Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

75 Soal (Pilgan) Otonomi Daerah Beserta Jawaban

Contoh Soal PG Tentang Otonomi Daerah

26. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
A. Asas desentralisasi
B. Asas Dekonsentrasi
C. Asas tugas pembantuan
D. Asas akuntabilitas

Jawaban:  
D. Asas akuntabilitas


27. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu bedasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah pengertian
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana insentif daerah
D. dana perimbangan
E. dana insentif khusus

Jawaban:  
C. dana insentif daerah


28. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD merupakan tugas Kepala Daerah berdasarkan
A. pasal 56 UU No 6 Tahun 2015
B. pasal 60 UU No 9 Tahun 2016
C. pasal 62 UU No 6 Tahun 2015
D. pasal 63 UU No 9 Tahun 2016
E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015

Jawaban:  
E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015


29. Menurut UU No 12 Tahun 2003 pasal 49 anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya ... orang
A. 25
B. 35
C. 45
D. 50
E. 75

Jawaban:  
B. 35


30. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu
A. mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan
B. demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
C. keseragaman, kesederhaan, dan pemerataan
D. mandiri, efisien, keteraturan
E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi

Jawaban:  
E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi


31. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang
A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
B. rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
C. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah aceh
E. pengaturan tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara

Jawaban:  
A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI


32. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pengertian dari
A. pembiayaan
B. anggaran pendapatan dan belanja daerah
C. perimbangan keuangan
D. dana pembantuan
E. pendapatan daerah

Jawaban:  
C. perimbangan keuangan


33. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman dearah dalam negeri salah satunya bersumber dari
A. pinjaman bilateral
B. pinjaman multilateral
C. penerbitan obligasi daerah
D. dana alokasi umum
E. hasil retribusi daerah

Jawaban:  
C. penerbitan obligasi daerah


34. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No 33 tahun 2004 dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari
A. PBB, BPHTB, PPh
B. PPh, PPN, Bea Material
C. Pajak Daerah, Pajak Badan, PPh
D. Pajak perikanan, PBB, Pajak kendaraan bermotor
E. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, BPHTB

Jawaban:  
A. PBB, BPHTB, PPh


35. Berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan... dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 25%

Jawaban:  
D. 20%


36. Pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional diatur dan ditetapkan dalam UUD 1945
A. pasal 31
B. pasal 32 ayat 1
C. pasal 32 ayat 2
D. pasal 32 ayat 3
E. pasal 33

Jawaban:  
C. pasal 32 ayat 2


37. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut kecuali
A. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategi dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana
B. meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik
C. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra
E. meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor sektor unggulan di tiap wilayah

Jawaban:  
D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra


38. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
A. fungsi stabilitasi
B. fungsi otorisasi
C. fungsi alokasi
D. fungsi distribusi
E. fungsi regulator

Jawaban:  
E. fungsi regulator


39. Tujuan pokok yang bersifat administratif dari desentralisasi pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah antara lain dapat ditunjukkan dengan cara
A. demokrasi infrastruktur melalui partai politik
B. pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat pilkada
C. berusaha meningkatkan indek pembangunan manusia
D. berusaha untuk meningkatkan kerukunan dan ketahanan sosial
E. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

Jawaban:  
B. pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat pilkada


40. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang pemerintahan daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Daerah otonomi provinsi papua dan papua barat diatur dalam
A. UU nomor 29 tahun 2007
B. UU nomor 44 tahun 1999
C. UU nomor 11 tahun 2006
D. UU nomor 21 tahun 2001
E. UU nomor 32 tahun 2004

Jawaban:  
D. UU nomor 21 tahun 2001


41. Dengan diberlakukannya Undang Undang Otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas luasnya dalam hal...
A. mengelola daerah dengan potensi yang dimiliki
B. politik luar negeri
C. membuat kebijakan pertahanan dan keamanan
D. kebijakan moneter dan fiscal

Jawaban:  
A. mengelola daerah dengan potensi yang dimiliki


42. Wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri
A. Otonomi daerah
B. Federal
C. Pusat
D. Kementerian

Jawaban:  
A. Otonomi daerah



43. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
A. Kedaulatan
B. Kebersamaan
C. Kebebasan
D. Kesetaraan

Jawaban:  
C. Kebebasan


44. Berikut keuntungan otonomi daerah, kecuali
A. Sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih terkelola.
B. Masyarakat merasa mendapat tanggung jawab dalam mengelola daerahnya sendiri.
C. Pengawasan pembangunan lebih efektif.
D. Daerah memiliki presiden sendiri

Jawaban:  
D. Daerah memiliki presiden sendiri


45. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
A. Intimidasi
B. Kolusi
C. Eksploitasi
D. Mobilisasi

Jawaban:  
D. Mobilisasi


46. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor … Tahun 2004.
A. 20
B. 21
C. 32
D. 23

Jawaban:  
C. 32


47. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ….
A. Peduli terhadap warga lain
B. Mendekati warga lain
C. Memanfaatkan potensi warga lain
D. Memenuhi keinginan warga lain

Jawaban:  
A. Peduli terhadap warga lain


48. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….
A. Kebiasaan masyarakat daerah
B. Undang-undang
C. Adat istiadat daerah
D. Peraturan daerah

Jawaban:  
D. Peraturan daerah


49. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
A. Tingginya peran serta masyarakat
B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
C. Banyaknya demonstrasi
D. Penyalahgunaan wewenang oleh warga

Jawaban:  
B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)


50. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….
A. Praktik korupsi di sekolah
B. Kurangnya fasilitas sekolah
C. Gaji guru yang kecil
D. Pengangguran terpelajar

Jawaban:  
A. Praktik korupsi di sekolah