D. asas profesionalitas
E. asas akuntabilitas
Jawaban:
B. asas kepastian hukum
B. asas kepastian hukum
7. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD 1945 pasal
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
E. pasal 5
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
E. pasal 5
Jawaban:
B. pasal 2
B. pasal 2
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan membuat peraturan daerah merupakan tugas dari
A. BPD
B. Walikota
C. Bupati
D. Kepala Desa
E. Sekdes
A. BPD
B. Walikota
C. Bupati
D. Kepala Desa
E. Sekdes
Jawaban:
D. Kepala Desa
D. Kepala Desa
9. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat kecuali
A. moneter fiskal
B. hukum
C. pertahanan
D. politik luar negeri
E. pembuatan perda
A. moneter fiskal
B. hukum
C. pertahanan
D. politik luar negeri
E. pembuatan perda
Jawaban:
E. pembuatan perda
E. pembuatan perda
10. Desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah tersebut dinamakan
A. desentralisasi fiskal
B. desentralisasi politik
C. desentralisasi administrasi
D. desentralisasi ekonomi
E. desentralisasi pasar
A. desentralisasi fiskal
B. desentralisasi politik
C. desentralisasi administrasi
D. desentralisasi ekonomi
E. desentralisasi pasar
Jawaban:
A. desentralisasi fiskal
A. desentralisasi fiskal
11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4) susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah
Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
E. 1 dan 3
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4) susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah
Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
E. 1 dan 3
Jawaban:
B. 2 dan 3
B. 2 dan 3
12. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali
A. retribusi
B. pajak daerah
C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
D. lain-lain PAD yang sah
E. dana perimbangan
A. retribusi
B. pajak daerah
C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
D. lain-lain PAD yang sah
E. dana perimbangan
Jawaban:
E. dana perimbangan
E. dana perimbangan
13. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini, kecuali
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
B. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
C. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
D. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal otonominya
E. prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY Aceh, otonomi khusus Papua)
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
B. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
C. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
D. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal otonominya
E. prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY Aceh, otonomi khusus Papua)
Jawaban:
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama