Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal (Essay) APBN dan APBD Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Esai/Uraian) Materi APBN dan APBD

1. Jelaskan tentang fungsi stabilisasi APBN!
2. Jelaskan tentang fungsi stabilisasi APBD!
3. Tuliskan Tujuan APBN!
4. Tuliskan Tujuan APBD!
5. Pengaruh apa saja APBN dan APBD dalam masyarakat!
6. Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah?
7. Secara singkat, alur penyusunan APBN terdiri dari?
8. Tuliskan mekanisme penyusunan APBD!
9. Uraikan tentang fungsi perencanaan APBN!
10. Uraikan tentang fungsi perencanaan APBD!
11. Jelaskan tentang fungsi pengawasan APBN!
12. Jelaskan tentang fungsi pengawasan APBD !

Jawaban:

1. Fungsi stabilisasi APBN
APBN juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dasar negara. Dalam prosesnya, APBN harus berguna untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar.

2. Fungsi stabilisasi APBD
Setidaknya terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN. Pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. Kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

3. Tujuan APBN
Pengertian APBD sebagai fungsi stabilitas berarti anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat.

4. Tujuan APBD
Tujuan perencanaan APBD pada dasarnya sama seperti perencanaan APBN. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut.
Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Beberapa tujuan lain dari APBD adalah sebagai berikut:
1. Membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya.
2. Membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada dilingkungan pemerintah daerah.
3. Membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya.
4. Membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah.
5. Membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau APBD

5. Pengaruh APBN dan APBD dalam masyarakat:
Untuk saat ini, peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, khususnya saat dunia usaha belum pulih dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi covid19. Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi.
Hal tersebut sesuai dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa stimulasi fiskal lewat government expenditure untuk melakukan belanja barang dan jasa, serta investasi atau modal akan mampu membantu meningkatkan pergerakan sektor riil.
Perencanaan APBN dan APBD akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran. Berikut ini adalah peran APBN dan APBD pada perekonomian masyarakat luas:
1. Membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat yang diketahui dengan besaran nilai GNP dari tahun ke tahunnya.
2. Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
3. Meningkatkan investasi pada masyarakat karena hal tersebut mampu mengembangkan berbagai industri yang ada di dalam negeri.
4. Membantu alur distribusi pendapatan dengan mengetahui sumber penerimaan dan juga pemanfaatan belanja pegawai dan belanja barang.
5. Meningkatkan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek negara dan investasi negara. Sehingga akan mampu membuka lapangan kerja yang baru dan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

6. Asumsi:
1. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya
2. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya
3. Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya
4. Pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan
5. Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak
6. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparan, parsitipatif, dan bertanggung jawab

7. Alur penyusunan APBN:
1. Penyusunan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi.
2. Pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak.
3. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu.

8. Mekanisme penyusunan APBD:
Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan 3. RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
4. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

9. Fungsi perencanaan APBN:
Dalam hal ini, fungsi otorisasi dari APBD adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD.

10. fungsi perencanaan APBD:
Pengertian APBD sebagai fungsi perencanaan berarti anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung.

11. Fungsi pengawasan APBN:
APBN juga berfungsi sebagai pengawasan yang berarti bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan seabgai suatu pedomen untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah untuk menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara.

12. Fungsi pengawasan APBD:
Pengertian APBD sebagai fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya.