Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

71 Soal Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Administrasi Pertanahan

1. Siapa yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat tanah di Indonesia?
A. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
B. Kepala Desa
C. Kementerian Keuangan
D. Badan Pertanahan Internasional (BPI)

Jawaban: 
A. Badan Pertanahan Nasional (BPN)


2. Apa yang dimaksud dengan hak ulayat?
A. Hak kepemilikan individu atas tanah
B. Hak kepemilikan negara atas tanah
C. Hak kepemilikan adat masyarakat atas tanah
D. Hak kepemilikan perorangan atas tanah

Jawaban: 
C. Hak kepemilikan adat masyarakat atas tanah


3. Di Indonesia, siapa yang berwenang untuk mengesahkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum?
A. Presiden
B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
C. Gubernur
D. Kepala Desa

Jawaban: 
A. Presiden


4. Apa yang dimaksud dengan proses adjudikasi dalam administrasi pertanahan?
A. Penilaian harga tanah
B. Pembagian tanah dalam masyarakat adat
C. Pencatatan dan pendaftaran tanah
D. Pembuatan peta tanah

Jawaban: 
C. Pencatatan dan pendaftaran tanah


5. Peta tanah yang digunakan dalam administrasi pertanahan biasanya menggunakan skala:
A. 1:10.000
B. 1:50.000
C. 1:100.000
D. 1:1.000.000

Jawaban: 
B. 1:50.000


6. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan (HGB)?
A. Hak untuk menggunakan tanah negara secara cuma-cuma
B. Hak kepemilikan bangunan di atas tanah orang lain
C. Hak kepemilikan atas tanah untuk bangunan dan tanaman
D. Hak kepemilikan atas tanah selama jangka waktu tertentu

Jawaban: 
B. Hak kepemilikan bangunan di atas tanah orang lain


7. Di Indonesia, apa yang menjadi dasar hukum administrasi pertanahan?
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
C. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010
D. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2016

Jawaban: 
B. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria


8. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematis?
A. Pencatatan tanah secara berkala dalam periode tertentu
B. Pencatatan tanah secara acak dan tidak teratur
C. Pencatatan tanah secara urut sesuai dengan wilayah administratif
D. Pencatatan tanah berdasarkan kepentingan pemerintah

Jawaban: 
A. Pencatatan tanah secara berkala dalam periode tertentu


9. Apa yang dimaksud dengan tumpang sari dalam pertanahan?
A. Penanaman beberapa jenis tanaman dalam satu lahan
B. Penyewaan tanah kepada pihak ketiga
C. Penggunaan lahan untuk kepentingan umum
D. Penggunaan lahan secara berbagi dengan pemilik tanah lain

Jawaban: 
A. Penanaman beberapa jenis tanaman dalam satu lahan


10. Apa yang dimaksud dengan pertanahan vertikal?
A. Pemilikan tanah yang memanjang ke bawah tanah
B. Pemilikan tanah yang memanjang ke atas langit-langit
C. Pemilikan tanah yang mencakup beberapa lantai bangunan
D. Pemilikan tanah yang berhubungan dengan wilayah administratif

Jawaban: 
C. Pemilikan tanah yang mencakup beberapa lantai bangunan


11. Apa yang dimaksud dengan sertifikat hak milik?
A. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah selama jangka waktu tertentu
B. Dokumen yang memberikan hak penggunaan tanah negara
C. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah secara abadi
D. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah untuk bangunan

Jawaban: 
C. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah secara abadi


12. Apa yang dimaksud dengan perubahan fungsi tanah?
A. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi pemukiman
B. Perubahan kepemilikan tanah dari pribadi menjadi negara
C. Perubahan harga tanah dalam kurun waktu tertentu
D. Perubahan skala pengukuran peta tanah

Jawaban: 
A. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi pemukiman


13. Apa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan?
A. Perselisihan terkait batas-batas tanah
B. Perselisihan terkait harga tanah
C. Perselisihan terkait kepemilikan tanah
D. Perselisihan terkait pemanfaatan tanah

Jawaban: 
C. Perselisihan terkait kepemilikan tanah


14. Apa yang dimaksud dengan batas-batas tanah?
A. Garis yang memisahkan antara satu tanah dengan tanah lainnya
B. Peta yang menunjukkan luas tanah
C. Jarak antara dua titik di lahan pertanian
D. Wilayah administratif yang mengatur pemilikan tanah

Jawaban: 
A. Garis yang memisahkan antara satu tanah dengan tanah lainnya


15. Apa yang dimaksud dengan sertifikat hak guna usaha (HGU)?
A. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah selama jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha
B. Dokumen yang memberikan hak penggunaan tanah untuk kegiatan usaha
C. Dokumen yang memberikan izin usaha di sektor pertanian
D. Dokumen yang memberikan izin pembangunan di sektor pertanahan

Jawaban: 
A. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah selama jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha


16. Apa yang dimaksud dengan perjanjian penggarapan tanah?
A. Perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah
B. Perjanjian antara pemerintah dan masyarakat adat terkait penggunaan tanah
C. Perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga untuk penggunaan lahan
D. Perjanjian antara penggarap tanah dengan pihak ketiga

Jawaban: 
A. Perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah


17. Apa yang dimaksud dengan penataan ruang?
A. Pengaturan tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah
B. Pembagian ruang administratif dalam suatu negara
C. Pemilikan tanah oleh pemerintah
D. Penetapan harga tanah dalam wilayah tertentu

Jawaban: 
A. Pengaturan tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah


18. Apa yang dimaksud dengan aset pertanahan?
A. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah
B. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat
C. Tanah yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum
D. Tanah yang diperoleh melalui warisan

Jawaban: 
C. Tanah yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum


19. Di Indonesia, hak kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) diatur oleh:
A. UU Pokok Agraria
B. UU Pertanahan
C. UU Investasi
D. UU Keimigrasian

Jawaban: 
B. UU Pertanahan


20. Apa yang dimaksud dengan hak tanggungan?
A. Hak untuk menggunakan tanah untuk keperluan perorangan
B. Hak untuk membebankan tanah sebagai jaminan hutang
C. Hak untuk memperoleh tanah dari hasil warisan
D. Hak untuk menggunakan tanah selama masa sewa

Jawaban: 
B. Hak untuk membebankan tanah sebagai jaminan hutang


21. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
A. Pasal 52
B. Pasal 54
C. Pasal 55
D. Pasal 51

Jawaban:
A. Pasal 52


22. Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 44 ayat 1
B. 47
C. 49
D. 48

Jawaban:
A. 44 ayat 1


23. Siapa yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan di suatu negara?
A. Kepala Desa
B. Menteri Pertanian
C. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
D. Gubernur

Jawaban: 
C. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


24. Apa tujuan utama dari administrasi pertanahan?
A. Menghasilkan pendapatan bagi negara
B. Meningkatkan produktivitas pertanian
C. Meningkatkan aksesibilitas lahan
D. Meningkatkan kualitas lingkungan

Jawaban: 
C. Meningkatkan aksesibilitas lahan


25. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45

Jawaban:
A. 39


26. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. Gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
C. Perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
D. Prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas

Jawaban:
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi


27. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7

Jawaban:
C. Keppres No. 55 Tahun 1955


28. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat dari….
A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian

Jawaban:
D. Sondang P. Siagian


29. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf

Jawaban:
B. Supervisor


30. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
A. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
B. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
C. Secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara

Jawaban:
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara


31. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005

Jawaban:
A. Inpres No. 9 Tahun 1973


32. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan

Jawaban:
B. Ini perlengkapan keamanan


33. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. Sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
C. Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. Sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah

Jawaban:
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN


34. Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)” (1997:1)...
A. Pertanahan
B. Publik
C. Niaga
D. Kuangan

Jawaban:
A. Pertanahan


35. Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian administrasi pertanahan menurut....
A. Nyoman Nurjana
B. Rusmadi Murad
C. Wijana
D. Murwadi

Jawaban:
B. Rusmadi Murad


36. Apa yang dimaksud dengan hak pakai?
A. Hak kepemilikan tanah yang berlaku selama jangka waktu tertentu
B. Hak penggunaan tanah negara secara cuma-cuma
C. Hak kepemilikan tanah yang diberikan kepada masyarakat adat
D. Hak untuk menggunakan tanah orang lain

Jawaban: 
B. Hak penggunaan tanah negara secara cuma-cuma


37. Di Indonesia, lembaga yang mengatur tata cara pendaftaran tanah adalah:
A. BPN
B. MK
C. BPK
D. MA

Jawaban: 
A. BPN


38. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto

Jawaban:
B. M. Manullang


39. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. Mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
B. Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. Bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting

Jawaban:
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama


40. Apa yang dimaksud dengan penilaian harga tanah?
A. Proses menentukan harga jual tanah
B. Proses mengevaluasi harga tanah setelah adanya perubahan
C. Proses menentukan nilai pajak tanah
D. Proses menentukan harga sewa tanah

Jawaban: 
A. Proses menentukan harga jual tanah


41. Apa yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif?
A. Proses pemetaan tanah oleh masyarakat secara sukarela
B. Proses pemetaan tanah oleh ahli pertanahan
C. Proses pemetaan tanah berdasarkan perintah pemerintah
D. Proses pemetaan tanah berdasarkan kepentingan individu

Jawaban: 
A. Proses pemetaan tanah oleh masyarakat secara sukarela


42. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan adalah...
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
B. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
C. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.

Jawaban:
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.


43. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan...
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
B. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif.
C. semua pihak yang menguasai dan/atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.

Jawaban:
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.


44. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960

Jawaban:
A. UU No. 9 Tahun 1985


45. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib ….
A. Hukum pertanahan
B. Administrasi pertanahan
C. Penggunaan /pemanfaatan tanah
D. Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Jawaban:
C. Penggunaan /pemanfaatan tanah


46. Apa yang dimaksud dengan peraturan tata ruang?
A. Peraturan yang mengatur tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah
B. Peraturan yang mengatur pemilikan tanah oleh pemerintah
C. Peraturan yang mengatur penggunaan tanah pertanian
D. Peraturan yang mengatur batas-batas wilayah administratif

Jawaban: 
A. Peraturan yang mengatur tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah


47. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah ….
A. Kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar
B. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. Daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain)
D. Daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan

Jawaban:
B. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain


48. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961

Jawaban:
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992


49. Apa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang sementara?
A. Izin untuk penggunaan sementara tanah untuk kepentingan tertentu
B. Izin untuk penggunaan tanah untuk jangka waktu yang lama
C. Izin untuk penggunaan tanah dalam kegiatan pertanian
D. Izin untuk penggunaan tanah di wilayah administratif tertentu

Jawaban: 
A. Izin untuk penggunaan sementara tanah untuk kepentingan tertentu


50. Apa yang dimaksud dengan sertifikat tanah?
A. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan atas tanah
B. Dokumen yang memberikan hak penggunaan tanah
C. Surat pemberitahuan pembebasan lahan
D. Surat perjanjian jual beli tanah

Jawaban: 
A. Dokumen yang memberikan hak kepemilikan atas tanah


51. Pengukuran tanah dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut:
A. Kompas
B. Teodolit
C. GPS
D. Meteran

Jawaban: 
C. GPS


52. Apa yang dimaksud dengan alih fungsi tanah?
A. Pengalihan hak kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain
B. Pengalihan penggunaan tanah dari satu jenis tanaman ke tanaman lain
C. Pengalihan kepemilikan tanah dari perorangan ke negara
D. Pengalihan penggunaan tanah dari satu tujuan ke tujuan lain

Jawaban: 
D. Pengalihan penggunaan tanah dari satu tujuan ke tujuan lain


53. Apa yang dimaksud dengan pemetaan tanah?
A. Pencatatan luas dan batas-batas tanah
B. Penilaian harga tanah
C. Pemilikan tanah oleh pemerintah
D. Penanaman tanaman pada lahan pertanian

Jawaban: 
A. Pencatatan luas dan batas-batas tanah


54. Apa yang dimaksud dengan permasalahan ganda dalam administrasi pertanahan?
A. Pemilik tanah yang berbeda memiliki klaim atas tanah yang sama
B. Sertifikat tanah yang hilang atau rusak
C. Sengketa antara masyarakat adat dan negara terkait tanah
D. Kecurangan dalam pembayaran pajak tanah

Jawaban: 
A. Pemilik tanah yang berbeda memiliki klaim atas tanah yang sama


55. Apa yang dimaksud dengan pertanahan horisontal?
A. Pemilikan tanah yang memanjang ke samping tanah
B. Pemilikan tanah yang mencakup beberapa wilayah administratif
C. Pemilikan tanah yang terletak di pesisir pantai
D. Pemilikan tanah yang mencakup beberapa negara

Jawaban: 
A. Pemilikan tanah yang memanjang ke samping tanah


56. Di Indonesia, badan yang bertanggung jawab untuk mengurus pertanahan di tingkat provinsi disebut:
A. BPN
B. BPD
C. BUP
D. BPNP

Jawaban: 
D. BPNP


57. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sporadis?
A. Pencatatan tanah secara berkala dan teratur
B. Pencatatan tanah secara acak dan tidak berkelanjutan
C. Pencatatan tanah berdasarkan perintah presiden
D. Pencatatan tanah berdasarkan permohonan masyarakat

Jawaban: 
B. Pencatatan tanah secara acak dan tidak berkelanjutan


58. Apa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang?
A. Izin untuk membangun bangunan di atas tanah
B. Izin untuk memanen hasil pertanian
C. Izin untuk menggunakan lahan pertanian
D. Izin untuk mengganti penggunaan tanah

Jawaban: 
A. Izin untuk membangun bangunan di atas tanah


59. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan?
A. Kejelasan batas-batas tanah
B. Keberlanjutan administrasi pertanahan
C. Kepemilikan tanah yang tidak disengketakan
D. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pertanahan

Jawaban: 
A. Kejelasan batas-batas tanah


60. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang terpadu?
A. Penggunaan lahan yang berbeda secara bersamaan dalam satu wilayah
B. Penggunaan lahan yang dilakukan oleh beberapa pemilik tanah
C. Penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
D. Penggunaan lahan yang mengikuti aturan administrasi pertanahan

Jawaban: 
A. Penggunaan lahan yang berbeda secara bersamaan dalam satu wilayah


61. Apa yang dimaksud dengan peralihan hak tanah?
A. Pengalihan kepemilikan tanah dari pribadi ke negara
B. Pengalihan penggunaan tanah dari pertanian ke perkebunan
C. Pengalihan batas-batas tanah
D. Pengalihan harga tanah

Jawaban: 
A. Pengalihan kepemilikan tanah dari pribadi ke negara


62. Apa yang dimaksud dengan reforma agraria?
A. Kebijakan pembagian tanah secara adil kepada petani
B. Kebijakan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan
C. Kebijakan penghentian sertifikat tanah
D. Kebijakan penggunaan tanah untuk kepentingan negara

Jawaban: 
A. Kebijakan pembagian tanah secara adil kepada petani


63. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi?
A. Penyelesaian sengketa tanah melalui sidang pengadilan
B. Penyelesaian sengketa tanah melalui pertemuan antara pihak yang bersengketa dengan mediator
C. Penyelesaian sengketa tanah melalui negosiasi antara pihak yang bersengketa
D. Penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa

Jawaban: 
B. Penyelesaian sengketa tanah melalui pertemuan antara pihak yang bersengketa dengan mediator


64. Apa yang dimaksud dengan pertanahan komersial?
A. Penggunaan tanah untuk kepentingan komersial dan bisnis
B. Penggunaan tanah untuk kepentingan pertanian
C. Pemilikan tanah oleh perorangan untuk kepentingan komersial
D. Pemilikan tanah oleh negara untuk kepentingan komersial

Jawaban: 
A. Penggunaan tanah untuk kepentingan komersial dan bisnis


65. Apa yang dimaksud dengan penataan kawasan?
A. Pengaturan tata ruang kawasan dalam suatu wilayah
B. Pembagian administratif kawasan pertanahan
C. Pemilikan tanah oleh pemerintah dalam kawasan tertentu
D. Penentuan harga tanah dalam suatu kawasan

Jawaban: 
A. Pengaturan tata ruang kawasan dalam suatu wilayah


66. Di Indonesia, hak kepemilikan tanah oleh orang asing diatur dalam:
A. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
B. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penanaman Modal
C. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum
D. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kepemilikan Apartemen

Jawaban: 
B. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penanaman Modal


67. Apa yang dimaksud dengan pemalsuan sertifikat tanah?
A. Perubahan isi dokumen sertifikat tanah secara ilegal
B. Penggunaan sertifikat tanah palsu dalam transaksi
C. Pembuatan sertifikat tanah oleh pihak yang tidak berwenang
D. Penyimpanan sertifikat tanah oleh pihak yang tidak berhak

Jawaban: 
A. Perubahan isi dokumen sertifikat tanah secara ilegal


68. Apa yang dimaksud dengan wilayah administratif dalam administrasi pertanahan?
A. Batas-batas wilayah negara
B. Batas-batas wilayah provinsi
C. Batas-batas wilayah kabupaten/kota
D. Batas-batas wilayah desa/kelurahan

Jawaban: 
C. Batas-batas wilayah kabupaten/kota


69. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur arbitrase?
A. Penyelesaian sengketa tanah melalui sidang pengadilan
B. Penyelesaian sengketa tanah melalui pertemuan antara pihak yang bersengketa dengan mediator
C. Penyelesaian sengketa tanah melalui negosiasi antara pihak yang bersengketa
D. Penyelesaian sengketa tanah melalui sidang arbitrase yang dipimpin oleh arbiter

Jawaban: 
D. Penyelesaian sengketa tanah melalui sidang arbitrase yang dipimpin oleh arbiter


70. Apa yang dimaksud dengan kerjasama pertanahan lintas sektor?
A. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertanahan
B. Kerjasama antara sektor pertanian dan sektor perkebunan
C. Kerjasama antara sektor pertanahan dan sektor pariwisata
D. Kerjasama antara sektor pertanahan dan sektor perhubungan

Jawaban: 
C. Kerjasama antara sektor pertanahan dan sektor pariwisata


71. Apa yang dimaksud dengan tata guna tanah?
A. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wilayah
B. Pemilikan tanah oleh pemerintah
C. Pembagian lahan pertanian dalam suatu wilayah
D. Penetapan harga tanah dalam wilayah tertentu

Jawaban: 
A. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wilayah