75 Soal Otonomi Daerah Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Otonomi Daerah
1. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
a. Negara
b. Lembaga
c. Undang-undang
d. Pemda
Jawaban:
a. Negara
2. Prinsip otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya secara nyata atau ada adalah
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
Jawaban:
a. Otonomi yang nyata
3. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
Jawaban:
b. Otonomi yang luas
4. Prinsip otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat adalah
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
a. Otonomi yang nyata
b. Otonomi yang luas
c. Otonomi yang bertanggung jawab
d. Otonomi fisikal
Jawaban:
c. Otonomi yang bertanggung jawab
5. Berikut azas-azas otonomi daerah, kecuali
a. Desentralisasi.
b. Defiltrasi
c. Dekonsentrasi.
d. Tugas pembantuan.
a. Desentralisasi.
b. Defiltrasi
c. Dekonsentrasi.
d. Tugas pembantuan.
Jawaban:
b. Defiltrasi
6. Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....
A. Otonomi yang luas
B. Otonomi yang terbatas
C. Otonomi nyata
D. Otonomi yang bertanggung jawab
A. Otonomi yang luas
B. Otonomi yang terbatas
C. Otonomi nyata
D. Otonomi yang bertanggung jawab
Jawaban:
B. Otonomi yang terbatas
7. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
A. Pemerintah pusat ke daerah
B. Pemerintah daerah ke pusat
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
A. Pemerintah pusat ke daerah
B. Pemerintah daerah ke pusat
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
Jawaban:
A. Pemerintah pusat ke daerah
A. Pemerintah pusat ke daerah
8. Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah adalah ....
A. UU no 22 tahun 1999
B. UU no 12 tahun 2003
C. UU no 32 tahun 2004
D. UU no 12 tahun 2006
A. UU no 22 tahun 1999
B. UU no 12 tahun 2003
C. UU no 32 tahun 2004
D. UU no 12 tahun 2006
Jawaban:
C. UU no 32 tahun 2004
C. UU no 32 tahun 2004
9. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi adalah ....
A. Presiden
B. Gubernur
C. Walikota
D. Bupati
A. Presiden
B. Gubernur
C. Walikota
D. Bupati
Jawaban:
B. Gubernur
B. Gubernur
10. Di bawah ini yang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah ....
A. Politik luar negeri
B. Pertahanan
C. Agama
D. Memungut pajak daerah
A. Politik luar negeri
B. Pertahanan
C. Agama
D. Memungut pajak daerah
Jawaban:
D. Memungut pajak daerah
D. Memungut pajak daerah
11. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur perangkat daerah adalah ....
A. Sekretariat daerah
B. Lembaga dinas daerah
C. Kecamatan
D. MPR
A. Sekretariat daerah
B. Lembaga dinas daerah
C. Kecamatan
D. MPR
Jawaban:
D. MPR
D. MPR
12. Di bawah ini yang merupakan kebijakan pemerintah daerah adalah ....
A. Peraturan daerah
B. UUD 1945
C. Perpu
D. Peraturan presiden
A. Peraturan daerah
B. UUD 1945
C. Perpu
D. Peraturan presiden
Jawaban:
A. Peraturan daerah
A. Peraturan daerah
13. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
A. Asas desentralisasi
B. Asas Dekonsentrasi
C. Asas tugas pembantuan
D. Asas akuntabilitas
A. Asas desentralisasi
B. Asas Dekonsentrasi
C. Asas tugas pembantuan
D. Asas akuntabilitas
Jawaban:
D. Asas akuntabilitas
D. Asas akuntabilitas
14. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos dan Nomos. Autos artinya?
A. undang-undang
B. peraturan
C. sendiri
D. bersama-sama
A. undang-undang
B. peraturan
C. sendiri
D. bersama-sama
Jawaban:
C. sendiri
C. sendiri
15. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dinamakan
A. Tugas Pembantuan
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Medebewind
A. Tugas Pembantuan
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Medebewind
Jawaban:
B. Dekonsentrasi
B. Dekonsentrasi
16. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang
A. menguntungkan pejabat negara
B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
C. membantu pejabat daerah
D. meringankan beban pemerintah pusat
A. menguntungkan pejabat negara
B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
C. membantu pejabat daerah
D. meringankan beban pemerintah pusat
Jawaban:
B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
B. sesuai aspirasi masyarakat di daerah
17. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….
A. gubernur dan wakil gubernur
B. gubernur dan ketua DPRD
C. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
D. gubernur, DPRD, dan kejaksaan
A. gubernur dan wakil gubernur
B. gubernur dan ketua DPRD
C. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
D. gubernur, DPRD, dan kejaksaan
Jawaban:
A. gubernur dan wakil gubernur
A. gubernur dan wakil gubernur
18. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
A. sumber daya alam yang melimpah
B. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
D. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
A. sumber daya alam yang melimpah
B. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
D. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
Jawaban:
C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
19. Daerah yang mendapat hak otonomi adalah..
A. daerah otonom
B. daerah teritorial
C. daerah kekuasaan
D. daerah eklusif
A. daerah otonom
B. daerah teritorial
C. daerah kekuasaan
D. daerah eklusif
Jawaban:
A. daerah otonom
A. daerah otonom
20. Berikut ini merupakan contoh dampak positif dari otonomi daerah adalah…
A. Munculnya sifat egosetrisme
B. Hilangnya korupsi di daerah
C. Semakin hati-hati para pejabat di daerah
D. Adanya semangat bersaing antar daerah
A. Munculnya sifat egosetrisme
B. Hilangnya korupsi di daerah
C. Semakin hati-hati para pejabat di daerah
D. Adanya semangat bersaing antar daerah
Jawaban:
D. Adanya semangat bersaing antar daerah
D. Adanya semangat bersaing antar daerah
21. Nilai dasar pelaksanaan otonomi daerah, kecuali..
A. kebebasan
B. efektivitas
C. partisipasi
D. keberagamaan
A. kebebasan
B. efektivitas
C. partisipasi
D. keberagamaan
Jawaban:
D. keberagamaan
D. keberagamaan
22. Yang disebut daerah otonom adalah
A. negara
B. Kabupaten
C. Kelurahan
D. Kecamatan
A. negara
B. Kabupaten
C. Kelurahan
D. Kecamatan
Jawaban:
B. Kabupaten
B. Kabupaten
23. Hak DPRD mengajukan rancangan Peraturan Daerah adalah..
A. Hak Prerogatif
B. Hak Angket
C. Hak Inisiatif
D. Hak Konstitusional
A. Hak Prerogatif
B. Hak Angket
C. Hak Inisiatif
D. Hak Konstitusional
Jawaban:
C. Hak Inisiatif
C. Hak Inisiatif
24. DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan
A. rancangan Undang-Undang
B. Agama
C. Pajak
D. Pendidikan
E. APBN
A. rancangan Undang-Undang
B. Agama
C. Pajak
D. Pendidikan
E. APBN
Jawaban:
E. APBN
E. APBN
25. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaiatan dengan hal-hal berikut ini kecuali
A. pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
B. hubungan pusat dengan daerah
C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
D. pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
E. perimbangan keuangan pusat dan daerah
A. pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
B. hubungan pusat dengan daerah
C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
D. pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
E. perimbangan keuangan pusat dan daerah
Jawaban:
C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
C. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah