75 Soal (Pilihan Ganda) Otonomi Daerah dan Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Otonomi Daerah

1. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah .... terhadap kepala daerah
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. independen
E. tidak terdefinisi

Jawaban:  
A. sejajar


2. Hubungan wewenang anatar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
A. keberagaman daerah
B. kaidah agama
C. mayoritas penduduk
D. pendidikan
E. sosial kebudayaan

Jawaban:  
A. keberagaman daerah


3. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang no 32 tahun 2004 adalah
A. keinginan pemerintah pusat
B. potensi daerah
C. kemampuan ekonomi
D. luas wilayah
E. jumlah penduduk

Jawaban:  
A. keinginan pemerintah pusat


4. Pembuatan perda (peraturan daerah) sebagai salah satu penerapan otomoni daerah dalam segi
A. efektif
B. kebebasan
C. keterbukaan
D. partisipasi
E. hukum

Jawaban:  
B. kebebasan


5. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti
A. penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
B. penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
C. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
D. penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan

Jawaban:  
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan


6. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu
A. asas proposionalistas
B. asas kepastian hukum
C. asas kepentingan umum
D. asas profesionalitas
E. asas akuntabilitas

Jawaban:  
B. asas kepastian hukum


7. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD 1945 pasal
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
E. pasal 5

Jawaban:  
B. pasal 2


8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan membuat peraturan daerah merupakan tugas dari
A. BPD
B. Walikota
C. Bupati
D. Kepala Desa
E. Sekdes

Jawaban:  
D. Kepala Desa


9. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat kecuali
A. moneter fiskal
B. hukum
C. pertahanan
D. politik luar negeri
E. pembuatan perda

Jawaban:  
E. pembuatan perda


10. Desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah tersebut dinamakan
A. desentralisasi fiskal
B. desentralisasi politik
C. desentralisasi administrasi
D. desentralisasi ekonomi
E. desentralisasi pasar

Jawaban:
A. desentralisasi fiskal


11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4) susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah
Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
E. 1 dan 3

Jawaban:  
B. 2 dan 3


12. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali
A. retribusi
B. pajak daerah
C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
D. lain-lain PAD yang sah
E. dana perimbangan

Jawaban:  
E. dana perimbangan


13. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini, kecuali
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
B. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
C. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
D. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal otonominya
E. prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY Aceh, otonomi khusus Papua)

Jawaban:  
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama


14. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
A. Negara
B. Lembaga
C. Undang-undang
D. Pemda

Jawaban:
A. Negara


15. Prinsip otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya secara nyata atau ada adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
A. Otonomi yang nyata


16. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
B. Otonomi yang luas


17. Prinsip otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
C. Otonomi yang bertanggung jawab


18. Berikut azas-azas otonomi daerah, kecuali
A. Desentralisasi.
B. Defiltrasi
C. Dekonsentrasi.
D. Tugas pembantuan.

Jawaban:
B. Defiltrasi


19. Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....
A. Otonomi yang luas
B. Otonomi yang terbatas
C. Otonomi nyata
D. Otonomi yang bertanggung jawab

Jawaban:
B. Otonomi yang terbatas


20. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
A. Pemerintah pusat ke daerah
B. Pemerintah daerah ke pusat
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi

Jawaban:  
A. Pemerintah pusat ke daerah


21. Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah adalah ....
A. UU no 22 tahun 1999
B. UU no 12 tahun 2003
C. UU no 32 tahun 2004
D. UU no 12 tahun 2006

Jawaban:  
C. UU no 32 tahun 2004


22. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi adalah ....
A. Presiden
B. Gubernur
C. Walikota
D. Bupati

Jawaban:  
B. Gubernur


23. Di bawah ini yang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah ....
A. Politik luar negeri
B. Pertahanan
C. Agama
D. Memungut pajak daerah

Jawaban:  
D. Memungut pajak daerah


24. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur perangkat daerah adalah ....
A. Sekretariat daerah
B. Lembaga dinas daerah
C. Kecamatan
D. MPR

Jawaban:  
D. MPR


25. Di bawah ini yang merupakan kebijakan pemerintah daerah adalah ....
A. Peraturan daerah
B. UUD 1945
C. Perpu
D. Peraturan presiden

Jawaban:  
A. Peraturan daerah