93 Soal Administrasi Pemerintahan Desa Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilgan Materi Administrasi Pemerintahan Desa
1. Proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari suplair, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan merupakan arti dari....
A. Financial
B. Logistik
C. Perdagangan
D. Politik
Jawaban:
B. Logistik
2. Hubungan kerja pada dasarnya adalah kegiatan kerja sama antara individu atau unit kerja dalam organisasi, maupun dengan di luar organisasi, atau antar organisasi. Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan disebut hubungan kerja....
A. Horizontal
B. Diagonal
C. Vertikal
D. Fungsional
Jawaban:
C. Vertikal
3. Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk pengangkatan sekretaris desa dari PNS, yang dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/ walikota, merupakan hubungan kerja ditinjau dari aspek ....
A. Pembinaan
B. Pertanggungjawaban
C. Kepegawaian
D. Keuangan
Jawaban:
C. Kepegawaian
4. Upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, merupakan definisi dari....
A. Peramalan
B. Perencanaan
C. Pengawasan
D. Pelaksanaan
Jawaban:
B. Perencanaan
5. Yang dimaksud dengan strategi adalah ...
A. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program
B. Upaya menyatukan gagasan untuk mencapai tujuan organisasi
C. Cara Meletakkan orientasi di masa depan
D. Upaya merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai misi organisasi
Jawaban:
A. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program
6. Apa peran utama seorang kepala desa?
A. Mengumpulkan pajak desa
B. Mengawasi proyek-proyek pembangunan desa
C. Menyelenggarakan rapat desa
D. Mengambil keputusan penting untuk desa
Jawaban:
D. Mengambil keputusan penting untuk desa
7. Apa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
A. Organisasi non-pemerintah di desa
B. Lembaga yang bertugas mengumpulkan dana desa
C. Lembaga yang bertugas membantu kepala desa dalam pengambilan keputusan
D. Lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas membantu kepala desa dalam pengambilan keputusan
8. Teori kepemimpinan yang berpijak pada pemahaman bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila yang bersangkutan memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang diperolehnya sejak lahir maupun karena memiliki garis keturunan dari orangtuanya yang pemimpin, tergolong teori ....
A. Genetika
B. Sosial
C. Politik
D. Eklektik
Jawaban:
A. Genetika
9. Dasar hukum pemilihan kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 203 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, juncto Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 PP Nomor 72 Tahun 2005, ditentukan melalui ....
A. Pengangkatan
B. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
C. Penunjukan
D. Keturunan
Jawaban:
B. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
10. Mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik, mengikuti mekanisme pengisiannya. Oleh karena itu apabila mekanisme pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan, maka kepala desa tersebut bertanggung jawab kepada ....
A. Pejabat yang berwenang mengangkatnya
B. Pemilihnya
C. Garis keturunannya
D. Partainya
Jawaban:
B. Pemilihnya
11. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Desa Adat?
A. Lembaga yang bertugas mengawasi proyek pembangunan desa
B. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan desa
C. Lembaga yang bertugas menjaga dan melestarikan adat dan tradisi desa
D. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas menjaga dan melestarikan adat dan tradisi desa
12. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Pemerintahan dan Kesejahteraan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program pemerintahan dan kesejahteraan desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program pemerintahan dan kesejahteraan desa
13. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sehari-hari?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Pemerintahan Desa
Jawaban:
A. Kepala desa
14. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Menikah?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
Jawaban:
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
15. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Perencanaan Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun rencana pembangunan desa
C. Mengumpulkan data penduduk desa
D. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
Jawaban:
B. Menyusun rencana pembangunan desa
16. Bagaimana proses perubahan Peraturan Desa?
A. Diputuskan oleh kepala desa
B. Diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Diputuskan oleh perangkat desa
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
Jawaban:
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
17. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Kewilayahan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengumpulkan data penduduk desa
Jawaban:
D. Mengumpulkan data penduduk desa
18. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Kebersihan dan Pertamanan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program kebersihan dan pertamanan desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program kebersihan dan pertamanan desa
19. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Desa (LP2D)?
A. Lembaga yang bertugas mengawasi proyek pembangunan desa
B. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan desa
C. Lembaga yang bertugas memberdayakan perempuan desa dalam pembangunan
D. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas memberdayakan perempuan desa dalam pembangunan
20. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Pemberdayaan Masyarakat Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program pemberdayaan masyarakat desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program pemberdayaan masyarakat desa
21. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jawaban:
A. Kepala desa
22. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tidak Mampu?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk keperluan administrasi sosial
Jawaban:
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
23. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Kepegawaian dan Organisasi Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola data kepegawaian desa
Jawaban:
D. Mengelola data kepegawaian desa
24. UU No. 32 Tabun 2004 mengamanatkan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara....
A. Otoritatif
B. Instruktif
C. Kolektif
D. Partisipatif.
Jawaban:
D. Partisipatif.
25. Dalam kaitannya dengan tahapan perencanaan pembangunan, suatu tahap dimana perencanaan pembangunan mulai terfokus pada sektor-sektor pembangunan yang akan diimplementasikan oleh-instansi teknis, maka perencanaan tersebut berada pada ....
A. Tahap I, perencanaan kebijakan pembangunan
B. Tahap I1, perencanaan program
C. Tahap III, perencanaan strategis pembangunan
D. Tahap IV, perencanaan operasional
Jawaban:
C. Tahap III, perencanaan strategis pembangunan
26. Pemerintah melalui UU Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, menetapkan hasil pajak daerah yang diperuntukan bagi Desa adalah sebesar ....
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
Jawaban:
B. 10%
27. Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa menurut UU No 32/2004 adalah....
A. Bagi hasil pajak daerah
B. Retribusi daerah kab/kota
C. Hibah negara asing
D. Swadaya masyarakat
Jawaban:
D. Swadaya masyarakat
28. Manajemen menurut G.R. Terry (1961) adalah proses yang meliputi:
A. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling
B. Plan- Do — Check— Act
C. Planning, Organizing, Leading, and Controlling
D. Planning. Actuating, Leading. Controlling.
Jawaban:
A. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling
29. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)?
A. Lembaga yang bertugas mengawasi proyek pembangunan desa
B. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan desa
C. Lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan
D. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan
30. Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam manajemen logistik desa adalah....
A. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus digunakan sesuai status, fungsi serta kegunaannya
B. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus dikelola dan didistribusikan secara adil sesuai kebutuhan
C. Kekayaan desa - baik cara-cara memilikinya maupun bukti kepemilikannya - sudah memenuhi kaedah-kaedah hukum
D. Dalam proses memiliki, menyimpan dan menggunakan kekayaan desa, bersifat terbuka, sehingga para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang cukup dan mereka menjadi tahu
Jawaban:
A. Kekayaan yang dimiliki oleh desa harus digunakan sesuai status, fungsi serta kegunaannya
31. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas, maka perjanjian pinjam pakai antara Kepala Desa dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ...
A. BPK
B. Sekretaris Desa
C. BPD
D. DPD
Jawaban:
C. BPD
32. Apa yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Menyimpan arsip dan dokumen desa
D. Menyusun laporan kegiatan desa
Jawaban:
C. Menyimpan arsip dan dokumen desa
33. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Kesejahteraan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program kesejahteraan masyarakat desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program kesejahteraan masyarakat desa
34. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Keamanan dan Ketertiban Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program keamanan dan ketertiban desa
Jawaban:
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
35. Terkait dengan upaya penilaian kualitas jasa pelayanan, Zeithaml, Parasuraman dan Berry mengemukakan salah satu dari dimensi pelayanan, yaitu assurance, yang maksudnya adalah....
A. Kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya
B. Kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan
C. Perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para
D. Pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan
Jawaban:
D. Pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan
36. Penguatan manajemen pelayanan publik bagi lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa yang berfokus pada pengendalian keuangan; pengembangan manajemen berdasarkan hierarkhi; perluasan kegiatan audit, peningkatan tanggung jawab kepada pelanggan; deregulasi pengaturan pasar tenaga kerja; upaya pemberdayaan; serta bentuk-bentuk baru dari ketatalaksanaan korporasi, termasuk aspek penguatan....
A. Downsizing and decentralization
B. The efficiency drive
C. In search of exellence
D. Public service orientation
Jawaban:
B. The efficiency drive
37. Model pengukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004) adalah ...
A. Indeks Tingkat Korupsi
B. Indeks Kepuasan Masyarakat
C. Indeks Transparansi Indonesia
D. Indeks Pelayanan Publik
Jawaban:
B. Indeks Kepuasan Masyarakat
38. Menurut Khairuddin, kemampuan manusia (baik fisik maupun fikiran) yang dimanfaatkan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya merupakan arti....
A. Sumber daya ekonomi
B. Sumber daya alamiah
C. Sumber daya manusia
D. Kekayaan
Jawaban:
C. Sumber daya manusia
39. Tipe kemasyarakatan yang dicirikan oleh karakteristik hubungan sosial bernuansa persahabatan, kekeluargaan dan keramahtamahan. adalah tipe masyarakat ....
A. Gemeinschaft
B. Gesellschaft
C. Gotong royong
D. Traditional
Jawaban:
A. Gemeinschaft
40. Kewajiban perangkat desa dalam menjalankan pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam bentuk pembuatan surat-surat resmi, pendataan penduduk, merupakan kewajiban perangkat desa sebagai....
A. Abdi negara
B. Abdi masyarakat
C. Pimpinan desa
D. Pamong praja
Jawaban:
B. Abdi masyarakat
41. Menurut Kartohadikoesoemo, perangkat desa khususnya di Jawa, yang bertugas menyampaikan surat-surat perintah kepala dan perangkat desa lainnya, atau menyampaikan perintah yang tidak tertulis kepada perangkat desa lainnya, atau memanggil orang disebut ....
A. Kebayan
B. Jaga alas
C. Kamitua Dukuh
D. Kamitua Kerajan
Jawaban:
A. Kebayan
42. Dalam sudut pandang politik, fungsi dan aktivitas pemerintahan negara beserta cabang-cabangnya untuk menjalankan kekuasaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus ditunaikan merupakan definisi...
A. Administrasi
B. Birokrasi
C. Politik
D. Kekuasaan
Jawaban:
A. Administrasi
43. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Bendahara desa
D. Sekretaris desa
Jawaban:
C. Bendahara desa
44. Apa yang dimaksud dengan Musyawarah Desa?
A. Pertemuan antara kepala desa dengan perangkat desa
B. Pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan perangkat desa
C. Pertemuan antara perangkat desa dengan masyarakat desa
D. Pertemuan antara perangkat desa dengan pemerintah kabupaten
Jawaban:
C. Pertemuan antara perangkat desa dengan masyarakat desa
45. Bagaimana proses pemilihan kepala desa dilakukan?
A. Ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten
B. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
C. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi
D. Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Jawaban:
B. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
46. Apa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)?
A. Rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 5 tahun
B. Rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 10 tahun
C. Rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 20 tahun
D. Rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 1 tahun
Jawaban:
A. Rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 5 tahun
47. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Pemerintahan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengumpulkan data penduduk desa
Jawaban:
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
48. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jawaban:
C. Perangkat desa
49. Bagaimana mekanisme perubahan Peraturan Desa?
A. Diputuskan oleh kepala desa
B. Diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Diputuskan oleh perangkat desa
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
Jawaban:
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
50. Tugas kepala desa adalah ....
A. Membina kehidupan masyarakat desa;
B. Membina perekonomian desa;
C. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
D. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Jawaban:
D. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
51. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 72 Tahun 2005 pengisian anggota BPD dilakukan melalui ....
A. Pemilihan
B. Penunjukkan
C. Musyawarah mufakat
D. Kaderisasi
Jawaban:
C. Musyawarah mufakat
52. Dilihat dari tipologinya, organisasi pemerintah desa masuk dalam kategori organisasi....
A. Pelayanan
B. Pengguna layanan
C. Pembantuan
D. Mandiri
Jawaban:
A. Pelayanan
53. Pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah desa ini harus sejalan dengan pengembangan sistem perencanaan ....
A. Delegatif
B. Instruktif
C. Konsultatif
D. Partisipasif
Jawaban:
D. Partisipasif
54. Dana perimbangan desa tidaklah ditetapkan melalui pembagian sama rata (atau jumlah dana perimbangan desa keseluruhan dibagikan dengan jumlah desa yang ada), melainkan dihitung dengan berdasarkan konsep
A. Potensi
B. Alokasi
C. Operasional
D. Proporsional
Jawaban:
D. Proporsional
55. Dalam penyelenggaraan anggaran desa, fungsi distribusi mengandung arti....
A. Kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa
B. Anggaran desa menjadi anggaran desa menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
C. Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
D. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa
Jawaban:
D. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa
56. Pemberian imbalan kepada Kepala Desa dan Pamong Desa atas jasanya sebagai saksi dalam hal jual-beli rumah, pekarangan, pembuatan surat keterangan, dan lain-lain, disebut ...
A. Pancen
B. Kebay
C. Paneksen
D. Pekuncen
Jawaban:
C. Paneksen
57. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diatur lebih lanjut di dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, menetapkan penghasilan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan setiap tahun dalam ....
A. APBN
B. APBD
C. APB Desa
D. Anggaran Mendagri
Jawaban:
C. APB Desa
58. Mengingat selama ini perangkat desa dalam hubungan dengan pemerintah desa terkadang ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau bahkan dalam hubungan kerja yang serba tidak pasti dan tidak jelas, maka untuk menghargai kerja pemerintah desa dapat digunakan konsep ....
A. Hubungan individual
B. Hubungan industrial
C. Hubungan perusahaan
D. Hubungan kolegial
Jawaban:
B. Hubungan industrial
59. Siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Masyarakat desa
Jawaban:
A. Kepala desa
60. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Domisili?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
Jawaban:
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
61. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa?
A. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
B. Ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten
C. Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
D. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi
Jawaban:
A. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
62. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Pembangunan Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program pembangunan desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program pembangunan desa
63. Bagaimana proses penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)?
A. Diputuskan oleh kepala desa
B. Diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Diputuskan oleh perangkat desa
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
Jawaban:
D. Diputuskan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa
64. Berikut ini yang termasuk definisi organisasi yang telah diinventarisir oleh Robbins yaitu organisasi sebagai, kecuali ....
A. Sebuah sistem politik
B. Sistem perkumpulan
C. Alat untuk mendominasi
D. Unit pengolah informasi
Jawaban:
B. Sistem perkumpulan
65. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo ciri-ciri masyarakat hukum adat yang otonom yaitu, kecuali ...
A. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri
B. Berhak atas tanahnya sendiri
C. Berhak bertindak sewenang-wenang
D. Berhak untuk memungut pajak sendiri
Jawaban:
C. Berhak bertindak sewenang-wenang
66. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur kewenangan Desa secara berbeda dengan berbagai UU sebelumnya. Pada Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa di antaranya mencakup, kecuali
A. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
C. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat
Jawaban:
D. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat
67. Di bawah ini yang merupakan unsur-unsur pemerintah desa ....
A. Sekretariat desa
B. DPR
C. Partai
D. Camat
Jawaban:
A. Sekretariat desa
68. Berikut ini yang termasuk kedalam lampiran laporan pertanggung jawaban keuangan desa, antara lain, kecuali
A. Laporan anggaran kecamatan
B. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
C. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
D. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
Jawaban:
A. Laporan anggaran kecamatan
69. Logistik pemerintah desa pada umumnya masih dikelola dengan sangat sederhana. Kesederhanaan itu terlihat dalam konsep pengelolaannya yang ...
A. Seperti pada sebuah kantor kecamatan
B. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
C. Menekankan pada perencanaan jangka panjang.
D. Proyek-proyek jalan utama
Jawaban:
B. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
70. Berikut ini yang tidak termasuk dalam " Kekayaan Desa"adalah....
A. Bangunan desa
B. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
C. Pasar desa
D. Pajak APBD
Jawaban:
D. Pajak APBD
71. Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan berperan sebagai ....
A. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
B. Sistem Percepatan informasi
C. Pengukur kinerja pemerintah
D. Memangkas anggaran
Jawaban:
A. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
72. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat dibuktikan dengan adanya `penerimaan', untuk dimulainya pemerintahan oleh yang diperintah, berupa ....
A. Wewenang.
B. Undang-undang
C. Kekuasaan
D. Legitimasi
Jawaban:
A. Wewenang.
73. Upaya mengatasi terjadinya ketidaktegasan dalam menjalankan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan manajemen logistik dan kekayaan desa dilakukan dengan cara ....
A. Melakukan pengawasan
B. Memberi reward dan punishment
C. Membuat Standar Operation Procedure
D. Memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk memberikan sanksi
Jawaban:
C. Membuat Standar Operation Procedure
74. Pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian terhadap laporan dan pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, maupun pengawasan masyarakat
A. Pengawasan langsung
B. Pengawasan tidak langsung
C. Pengawasan melekat
D. Pengawasan represif
Jawaban:
B. Pengawasan tidak langsung
75. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, merupakan kewajiban dari ....
A. Pemerintah kabupaten/kota
B. Kecamatan
C. DPD
D. DPRD
Jawaban:
A. Pemerintah kabupaten/kota
76. Di dalam melaksanakan mekanisme pengawasan, agar dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan ....
A. Metode
B. Waktu
C. Tolak ukur
D. Kriteria
Jawaban:
C. Tolak ukur
77. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Lingkungan Hidup
Jawaban:
C. Perangkat desa
78. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kelahiran?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
Jawaban:
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
79. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Keuangan Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengumpulkan pajak desa
D. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
Jawaban:
B. Menyusun laporan keuangan desa
80. Apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Desa (SKD)?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
Jawaban:
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
81. Bagaimana mekanisme pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
A. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
B. Ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten
C. Dipilih oleh kepala desa
D. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi
Jawaban:
A. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
82. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kematian?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
Jawaban:
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi kependudukan
83. Apa yang menjadi tugas Pokok Piket Pembangunan Desa?
A. Mengawasi keamanan dan ketertiban desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
D. Mengelola program-program pembangunan desa
Jawaban:
D. Mengelola program-program pembangunan desa
84. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sosial di desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Sosial
Jawaban:
C. Perangkat desa
85. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penghasilan?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk keperluan administrasi pembangunan
Jawaban:
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
86. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Pemerintahan Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengumpulkan data penduduk desa
D. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
Jawaban:
D. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
87. Bagaimana proses pengangkatan kepala desa?
A. Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
B. Ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten
C. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
D. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi
Jawaban:
C. Dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum
88. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)?
A. Lembaga yang bertugas mengawasi proyek pembangunan desa
B. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan desa
C. Lembaga yang bertugas membangun ketahanan masyarakat desa
D. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas membangun ketahanan masyarakat desa
89. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Usaha?
A. Surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk keperluan administrasi desa
B. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan terhadap kepala desa
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
D. Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk keperluan administrasi usaha
Jawaban:
C. Surat yang dikeluarkan oleh perangkat desa untuk keperluan administrasi desa
90. Apa yang menjadi tanggung jawab Kaur Kependudukan Desa?
A. Mengawasi keuangan desa
B. Menyusun laporan keuangan desa
C. Mengumpulkan data penduduk desa
D. Mengatur kegiatan pelayanan administrasi desa
Jawaban:
C. Mengumpulkan data penduduk desa
91. Bagaimana mekanisme pengangkatan kepala dusun?
A. Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
B. Ditunjuk langsung oleh kepala desa
C. Dipilih oleh masyarakat dusun melalui pemilihan umum
D. Ditunjuk oleh pemerintah kabupaten
Jawaban:
B. Ditunjuk langsung oleh kepala desa
92. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Ekonomi Desa?
A. Lembaga yang bertugas mengawasi proyek pembangunan desa
B. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan desa
C. Lembaga yang bertugas mengembangkan potensi ekonomi desa
D. Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan desa
Jawaban:
C. Lembaga yang bertugas mengembangkan potensi ekonomi desa
93. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah dan bangunan di desa?
A. Kepala desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat desa
D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jawaban:
A. Kepala desa