Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Essay) Administrasi Kepegawaian Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Esai/Uraian) Materi Administrasi Kepegawaian

1. Jelaskan Pengertian dari Pegawai Negeri!

2. Uraikan Pentingnya kedudukan Pegawai Negeri!

3. Apa yang anda ketahui tentang “Pegawai Negeri Sipil Pusat”?

4. Tuliskan dan Jelaskan Jenis Jenis Tunjangan yang bisa didapatkan Pegawai Negeri yang anda ketahui (minimal 2 jenis)!

5. Apakah yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil berdasarkan UU No.5 Tahun 2014?

6. Tuliskan prinsip-prinsip total quality governance!

7. Jelaskan visi dan misi RUU ASN!

8. Tuliskanlah larangan dalam merit sistem!

9. Jelaskanlah pengertian penilaian kerja pegawai!

10. Jelaskanlah yang termasuk pegawai ASN!

11. Jelaskanlah tugas pegawai ASN!

12. Jelaskanlah pemberhentian PNS!

13. Jelaskanlah wujud-wujud kebudayaan!

Kunci Jawaban:

1. Pengertian dari Pegawai Negeri:
“Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1)

2. Pentingnya kedudukan Pegawai Negeri:
i. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara.
ii. Sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara propesiaonal, jujur, adil dan merata dalam menyelanggarakan tugas negara,pemerintahan, dan pembangunan.

3. Pegawai Negeri Sipil Pusat:
1. Pegawai Negeri sipil yang gajinya dibebeankan pada anggaran Pendapatan belanja Negara.
2. Bekerja pada Depatermen, Lembaga pemerintahan non depatermen, kesekratariatan lembaga tertinggi/tinngi negara,instansi vertical di daerah provinsi/kabupaten/kota, kepanitraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

4.  Jenis Jenis Tunjangan yang bisa didapatkan Pegawai Negeri
1. Tunjangan jabatan fungsional (berdasarkan sifat pekerjaan, misalnya dokter, dosen, pengamat gunung berapi, pustakawan, peneliti, hakim, dll)
2. Tunjangan jabatan struktural (berdasarkan jabatan dalam organisasi, misalnya dirjen, irjen, kepala biro, dll)
3. Tunjangan kemahalan (diberikan untuk yang bertugas di daerah yang kebutuhan pokoknya tinggi)
4. Tunjangan daerah terpencil (diberikan untuk yang bertugas di daerah terpencil, misalnya daerah indonesia timur)

5. Pegawai negeri sipil berdasarkan UU No.5 Tahun 2014:
Pegawai negeri sipil berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Prinsip-prinsip total quality governance:
a. Mempertemukan tuntutan masyarakat dan kemampuan pemerintahan
b. Mekanisme kerja yang berorientasi pada pasar
c. Fokus kerja pada hasil ( keluaran ) bukan masukan
d. Mengutamakan kerja partisipatif
e. Melakukan kerjasama, koordinasi dan kemitraan

7. Visi dan misi RUU ASN:
a. Visi: mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
b. Misi: memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone.

8. Larangan dalam merit sistem:
a. Diskriminatif (SARA dan Gender)
b. Kolusif, nepotisme, dan favoritisme
c. Menghalangi hak konstitusional
d. Mempergunakan aktivitas politik yang koersif
e. Menghalangi hak untuk berkompetisi

9. Pengertian penilaian kerja pegawai:
Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan PNS dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.

10. Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
b. PPPK, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

11.  Pegawai ASN bertugas:
a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

12 Tata cara pemberhentian PNS:
a. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
1) meninggal dunia;
2) atas permintaan sendiri;
3) mencapai batas usia pensiun;
4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
b. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
c. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
d. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
e. PNS diberhentikan sementara, apabila:
1) diangkat menjadi pejabat negara;
2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
f. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh PPK
g. Batas usia pensiun yaitu:
1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

13. Wujud kebudayaan:
a. Wujud Ideal
Sebagai kompleksitas ide, gagasan dan norma. Bersifat abstrak, tidak bisa diraba, karena ada pada alam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan itu ada.
b. Sistem Sosial
Untuk mewujudkan ide dan gagasannya, manusia melakukan aktivitas secara sosial tidak secara individual. Aktivitas budaya bersifat konkrit.
c. Wujud Fisik
Meliputi semua benda hasil karya manusia hasil aktivitas sosial, seperti candi, keris, rumah, gedung mesin dsbnya. Sifatnya bersifat konkrit. Dapat diraba dan diobservasi.