Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

70 Soal Hukum Acara Pidana Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Acara Pidana

1. “Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)

Jawaban:
b. HIR Pasal 178 ayat (1)


2. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. Keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat

Jawaban:
d. Permufakatan bulat


3. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang

Jawaban:
a. Hadirnya terdakwa


4. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim

Jawaban:
c. Tidak terbukti


5. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding menurut ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen

Jawaban:
d. Van Bemmelen


6. Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah ......
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum

Jawaban:
d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum


7. Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya hukum dari kekuasaan Presiden
b. Upaya hukum dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya hukum biasa
d. Upaya hukum luar biasa

Jawaban:
d. Upaya hukum luar biasa


8. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969

Jawaban:
a. 1 tahun 1969

 
9. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ........
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)

Jawaban:
a. Pasal 36 Ayat (1)


10. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Jawaban:
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat


11. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan

Jawaban:
d. Pengamatan


12. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi mengakibatkan adalah keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .....
a. Dipengaruhi oleh badan yudikatif
b. Dipengaruhi oleh badan legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif

Jawaban:
d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif


13. Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa orde lama lebih buruk dari pada zaman penjajahan adalah.....
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing

Jawaban:
b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan


14. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. Sistem stelsel pensylvania
b. Sistem progresif
c. Sistem auburn
d. Sistem osborne

Jawaban:
d. Sistem osborne


15. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995

Jawaban:
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995


16. Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali:
a. Penyidik atau penyidik pembantu.
b. Pejabat Negara.
c. Penuntut umum.
d. Hakim.

Jawaban:
b. Pejabat Negara.


17. Berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa?:
a. 7 (tujuh hari) hari.
b. Tidak ada tenggang waktu.
c. 14 (empat belas) hari.
d. 30 (tiga puluh) hari.

Jawaban:
c. 14 (empat belas) hari.


18. Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:
a. Pengadilan Negeri.
b. Mahkamah Agung.
c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
d. Mahkamah Militer Tinggi.

Jawaban:
c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.


19. Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah:
a. Keterangan saksi
b. Pengakuan Terdakwa
c. Surat
d. Petunjuk

Jawaban:
b. Pengakuan Terdakwa


20. Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali:
a. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru.
b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan.
c. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan.
d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.

Jawaban:
d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.


21. Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP

Jawaban:
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP


22. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah ....
a. Misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. Lichte misdrijven

Jawaban:
c. Perkara rol


23. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro

Jawaban:
d. Wirjono Prodjodikoro


24. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP

Jawaban:
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP