Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

42 Soal Sistem Politik Indonesia Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Politik Indonesia
  1. Berikut ini termasuk faktor penyebab kekalahan Golkar pada Pemilu 1999 adalah, kecuali…. 
    a. Adanya netralitas PNS 
    b. Dicabutnya kebijakan massa mengembang 
    c. Penyelenggaraan pemilu tidak lagi didominasi oleh pemerintah
    d. Pengaruh negara asing
  2. Peran partai politik pada era reformasi telah menghasilkan fenomena supremasi partai yang tercermin dalam.... 
    a. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari parpol 
    b. Calon presiden dan wakil presiden langsung diangkat DPR
    c. Kaderisasi setiap partai politik di lembaga pemerintahan
    d. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari independent 
  3. Kondisi birokrasi pada masa orde baru adalah.... 
    a. Netral 
    b. Tidak rasional 
    c. Tidak patuh terhadap Golkar
    d. Kebebasan berpendapat
  4. Dalam melaksanakan model pemerintahan yang baik, agenda politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya adalah.... 
    a. Menaikkan gaji PNS 
    b. Mempermudah korupsi, kolusi, dan nepotisme 
    c. Menindak hukum terhadap penyelewengan jabatan
    d. Membentuk aturan presiden seumur hidup
  5. Pandangan Wiranto tentang peran militer yang harus dicegah di masa depan terkait dengan reformasi internal militer pada masa transisi adalah.... 
    a. Dominasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 
    b. Tidak perlu adanya pengawasan obyektif pemerintah sipil terhadap militer 
    c. Penyatuan antara raktyat dan TNI
    d. Militer tidak perlu melibatkan diri selain pertahanan negara
  6. Partisipasi politik pada era demokrasi terpimpin menekankan pada kegaitan yang bersifat....
    a. Sukarela dan bebas
    b. Seremonial dan simbolik
    c. Bebas dan terbuka
    d. Dimobilisasi dan bebas
  7. Jalur yang dipergunakan oleh Golkar untuk mendekati masyarakat sampai ke pelosok pedesaan pada era orde baru adalah melalui....
    a. Partai politik
    b. Elit partai
    c. Lembaga adat
    d. Birokrasi
  8. Ledakan partisipasi politik yang terjadi pada era pasca orde baru mengindikasikan bahwa....
    a. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung meningkat
    b. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung stabil
    c. Partisipasi yang otonom cenderung meningkat
    d. Partisipasi yang otonom cenderung stabil
  9. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui....
    a. Pelaksana kebijakan
    b. Pengawas kebijakan
    c. Lembaga peradilan
    d. Lembaga perwakilan
  10. Sistem Preferential Ballot dilakukan dengan tujuan....
    a. Mencari kandidat dengan suara mayoritas terbanyak
    b. Mencari kandidat dengan preferensi terbanyak
    c. Memilih wakil dari distrik setempat
    d. Memilih wakil dari hasil pemilihan umum
  11. Pada masa demokrasi parlementer, nilai-nilai politik yang dikembangkan adalah nilai....
    a. Sosialis
    b. Liberal
    c. Komunis
    d. Musyawarah
  12. Menurut konsep budaya politik subyek, anggota masyarakat umumnya telah memiliki minat terhadap sistem politik khususnya terhadap segi....
    a. Input sistem politik
    b. Proses sistem politik
    c. Output sistem politik
    d. Umpan balik sistem politik
  13. Budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional berarti berada pada tahap....
    a. Pembentukan
    b. Pematangan
    c. Mapan
    d. Kemunduran
  14. Unsur yang memiliki peran dominan dalam sistem ekonomi sosialis adalah....
    a. Pasar
    b. Swasta
    c. Privat
    d. Negara
  15. Kepemilikan modal pada masa diluncurkannya konsep ekonomi terpimpin dikuasai oleh....
    a. Swasta
    b. Asing
    c. Negara
    d. Daerah
  16. Berikut maksud trickle down effect dalam implementasi kebijakan pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa hasil pembangunan ekonomi pada akhirnya akan.....
    a. Menyebar dan mengumpul pada lapisan tertentu dalam masyarakat
    b. Mengelompok dan dinikmati oleh elit tertentu
    c. Menyebar dan menetes ke seluruh lapisan masyarakat
    d. Terbatas pada lapisan masyarakat menengah
  17. Terkuaknya skandal Bank Bali dan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan lainnya menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya tergantung dari upaya-upaya peningkatan pendapatan negara, tetapi juga harus memberikan perhatian dalam pemberantasan....
    a. Pembalakan liar
    b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
    c. Penambang sumber daya alam secara illegal
    d. Perusakan lingkungan alam
  18. Penolakan masyarakat terhadap kebijakan menaikkan harga BBM, dilihat dari konsep David Easton merupakan aspirasi masyarakat yang dalam politik yang disebut....
    a. Output
    b. Konversi
    c. Input
    d. Umpan balik
  19. Agar sistem politik memperoleh dukungan yang besar, maka mekanisme dukungan berupa sosialisasi atau politisasi diperlukan untuk....
    a. Memenuhi semua tuntutan yang ada
    b. Mendapatkan output yang sesuai dengan tuntutan masyarakat
    c. Menyelesaikan masalah yang timbul sebagai konsekuensi dukungan yang diterima
    d. Mewarisi nilai-nilai legitimasi dari generasi ke generasi
  20. Eksistensi partai politik di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didasarkan pada....
    a. Perwakilan kekuatan yang ada
    b. Perkiraan kekuatan yang ada
    c. Hasil pemilihan umum
    d. Pemungutan suara melalui referendum
  21. Perkembangan kelompok kepentingan dan kelompok penekan pada masa demokrasi terpimpin berada pada fase....
    a. Embrional bagi penguatan kedua kelompok tersebut
    b. Pematangan secara struktural kedua kelompok tersebut
    c. Penciutan terhadap jumlah kedua kelompok tersebut
    d. Kemunduran terhadap eksistensi kedua kelompok tersebut
  22. Selain Golkar, kekuatan lain yang meningkat peranannya dalam percaturan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Pancasila adalah....
    a. Ulama
    b. Militer
    c. Pedagang
    d. Buruh
  23. Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah Maklumat No. X Tanggal 16 Oktober 1945 adalah sebagai lembaga....
    a. Eksekutif dan legislatif
    b. Eksekutif
    c. Yudikatif
    d. Legislatif
  24. Penamaan DPR-Gotong Royong pada badan legislatif oleh Presiden Soekarno, dimaksudkan agar....
    a. Tidak ada konflik antara pemerintah dan DPR
    b. Pembagian golongan dapat disederhanakan
    c. Golongan fungsional masuk dalam parlemen
    d. Presiden dapat mengangkat anggota DPR
  25. Pada DPR hasil pemilu 1971, anggota DPR yang diangkat adalah dari....
    a. Partai politik
    b. ABRI
    c. Utusan golongan
    d. Utusan daerah
  26. Sidang MPR yang diselenggarakan dalam rangka memberhentikan presiden Abdurrahman Wachid adalah sidang....
    a. Istimewa
    b. Tahunan
    c. Umum
    d. Khusus
  27. Keretakan koalisi yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlementer, adalah karena....
    a. Perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi
    b. Banyaknya partai politik dalam suatu koalisi kabinet
    c. Tidak adanya kesadaran bekerja sama dengan koalisi
    d. Adanya konflik kepentingan antara kabinet koalisi dengan pihak oposisi
  28. Pada periode pasca Orde Baru, presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali melakukan tindakan pidana, mengkhianati negara atau melakukan perbuatan tercela. Hal ini karena....
    a. Presiden adalah mandataris MPR
    b. Presiden dipilih oleh rakyat
    c. Kedudukan presiden adalah sakral
    d. Masa jabatan presiden terbatas
  29. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja di mana anggotanya terdiri dari....
    a. Militer
    b. Profesional dan fungsional
    c. Pegawai negeri sipil
    d. Partai politik
  30. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno dan Nasution mempunyai kesamaan pandangan untuk membentuk suatu front yang anggotanya berasal dari golongan fungsional. Pembentukan front ini dimaksudkan untuk....
    a. Menggeser kedudukan partai politik
    b. Memperkuat kedudukan partai politik
    c. Memperlemah militer
    d. Menghilangkan pengaruh Angkatan Darat dalam partai politik
  31. Sistem yang diemban Mahkamah Agung di Indonesia untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara adil disebut sistem....
    a. Legislasi
    b. Eksepsi
    c. Kasasi
    d. Literasi
  32. Berikut termasuk kelebihan sistem proporsional adalah....
    a. Sederhana dan mudah penyelenggaraannya
    b. Lebih mencerminkan representasi
    c. Mendorong ke arah penyederhanaan partai
    d. Wakil cenderung lebih loyal kepada partai
  33. Konsekuensi dari pemberian status menteri koordinator kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) adalah bahwa kedudukan MA....
    a. Sejajar dengan lembaga eksekutif
    b. Sejajar dengan lembaga legislatif
    c. Menjadi bagian dari eksekutif
    d. Menjadi bagian dari legislatif
  34. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam proses pengisian jabatan hakim agung terbuka peluang mengangkat hakim agung dari....
    a. Jabatan non-karier
    b. Jabatan karier
    c. Birokrat
    d. Pengusaha
  35. Pihak yang berwenang memutus pembubaran partai politik berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah....
    a. MPR
    b. DPR
    c. Mahkamah Agung
    d. Mahkamah Konstitusi
  36. Berdasarkan Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh....
    a. Presiden dengan persetujuan DPR
    b. DPR dengan persetujuan Presiden
    c. Mahkamah Agung dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi
    d. Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Mahkamah Agung
  37. Pada konteks lingkungan internasional, latar belakang gagasan balance of power berupa kekuasaan antar negara yang setara dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian diwujudkan dalam bentuk....
    a. Perlombaan senjata nuklir
    b. Membangun blok pertahanan antarnegara serumpun
    c. Persaingan ideologi
    d. Perang terbuka
  38. Salah satu contoh pengaruh lingkungan internasional terhadap situasi perpolitikan di Indonesia adalah ketidakinginan untuk memihak pada salah satu blok yang sedang bersaing. Untuk itu Indonesia menggagas diadakannya....
    a. Konferensi Asia Afrika
    b. Konferensi Tiga Negara
    c. Forum Non Blok
    d. Forum Negara Berkembang
  39. Keputusan Indonesia meninggalkan politik dengan jalan mengurangi peranan Indonesia di dunia internasional terutama dalam Gerakan Non Blok didasarkan pemikiran....
    a. Tidak semua negara-negara Non Blok mendukung Indonesia dalam hal ideologi komunis
    b. Paham Nekolim mengancam kepentingan nasional Indonesia
    c. Politik bebas aktif tidak membuat Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri
    d. Menjalankan politik luar negeri yang gemerlap tidak ada manfaatnya bila ekonomi dalam negeri hancur
  40. Pengertian konsep “bebas” dalam prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah....
    a. Bebas memilih kawan dan lawan dalam pergaulan internasional
    b. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
    c. Bebas menggalang kerja sama dengan negara mana pun
    d. Tidak memihak bila terjadi konflik internasional
  41. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan antara Indonesia dan Australia memburuk, dipicu oleh sikap Australia yang memojokkan Indonesia pasca jejak pendapat Timor-Timur; karena terjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Langkah yang diambil Presiden Abdurrahman Wahid dalam menghadapi sikap Australia ini adalah....
    a. Tidak segera mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Australia setelah jabatan duta besar sebelumnya berakhir
    b. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia
    c. Memanggil duta besar Indonesia di Australia sebagai sikap protes
    d. Memutuskan kerja sama di bidang politik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan dengan Australia
  42. Latar belakang kesediaan Indonesia sebagai anggota Asean ketika diminta Pemerintah Filipina menjadi mediator dalam perundingan dengan kelompok pemberontak Moro di Filipina adalah karena Indonesia sebagai negara terbesar di dalam organisasi tersebut, memegang peranan penting untuk....
    a. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara
    b. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain
    c. Menjadi mediator dalam setiap konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara
    d. Menghormati keinginan setiap kelompok untuk merdeka
Jawaban:
  1. d. Pengaruh negara asing
  2. a. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari parpol 
  3. b. Tidak rasional 
  4. c. Menindak hukum terhadap penyelewengan jabatan
  5. a. Dominasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 
  6. b. Seremonial dan simbolik
  7. d. Birokrasi
  8. c. Partisipasi yang otonom cenderung meningkat
  9. d. Lembaga perwakilan
  10. b. Mencari kandidat dengan preferensi terbanyak
  11. b. Liberal
  12. c. Output sistem politik
  13. c. Mapan
  14. d. Negara
  15. c. Negara
  16. c. Menyebar dan menetes ke seluruh lapisan masyarakat
  17. b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
  18. c. Input
  19. d. Mewarisi nilai-nilai legitimasi dari generasi ke generasi
  20. b. Perkiraan kekuatan yang ada
  21. a. Embrional bagi penguatan kedua kelompok tersebut
  22. b. Militer
  23. d. Legislatif
  24. a. Tidak ada konflik antara pemerintah dan DPR
  25. b. ABRI
  26. a. Istimewa
  27. a. Perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi
  28. b. Presiden dipilih oleh rakyat
  29. b. Profesional dan fungsional
  30. a. Menggeser kedudukan partai politik
  31. c. Kasasi
  32. b. Lebih mencerminkan representasi
  33. a. Sejajar dengan lembaga eksekutif
  34. a. Jabatan non-karier
  35. d. Mahkamah Konstitusi
  36. a. Presiden dengan persetujuan DPR
  37. a. Perlombaan senjata nuklir
  38. c. Forum Non Blok
  39. d. Menjalankan politik luar negeri yang gemerlap tidak ada manfaatnya bila ekonomi dalam negeri hancur
  40. b. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
  41. a. Tidak segera mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Australia setelah jabatan duta besar sebelumnya berakhir
  42. a. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara