Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

37 Pertanyaan Kebijakan Publik dan Jawaban

Soal Pilgan Materi Kebijakan Publik

20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
a. Daya guna
b. Objektivitas
c. Relevansi
d. Validitas

Jawaban:
c. Relevansi


21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
a. Biaya tidak langsung (indirect cost)
b. Eksternalitas positif
c. Limbah kebijakan (spillover effects)
d. Tidak diharapkan (unintended consequences)

Jawaban:
c. Limbah kebijakan (spillover effects)


22. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
a. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
b. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
d. Suatu pemecahan masalah tertentu

Jawaban:
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai


23. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
a. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
b. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
c. Semua harta negara
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

Jawaban:
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya


24. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
a. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
b. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
c. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik

Jawaban:
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik


25. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
a. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
b. Fisibitas politik (political feasibility)
c. Pelaku kebijakan (political subject)
d. Penilai kebijakan (political assessor

Jawaban:
b. Fisibitas politik (political feasibility)


26. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan, adalah metode analisis kebijakan yang berupa...
a. Ad hoc analysis
b. Pre hoc analysis
c. Post hoc analysis
d. Quasi experimental approach

Jawaban:
b. Pre hoc analysis


27. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan….
a. Dominan analisis kuantitatif
b. Dominan tergantung pada komputer
c. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi
d. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi

Jawaban:
b. Dominan tergantung pada komputer


28. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti….
a. Rasionalitas sosial
b. Rasionalitas politik
c. Intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
d. Pasar bebas

Jawaban:
d. Pasar bebas


29. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
a. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan
b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
c. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
d. Perilaku elit politik

Jawaban:
b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik


30. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok….
a. Minoritas berseteru dengan kelompok dominan
b. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
c. Mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
d. Dominan kehilangan kekuasaannya

Jawaban:
d. Dominan kehilangan kekuasaannya


31. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
a. Kelompok kepentingan
b. Pemerintah rejim sebelumnya
c. Kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
d. Musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat

Jawaban:
a. Kelompok kepentingan


32. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk ….
a. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
b. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
d. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik

Jawaban:
c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik


33. Masukan dalam model sistem politik berupa...
a. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
b. Hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
c. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik

Jawaban:
d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik


34. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
a. Kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
c. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
d. Sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.

Jawaban:
b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.


35. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
a. Kkuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
b. Memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
d. Tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)

Jawaban:
c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak


36. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah….
a. Hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand
b. Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
c. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

Jawaban:
d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan


37. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
a. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
c. Dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
d. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.

Jawaban:
b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya