Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

46 Pertanyaan Kebijakan Pemerintah dan Jawaban

Soal Pilgan Materi Kebijakan Pemerintah


17. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Jawaban:
d. UU No.28 tahun 1999


18. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020

Jawaban:
a. 2003


19. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020

Jawaban:
d. 2020


20. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah...
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga

Jawaban:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi


21. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden

Jawaban:
d. Presiden


22. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara

Jawaban:
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR


23. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001

Jawaban:
b. PP No.25 tahun 2000


24. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002

Jawaban:
c. UU No.22 tahun 1999


25. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Terbatas
d. Absolut

Jawaban:
c. Terbatas


26. Kapan Indonesia keluar dari IMF
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. Belum ada renaca keluar

Jawaban:
b. 2004


27. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978

Jawaban:
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999


28. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten

Jawaban:
d. Penegakan hukum secara konsisten


29. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali....
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan

Jawaban:
a. Pembangunan lembaga keuangan


30. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat

Jawaban:
b. Hukum dan kewenangan tertentu


31. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan

Jawaban:
c. Lingkungan kebijakan