Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

91 Soal (Essay) Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Uraian) Materi Administrasi Pertanahan

1. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


2. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


3. Apa itu penatagunaan tanah?

Jawaban:
Penatagunaan tanah:
Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi.


4. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan permasalahan pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (tugas pembantuan).


5. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah.


6. Jelaskan yang dimaksud dengan administrasi pertanahan !

Jawaban:
Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.


7. Apakah yang dimaksud dengan catur tertib pertanahan? Jelaskan!

Jawaban:
Yang dimaksud catur tertib pertanahan adalah tertib hukum pertanahan; tertib administrasi pertanahan; tertib penggunaan tanah; dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup.


8. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkahlangkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.


9. Tuliskan fungsi penataan penguasaan tanah !

Jawaban:
Fungsi penataan penguasaan tanah:
Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi Landreform meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses


10. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. membentuk panitia pertimbangan landreform nasional.
c. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan subjek dan objek tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.


11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan atas aset-aset pertanahan serta proses pendaftaran dan pengaturan kepemilikan tanah.


12. Apa saja tujuan dari Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Tujuan Administrasi Pertanahan antara lain adalah memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, mendukung pembangunan dan investasi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait perolehan dan penggunaan tanah.


13. Jelaskan perbedaan antara hak milik dan hak guna usaha dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Hak milik adalah hak penuh atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atas dan di bawahnya, sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu.


14. Bagaimana proses pendaftaran tanah dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data, pengukuran, pemetaan, pengolahan data, verifikasi, dan akhirnya penerbitan sertifikat tanah.


15. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pertanahan?

Jawaban:
Sistem informasi pertanahan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dan informasi terkait dengan pertanahan, seperti data kepemilikan, pendaftaran tanah, dan informasi geospasial.


16. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat


17. Apa yang dimaksud dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup ?

Jawaban:
Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian hidup.


18. Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah !

Jawaban:
Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah:
1. Pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup.
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya.
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan.
5. Meningkatnya pembangunan.


19. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu?

Jawaban:
Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan:
1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat


20. Apa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan ?

Jawaban:
Tertib hukum pertanahan:
Dengan tertib hukum pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah penguasaan, pemilikan dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun Badan Hukum mempunyai hubungan hukum yang sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Adanya hubungan hukum yang sah tersebut ditunjukan antara lain oleh surat tanda hak atas tanah serta bukti kepemilikan yang sah yakni sertifikat.


21. Apa itu tertib administrasi pertanahan ?

Jawaban:
Tertib administrasi pertanahan:
Dengan adanya tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.


22. Jelaskan yang dimaksud dengan tertib penggunaan pertanahan !

Jawaban:
Tertib penggunaan pertanahan
Dengan tertib penggunaan pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah telah diusahakan atau dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat banyak.


23. Tuliskan fungsi pengurusan hak tanah !

Jawaban:
Fungsi pengurusan hak tanah:
Hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.


24. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah darah kabupaten/kota adalah:
a. Membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten/kota
b. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
1) peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
2) rencana tata ruang wilayah.
3) rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.
c. Menganalisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
d. Menyiapkan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
e. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
g. Menyusun draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
h. Menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan


25. Apa itu pertanahan?

Jawaban:
Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


26. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Menerima dan memeriksa permohonan.
b. Memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.
d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.


27. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.


28. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
Merencanakan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.


29. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


30. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform provinsi, menyelesaikan permasalahan penetapan subjek dan objek tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. Pembinaan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.


31. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.
e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.


32. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi program reforma agraria?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi program reforma agraria dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang akan direformasi, memastikan adanya kepastian hukum atas tanah yang direformasi, serta mendukung proses redistribusi tanah.


33. Jelaskan perbedaan antara pengukuran tanah dengan metode konvensional dan metode menggunakan teknologi GNSS dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Pengukuran tanah dengan metode konvensional dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana, sedangkan pengukuran tanah dengan menggunakan teknologi GNSS (Global Navigation Satellite System) menggunakan perangkat elektronik yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan efisien.


34. Apa yang dimaksud dengan wilayah tanah terlantar dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Wilayah tanah terlantar adalah wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun atau tidak memiliki status kepemilikan yang jelas, sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal.


35. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam pengendalian kebakaran hutan.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dengan mengatur penggunaan tanah secara bijaksana, membatasi konversi lahan hutan, serta memberikan data dan informasi mengenai risiko kebakaran hutan.


36. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat mendukung program peningkatan akses perumahan?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat mendukung program peningkatan akses perumahan dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang cocok untuk pembangunan perumahan, memfasilitasi proses perizinan dan pembiayaan perumahan, serta memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.


37. Jelaskan perbedaan antara penggunaan tanah produktif dan penggunaan tanah non-produktif dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Penggunaan tanah produktif adalah penggunaan tanah untuk kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa, seperti pertanian, perkebunan, atau industri, sedangkan penggunaan tanah non-produktif adalah penggunaan tanah untuk kegiatan yang tidak menghasilkan produk atau jasa, seperti pemukiman atau ruang terbuka hijau.


38. Apa yang dimaksud dengan hak pemungutan pajak dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Hak pemungutan pajak adalah hak yang diberikan kepada pemerintah untuk memungut pajak atas tanah atau properti yang dimiliki oleh individu atau perusahaan.


39. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat atau tanah adat, serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.


40. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi program peningkatan kualitas pemukiman?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi program peningkatan kualitas pemukiman dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang cocok untuk pembangunan pemukiman, memfasilitasi proses perizinan dan pembiayaan pemukiman, serta memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.


41. Jelaskan perbedaan antara penggunaan tanah komersial dan penggunaan tanah publik dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban: 
Penggunaan tanah komersial adalah penggunaan tanah untuk kegiatan komersial atau bisnis, seperti perkantoran, perdagangan, atau industri, sedangkan penggunaan tanah publik adalah penggunaan tanah untuk kegiatan umum atau pelayanan publik, seperti jalan, taman, atau sekolah.


42. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pengadaan tanah dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Kegiatan pengadaan tanah adalah proses pengambilan alih hak kepemilikan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek publik lainnya.


43. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam pengendalian konversi lahan.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam pengendalian konversi lahan dengan mengatur penggunaan tanah secara bijaksana, membatasi perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai, serta memberikan sanksi atau insentif bagi pelanggaran atau kepatuhan terhadap peraturan penggunaan lahan.


44. Apa yang dimaksud dengan hak tanggungan dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Hak tanggungan adalah hak yang memberikan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang atau pembiayaan, di mana tanah tersebut dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit.


45. Jelaskan perbedaan antara sistem koordinat geografis dan sistem koordinat proyeksi.

Jawaban:
Sistem koordinat geografis menggunakan koordinat lintang dan bujur untuk menentukan lokasi suatu titik di permukaan bumi, sedangkan sistem koordinat proyeksi menggunakan proyeksi peta tertentu untuk memetakan permukaan bumi ke dalam sistem koordinat datar.


46. Bagaimana proses pemetaan tanah dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Proses pemetaan tanah meliputi pengumpulan data topografi, pengukuran batas-batas tanah, serta pembuatan peta yang menunjukkan lokasi, ukuran, dan bentuk tanah.


47. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam penanggulangan bencana alam.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam penanggulangan bencana alam dengan menyediakan data dan informasi mengenai risiko bencana serta pengaturan penggunaan tanah yang aman dari bencana.


48. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam pengelolaan tanah pertanian.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam pengelolaan tanah pertanian dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah pertanian yang tersedia, mengatur penggunaan tanah secara efisien, serta memberikan dukungan untuk pengembangan pertanian.


49. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Hak guna bangunan adalah hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk tujuan pembangunan bangunan atau fasilitas.


50. Jelaskan perbedaan antara pembaruan data tanah dan pemutakhiran data tanah dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Pembaruan data tanah adalah kegiatan memperbaharui data dan informasi yang sudah ada, sedangkan pemutakhiran data tanah adalah kegiatan mengganti atau mengubah data dan informasi yang tidak akurat atau sudah tidak relevan.


51. Bagaimana pentingnya pengendalian tata ruang dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Pengendalian tata ruang penting dalam Administrasi Pertanahan karena dapat mengatur penggunaan tanah secara efisien, melindungi lingkungan, serta mencegah konflik penggunaan tanah.


52. Jelaskan perbedaan antara pendaftaran tanah baru dan pendaftaran tanah balik nama.

Jawaban:
Pendaftaran tanah baru adalah proses pendaftaran tanah yang belum memiliki sertifikat, sedangkan pendaftaran tanah balik nama adalah proses pendaftaran tanah yang sudah memiliki sertifikat namun mengalami perubahan kepemilikan.


53. Apa yang dimaksud dengan perpindahan hak dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Perpindahan hak adalah proses transfer hak kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk transaksi lainnya.


54. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam penanganan konflik agraria.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam penanganan konflik agraria dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengatur penggunaan tanah secara adil, serta menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian konflik.


55. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat mendukung pengembangan industri?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat mendukung pengembangan industri dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang cocok untuk pengembangan industri, memfasilitasi proses perizinan dan pembelian tanah, serta memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.


56. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan,pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


57. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah tanah kosong.
b. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


58. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
d. Fasilitasi perjanjian kerja sama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.


59. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.
a. Menetapkan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai Tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


60. Apa yang dimaksud dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah kegiatan untuk mengatur penggunaan tanah secara terencana dalam suatu wilayah, yang melibatkan identifikasi sumber daya alam, pengendalian perkembangan wilayah, dan pemetaan sektor-sektor penting.


61. Jelaskan perbedaan antara tanah ulayat dan tanah adat dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun, sedangkan tanah adat adalah tanah yang memiliki nilai historis, budaya, dan sosial yang diakui oleh masyarakat adat.


62. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


63. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut.
a.
- Melakukan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah BPN provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Melakukan pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.


64. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a.
- Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi
- Melaksanakan peninjauan lokasi.
- Menyiapkan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Melakukan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.


65. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.


66. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota yaitu:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.


67. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan tim pengawasan pengendalian.
b. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


68. Penggunaan tanah dibedakan menurut 2 jenis penggolongan yaitu?

Jawaban:
Jenis penggolongan:
a. Penggunaan tanah pedesaan (pertanian, peternakan).
b. Penggunaan tanah perkotaan (pemukiman, jasa, instansi).


69. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian.


70. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.


71. Jelaskan pengukuran dan pendaftaran tanah!

Jawaban:
Pengukuran dan pendaftaran tanah:
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.


72. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam pembangunan infrastruktur.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pembebasan lahan, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur.


73. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam Administrasi Pertanahan adalah minimnya data dan informasi yang akurat, adanya konflik kepemilikan tanah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah.


74. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat membantu pengembangan sektor pariwisata?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat membantu pengembangan sektor pariwisata dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, serta memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.


75. Jelaskan perbedaan antara pendaftaran tanah fisik dan pendaftaran tanah yuridis.

Jawaban:
Pendaftaran tanah fisik melibatkan kegiatan pengukuran, pemetaan, dan identifikasi fisik tanah, sedangkan pendaftaran tanah yuridis berhubungan dengan aspek hukum kepemilikan tanah.


76. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Sistem koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menentukan lokasi dan batas-batas tanah dalam pengukuran dan pemetaan, seperti sistem koordinat geografis atau sistem koordinat proyeksi.


77. Jelaskan perbedaan antara aset tanah negara dan aset tanah daerah.

Jawaban:
Aset tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan aset tanah daerah adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau provinsi.


78. Bagaimana pentingnya Administrasi Pertanahan dalam pengelolaan konflik tanah?

Jawaban :
Administrasi Pertanahan penting dalam pengelolaan konflik tanah karena dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, menghindari tumpang tindih kepemilikan, serta menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian konflik.


79. Jelaskan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan Administrasi Pertanahan di tingkat nasional.


80. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Pemberdayaan masyarakat dalam Administrasi Pertanahan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta pengelolaan tanah secara berkelanjutan.


81. Jelaskan perbedaan antara pendaftaran tanah manual dan pendaftaran tanah secara online.

Jawaban:
Pendaftaran tanah manual dilakukan dengan cara pengisian formulir dan pengumpulan dokumen secara langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan pendaftaran tanah secara online dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BPN.


82. Bagaimana pentingnya keberlanjutan Administrasi Pertanahan dalam pengelolaan tanah?

Jawaban:
Keberlanjutan Administrasi Pertanahan penting dalam pengelolaan tanah karena dapat memastikan keberlanjutan penggunaan tanah yang berkelanjutan, melindungi hak-hak pemilik tanah, serta menghindari tumpang tindih kepemilikan yang dapat menyebabkan konflik.


83. Jelaskan perbedaan antara sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna usaha.

Jawaban:
Sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tanah secara penuh, sedangkan sertifikat hak guna usaha adalah bukti hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu.


84. Apa yang dimaksud dengan penataan ruang dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Penataan ruang dalam Administrasi Pertanahan adalah kegiatan pengaturan penggunaan tanah secara terencana untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat tanah, serta menghindari konflik penggunaan tanah.


85. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat mendukung investasi di sektor properti?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat mendukung investasi di sektor properti dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk proyek investasi, serta memastikan proses perizinan dan pembelian tanah berjalan lancar.


86. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam perlindungan lingkungan.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam perlindungan lingkungan dengan mengatur penggunaan tanah secara bijaksana, membatasi konversi lahan, serta memastikan adanya ruang terbuka hijau yang memadai.


87. Jelaskan perbedaan antara pemetaan skala besar dan pemetaan skala kecil dalam Administrasi Pertanahan.

Jawaban:
Pemetaan skala besar adalah pemetaan yang dilakukan dengan detail tinggi dan biasanya meliputi wilayah yang luas, sedangkan pemetaan skala kecil adalah pemetaan yang dilakukan dengan detail lebih rendah dan biasanya meliputi wilayah yang lebih kecil.


88. Apa yang dimaksud dengan permasalahan ganda dalam Administrasi Pertanahan?

Jawaban:
Permasalahan ganda dalam Administrasi Pertanahan terjadi ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berbeda, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan.


89. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan kepastian hukum atas tanah pertanian, memfasilitasi pembiayaan dan investasi di sektor pertanian, serta mendukung pengembangan teknologi pertanian.


90. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi pengelolaan hutan?

Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi pengelolaan hutan dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah hutan, mengatur izin penggunaan hutan, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.


91. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria izin lokasi.
b.
- Memberikan izin lokasi lintas provinsi.
- Membatalkan izin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.