Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

75 Soal Otonomi Daerah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Otonomi Daerah 
  1. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
    a. Negara
    b. Lembaga
    c. Undang-undang
    d. Pemda
  2. Prinsip otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya secara nyata atau ada adalah 
    a. Otonomi yang nyata
    b. Otonomi yang luas
    c. Otonomi yang bertanggung jawab
    d. Otonomi fisikal
  3. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah
    a. Otonomi yang nyata
    b. Otonomi yang luas
    c. Otonomi yang bertanggung jawab
    d. Otonomi fisikal
  4. Prinsip otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat adalah 
    a. Otonomi yang nyata
    b. Otonomi yang luas
    c. Otonomi yang bertanggung jawab
    d. Otonomi fisikal
  5. Berikut azas-azas otonomi daerah, kecuali
    a. Desentralisasi.
    b. Defiltrasi
    c. Dekonsentrasi.
    d. Tugas pembantuan.
  6. Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....
    A. Otonomi yang luas
    B. Otonomi yang terbatas
    C. Otonomi nyata
    D. Otonomi yang bertanggung jawab
  7. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
    A. Pemerintah pusat ke daerah
    B. Pemerintah daerah ke pusat
    C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
    D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
  8. Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah adalah ....
    A. UU no 22 tahun 1999
    B. UU no 12 tahun 2003
    C. UU no 32 tahun 2004
    D. UU no 12 tahun 2006
  9. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi adalah ....
    A. Presiden
    B. Gubernur
    C. Walikota
    D. Bupati
  10. Di bawah ini yang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah ....
    A. Politik luar negeri
    B. Pertahanan
    C. Agama
    D. Memungut pajak daerah
  11. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur perangkat daerah adalah ....
    A. Sekretariat daerah
    B. Lembaga dinas daerah
    C. Kecamatan
    D. MPR
  12. Di bawah ini yang merupakan kebijakan pemerintah daerah adalah ....
    A. Peraturan daerah
    B. UUD 1945
    C. Perpu
    D. Peraturan presiden
  13. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
    A. Asas desentralisasi
    B. Asas Dekonsentrasi
    C. Asas tugas pembantuan
    D. Asas akuntabilitas
  14. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos dan Nomos. Autos artinya?
    A. undang-undang
    B. peraturan
    C. sendiri
    D. bersama-sama
  15. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dinamakan
    A. Tugas Pembantuan
    B. Dekonsentrasi
    C. Desentralisasi
    D. Medebewind
  16. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehibgga dapat melaksanakan pembangunan yang
    A. menguntungkan pejabat negara
    B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
    C. membantu pejabat daerah
    D. meringankan beban pemerintah pusat
  17. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….
    A. gubernur dan wakil gubernur
    B. gubernur dan ketua DPRD
    C. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
    D. gubernur, DPRD, dan kejaksaan
  18. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
    A. sumber daya alam yang melimpah
    B. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
    C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
    D. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
  19. Daerah yang mendapat hak otonomi adalah..
    A. daerah otonom
    B. daerah teritorial
    C. daerah kekuasaan
    D. daerah eklusif
  20. Berikut ini merupakan contoh dampak positif dari otonomi daerah adalah…
    A. Munculnya sifat egosetrisme
    B. Hilangnya korupsi di daerah
    C. Semakin hati-hati para pejabat di daerah
    D. Adanya semangat bersaing antar daerah
  21. Nilai dasar pelaksanaan otonomi daerah, kecuali..
    A. kebebasan
    B. efektivitas
    C. partisipasi
    D. keberagamaan
  22. Yang disebut daerah otonom adalah
    A. negara
    B. Kabupaten
    C. Kelurahan
    D. Kecamatan
  23. Hak DPRD mengajukan rancangan Peraturan Daerah adalah..
    A. Hak Prerogatif
    B. Hak Angket
    C. Hak Inisiatif
    D. Hak Konstitusional
  24. DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan
    A. rancangan Undang-Undang
    B. Agama
    C. Pajak
    D. Pendidikan
    E. APBN
  25. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaiatan dengan hal-hal berikut ini kecuali
    A. pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
    B. hubungan pusat dengan daerah
    C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
    D. pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
    E. perimbangan keuangan pusat dan daerah
  26. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah .... terhadap kepala daerah
    A. sejajar
    B. lebih tinggi
    C. lebih rendah
    D. independen
    E. tidak terdefinisi
  27. Hubungan wewenang anatar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
    A. keberagaman daerah
    B. kaidah agama
    C. mayoritas penduduk
    D. pendidikan
    E. sosial kebudayaan
  28. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang no 32 tahun 2004 adalah
    A. keinginan pemerintah pusat
    B. potensi daerah
    C. kemampuan ekonomi
    D. luas wilayah
    E. jumlah penduduk
  29. Pembuatan perda (peraturan daerah) sebagai salah satu penerapan otomoni daerah dalam segi
    A. efektif
    B. kebebasan
    C. keterbukaan
    D. partisipasi
    E. hukum
  30. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti
    A. penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
    B. penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
    C. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
    D. penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
    E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
  31. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu
    A. asas proposionalistas
    B. asas kepastian hukum
    C. asas kepentingan umum
    D. asas profesionalitas
    E. asas akuntabilitas
  32. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD 1945 pasal
    A. pasal 1
    B. pasal 2
    C. pasal 3
    D. pasal 4
    E. pasal 5
  33. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan membuat peraturan daerah merupakan tugas dari
    A. BPD
    B. Walikota
    C. Bupati
    D. Kepala Desa
    E. Sekdes
  34. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat kecuali
    A. moneter fiskal
    B. hukum
    C. pertahanan
    D. politik luar negeri
    E. pembuatan perda
  35. Desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah tersebut dinamakan
    A. desentralisasi fiskal
    B. desentralisasi politik
    C. desentralisasi administrasi
    D. desentralisasi ekonomi
    E. desentralisasi pasar5. 
  36. Perhatikan pernyataan berikut ini!
    1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
    2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
    3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
    4) susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah
    Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor
    A. 1 dan 2
    B. 2 dan 3
    C. 3 dan 4
    D. 2 dan 4
    E. 1 dan 3
  37. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali
    A. retribusi
    B. pajak daerah
    C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
    D. lain-lain PAD yang sah
    E. dana perimbangan
  38. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini, kecuali
    A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
    B. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
    C. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
    D. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal otonominya
    E. prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY Aceh, otonomi khusus Papua)
  39. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang merupakan isi dari.... UUD 1945
    A. Pasal 12 ayat (2)
    B. Pasal 14 ayat (1)
    C. Pasal 12 ayat (2)
    D. Pasal 18 ayat (1)
    E. Pasal 20 ayat (2)
  40. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui
    A. instruksi presiden
    B. pemilu
    C. pemilihan oleh DPRD
    D. pemilihan oleh parpol
    E. organisasi masyarakat setempat
  41. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal
    A. pertahanan, keamanan, ideologi, politik LN, wawasan nusantara, dan agama
    B. pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, pendidikan, dan agama
    C. pertahanan, keamanan, moneter, politik bebas-aktif, pendidikan, dan agama
    D. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN dan pendidikan agama
    E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama
  42. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali
    A. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik
    B. keadilan nasional
    C. pemerataan wilayah daerah
    D. mendorong pemberdayaan masyarakat
    E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan
  43. Prinsip otonomi ..... adalah prinsip dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah
    A. nyata
    B. administratif
    C. konkuren
    D. bertanggung jawab
    E. seluas - luasnya
  44. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu merupakan pengertian dari
    A. desentralisasi politik
    B. desentralisasi khusus
    C. desentralisasi terpadu
    D. desentralisasi fungsional
    E. desentralisasi kebudayaan
  45. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu fungsi
    A. pengayaan
    B. pengaturan
    C. layanan
    D. sosial
    E. pemberdayaan
  46. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada penjabatnya di dearah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali
    A. pembantuan
    B. perencanaan
    C. pelaksanaan
    D. pembiayaan
    E. perangkat pelaksanaan
  47. Konsep demokrasi politik yang mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungs-fungsi oleh pemerintahan pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintahan di luar kontrol wewenang pusat merupakan pengertian dari
    A. demokrasi
    B. desentralisasi
    C. dekonsentrasi
    D. devolusi
    E. delegasi
  48. Perhatikan contoh berikut!
    1) pemilihan kepala daerah melalui Pilkada
    2) penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi
    3) pembuatan kebijakan oleh DPRD
    4) pelaksanaan pemilihan umum
    5) pelatihan kerja bagi calon TKI oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Dearah
    Contoh dari pelaksanaan asas dekonsentrasi ditunjukkan oleh nomor
    A. 1 & 2
    B. 2 & 5
    C. 3 & 4
    D. 1 & 4
    E. 2 & 4
  49. Penyerahan urusan atau tugas kewenangan dari pusat kepada kepala daerah yang didasarkan pada faktor nyata daerah tersebut, kebutuhan dan kemampuan dari daerah atau pemerintah pusat, serta pertumbugan masyarakat yang terjadi di daerah merupakan bentuk sistem
    A. otonomi formal
    B. otonomi riil
    C. otonomi material
    D. desentralisasi formal
    E. desentralisasi riil
  50. Pandangan yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah
    A. paradigma pembangunan nasional
    B. garis-garis besar haluan negara
    C. ketahanan nasional
    D. wawasan nusantara
    E. geopolitik
  51. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu bedasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah pengertian
    A. dana alokasi umum
    B. dana alokasi khusus
    C. dana insentif daerah
    D. dana perimbangan
    E. dana insentif khusus
  52. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD merupakan tugas Kepala Daerah berdasarkan
    A. pasal 56 UU No 6 Tahun 2015
    B. pasal 60 UU No 9 Tahun 2016
    C. pasal 62 UU No 6 Tahun 2015
    D. pasal 63 UU No 9 Tahun 2016
    E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015
  53. Menurut UU No 12 Tahun 2003 pasal 49 anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya ... orang
    A. 25
    B. 35
    C. 45
    D. 50
    E. 75
  54. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu
    A. mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan
    B. demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
    C. keseragaman, kesederhaan, dan pemerataan
    D. mandiri, efisien, keteraturan
    E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
  55. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang
    A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
    B. rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
    C. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    D. pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah aceh
    E. pengaturan tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara
  56. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pengertian dari
    A. pembiayaan
    B. anggaran pendapatan dan belanja daerah
    C. perimbangan keuangan
    D. dana pembantuan
    E. pendapatan daerah
  57. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman dearah dalam negeri salah satunya bersumber dari
    A. pinjaman bilateral
    B. pinjaman multilateral
    C. penerbitan obligasi daerah
    D. dana alokasi umum
    E. hasil retribusi daerah
  58. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No 33 tahun 2004 dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari
    A. PBB, BPHTB, PPh
    B. PPh, PPN, Bea Material
    C. Pajak Daerah, Pajak Badan, PPh
    D. Pajak perikanan, PBB, Pajak kendaraan bermotor
    E. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, BPHTB
  59. Berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan... dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
    A. 5%
    B. 10%
    C. 15%
    D. 20%
    E. 25%
  60. Pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional diatur dan ditetapkan dalam UUD 1945
    A. pasal 31
    B. pasal 32 ayat 1
    C. pasal 32 ayat 2
    D. pasal 32 ayat 3
    E. pasal 33
  61. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut kecuali
    A. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategi dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana
    B. meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik
    C. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
    D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra
    E. meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor sektor unggulan di tiap wilayah
  62. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
    A. fungsi stabilitasi
    B. fungsi otorisasi
    C. fungsi alokasi
    D. fungsi distribusi
    E. fungsi regulator
  63. Tujuan pokok yang bersifat administratif dari desentralisasi pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah antara lain dapat ditunjukkan dengan cara
    A. demokrasi infrastruktur melalui partai politik
    B. pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat pilkada
    C. berusaha meningkatkan indek pembangunan manusia
    D. berusaha untuk meningkatkan kerukunan dan ketahanan sosial
    E. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  64. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang pemerintahan daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Daerah otonomi provinsi papua dan papua barat diatur dalam
    A. UU nomor 29 tahun 2007
    B. UU nomor 44 tahun 1999
    C. UU nomor 11 tahun 2006
    D. UU nomor 21 tahun 2001
    E. UU nomor 32 tahun 2004
  65. Dengan diberlakukannya Undang Undang Otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas luasnya dalam hal...
    A. mengelola daerah dengan potensi yang dimiliki
    B. politik luar negeri
    C. membuat kebijakan pertahanan dan keamanan
    D. kebijakan moneter dan fiscal
  66. Wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri
    a. Otonomi daerah
    b. Federal
    c. Pusat
    d. Kementerian
  67. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
    a. Kedaulatan
    b. Kebersamaan
    c. Kebebasan
    d. Kesetaraan
  68. Berikut keuntungan otonomi daerah, kecuali
    a. Sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih terkelola.
    b. Masyarakat merasa mendapat tanggung jawab dalam mengelola daerahnya sendiri.
    c. Pengawasan pembangunan lebih efektif.
    d. Daerah memiliki presiden sendiri
  69. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
    a. Intimidasi
    b. Kolusi
    c. Eksploitasi
    d. Mobilisasi
  70. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor … Tahun 2004.
    a. 20
    b. 21
    c. 32
    d. 23
  71. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ….
    a. Peduli terhadap warga lain
    b. Mendekati warga lain
    c. Memanfaatkan potensi warga lain
    d. Memenuhi keinginan warga lain
  72. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….
    a. Kebiasaan masyarakat daerah
    b. Undang-undang
    c. Adat istiadat daerah
    d. Peraturan daerah
  73. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
    a. Tingginya peran serta masyarakat
    b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
    c. Banyaknya demonstrasi
    d. Penyalahgunaan wewenang oleh warga
  74. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….
    a. Praktik korupsi di sekolah
    b. Kurangnya fasilitas sekolah
    c. Gaji guru yang kecil
    d. Pengangguran terpelajar
  75. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
    a. Sumber daya alam yang melimpah
    b. Keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
    c. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
    d. Kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
Kunci Jawaban:
  1. a. Negara
  2. a. Otonomi yang nyata
  3. b. Otonomi yang luas
  4. c. Otonomi yang bertanggung jawab
  5. b. Defiltrasi
  6. B. Otonomi yang terbatas
  7. A. Pemerintah pusat ke daerah
  8. C. UU no 32 tahun 2004
  9. B. Gubernur
  10. D. Memungut pajak daerah
  11. D. MPR
  12. A. Peraturan daerah
  13. D. Asas akuntabilitas
  14. C. sendiri
  15. B. Dekonsentrasi
  16. B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
  17. A. gubernur dan wakil gubernur
  18. C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
  19. A. daerah otonom
  20. D. Adanya semangat bersaing antar daerah
  21. D. keberagamaan
  22. B. Kabupaten
  23. C. Hak Inisiatif
  24. E. APBN
  25. C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
  26. A. sejajar
  27. A. keberagaman daerah
  28. A. keinginan pemerintah pusat
  29. B. kebebasan
  30. E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
  31. B. asas kepastian hukum
  32. B. pasal 2
  33. D. Kepala Desa
  34. E. pembuatan perda
  35. A. desentralisasi fiskal
  36. B. 2 dan 3
  37. E. dana perimbangan
  38. A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
  39. D. Pasal 18 ayat (1)
  40. B. pemilu
  41. E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama
  42. E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan
  43. A. nyata
  44. D. desentralisasi fungsional
  45. E. pemberdayaan
  46. A. pembantuan
  47. D. devolusi
  48. B. 2 & 5
  49. B. otonomi riil
  50. D. wawasan nusantara
  51. C. dana insentif daerah
  52. E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015
  53. B. 35
  54. E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
  55. A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
  56. C. perimbangan keuangan
  57. C. penerbitan obligasi daerah
  58. A. PBB, BPHTB, PPh
  59. D. 20%
  60. C. pasal 32 ayat 2
  61. D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra
  62. E. fungsi regulator
  63. B. pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat pilkada
  64. D. UU nomor 21 tahun 2001
  65. A. mengelola daerah dengan potensi yang dimiliki
  66. a. Otonomi daerah
  67. c. kebebasan
  68. d. Daerah memiliki presiden sendiri
  69. d. Mobilisasi
  70. c. 32
  71. a. Peduli terhadap warga lain
  72. d. Peraturan daerah
  73. b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  74. a. Praktik korupsi di sekolah
  75. c. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat