Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

33 Soal Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi 
  1. Sekretaris daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. Menteri
    b. Gubernur
    c. Presiden
    d. Wali kota
  2. Kepolisian resort (Polres) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat ....
    a. Kecamatan
    b. Provinsi
    c. Kabupaten
    d. Negara
  3. Kepala kepolisian daerah disingkat menjadi ....
    a. Kapolres
    b. Kapolri
    c. Kapolsek
    d. Kapolda
  4. Pengadilan negeri berkedudukan di ....
    a. Kabupaten/kota
    b. Kecamatan
    c. Provinsi
    d. Pusat
  5. Kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di bawah ....
    a. Provinsi
    b. Desa
    c. Kecamatan
    d. Negara
  6. Kepala daerah kabupaten disebut dengan ....
    a. Camat
    b. Bupati
    c. Walikota
    d. Gubernur
  7. Berikut ini sistem pemerintahan yang mempunyai cakupan wilayah paling luas adalah ....
    a. Kecamatan
    b. Provinsi
    c. Kabupaten
    d. Kota
  8. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dipilih langsung oleh ....
    a. Rakyat
    b. Gubernur
    c. Para kepala desa
    d. Para camat
  9. Bupati dan wakil bupati dilantik oleh .....
    a. Camat
    b. DPRD
    c. Gubernur
    d. DPD
  10. Lembaga yang tidak termasuk dalam Lembaga Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tingkat II adalah ....
    a. Bupati / Walikota
    b. Kepala Kejaksaan Negeri
    c. Kapolres
    d. DPRD
  11. Kegiatan yang berusaha menarik masyarakat dengan cara menyampaikan program-program apabila terpilih menjadi kepala daerah dinamakan ....
    a. Orasi
    b. Demonstrasi
    c. Kampanye
    d. Pawai
  12. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara ....
    a. Demokratis
    b. Aklamasi
    c. Penunjukkan
    d. Mandat Presiden
  13. Sekretaris daerah diangkat dari ....
    a. Staf Bupati
    b. Pegawai honorer
    c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
    d. Pegawai kecamatan
  14. Sekretaris daerah untuk kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. Bupati
    b. Presiden
    c. DPRD
    d. Gubernur
  15. Dinas daerah dipimpin oleh ....
    a. Kepala dinas
    b. Sekretaris dinas
    c. Kapolres
    d. Kapolda
  16. Lembaga yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat provinsi adalah ....
    a. Polres dan Kodim
    b. Polda dan Kodam
    c. Polsek dan Koramil
    d. Polda dan Kodim
  17. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah adalah pemerintah daerah dan ... .
    a. MPR
    b. DPRD
    c. Kejaksaan Negeri
    d. Kapolres
  18. Kepolisian yang ada di provinsi disebut ... .
    a. Polda
    b. Satpol PP
    c. Polres
    d. Posek
  19. Masa jabatan bupati dan walikota adalah ....
    a. 7 tahun
    b. 10 tahun
    c. 6 tahun
    d. 5 tahun
  20. Berikut ini yang tidak termasuk asas dalam pemilu kepala daerah adalah ....
    a. Langsung
    b. Umum
    c. Terbuka
    d. Adil
  21. DPRD kabupaten atau kota memiliki tugas dan wewenang di antaranya sebagai berikut, kecuali ....
    a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati atau wali kota.
    b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota bersama-sama dengan bupati atau wali kota.
    c. Mengawasi pelaksanaan peraturan derah.
    d. Mengatur dan memilih pejabat yang akan terpilih menjadi kepala dinas.
  22. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah ....
    a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
    b. Menyediakan fasilitas umum
    c. Menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat
    d. Menyediakan fasilitas pendidikan secara merata
  23. Lembaga yang tidak termasuk dalam Lembaga Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tingkat I adalah ....
    a. Walikota
    b. Kepala Kejaksaan Tinggi
    c. Kapolda
    d. Pangdam
  24. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dipilih langsung melalui ....
    a. Pemilu legislatif
    b. Pilkada
    c. Pemilu presiden
    d. Pemilu eksekutif
  25. Lembaga perwakilan rakyat daerah dinamakan ....
    a. Bupati
    b. DPRD
    c. Kecamatan
    d. Kejaksaan Tinggi
  26. Sekolah adalah lembaga yang berada di bawah kewenangan ... .
    a. Dinas Pekerjaan Umum
    b. Dinas Kesehatan
    c. Dinas Tenaga Kerja
    d. Dinas Pendidikan
  27. Pembangunan jalan desa dan jembatan merupakan tugas dan kewenangan dari dinas ....
    a. Perhubungan
    b. Kesehatan
    c. Pekerjaan umum
    d. Pendidikan
  28. Setiap daerah berhak untuk mengurus daerahnya sendiri, hal itu dimaksud dengan ....
    a. Sentralisasi
    b. Diversifikasi
    c. Otomoni daerah
    d. Desentralisai
  29. Gabungan dari beberapa kabupaten atau kota disebut ....
    a. Provinsi
    b. Desa
    c. Kecamatan
    d. Negara
  30. Kepala daerah kota disebut dengan ....
    a. Camat
    b. Bupati
    c. Walikota
    d. Gubernur
  31. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dipilih langsung melalui ....
    a. Pilkada
    b. Gubernur
    c. Para kepala desa
    d. Para camat
  32. Sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional disebut ....
    a. Provinsi
    b. Desa
    c. Kecamatan
    d. Negara
  33. Sekretariat daerah dipimpin oleh ....
    a. Kepala dinas
    b. Sekretaris daerah
    c. Camat
    d. Staf Ahli
Kunci Jawaban:
  1. c. Presiden
  2. c. Kabupaten
  3. d. Kapolda
  4. a. Kabupaten/kota
  5. a. Provinsi
  6. b. Bupati
  7. b. Provinsi
  8. a. Rakyat
  9. c. Gubernur
  10. d. DPRD
  11. c. Kampanye
  12. a. Demokratis
  13. c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  14. d. Gubernur
  15. a. Kepala dinas
  16. b. Polda dan Kodam
  17. b. DPRD
  18. a. Polda
  19. d. 5 tahun
  20. c. Terbuka
  21. d. Mengatur dan memilih pejabat yang akan terpilih menjadi kepala dinas.
  22. a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  23. a. Walikota
  24. b. Pilkada
  25. b. DPRD
  26. d. Dinas Pendidikan
  27. a. Perhubungan
  28. c. Otomoni daerah
  29. a. Provinsi
  30. c. Walikota
  31. a. Pilkada
  32. a. Provinsi
  33. b. Sekretaris daerah