Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

70 Soal Hukum Acara Pidana Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Hukum Acara Pidana

1. “Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)

2. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. Keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat

3. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang

4. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim

5. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding menurut ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen

6. Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah ......
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum

7. Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya hukum dari kekuasaan Presiden
b. Upaya hukum dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya hukum biasa
d. Upaya hukum luar biasa

8. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969
 
9. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)

10. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat

11. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan

12. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi mengakibatkan adalah keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .....
a. Dipengaruhi oleh badan yudikatif
b. Dipengaruhi oleh badan legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif

13. Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa orde lama lebih buruk dari pada zaman penjajahan adalah...........
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing

14. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. Sistem stelsel pensylvania
b. Sistem progresif
c. Sistem auburn
d. Sistem osborne

15. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995

16. Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali:
a. Penyidik atau penyidik pembantu.
b. Pejabat Negara.
c. Penuntut umum.
d. Hakim.

17. Berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa?:
a. 7 (tujuh hari) hari.
b. Tidak ada tenggang waktu.
c. 14 (empat belas) hari.
d. 30 (tiga puluh) hari.

18. Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:
a. Pengadilan Negeri.
b. Mahkamah Agung.
c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
d. Mahkamah Militer Tinggi.

19. Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah:
a. Keterangan saksi
b. Pengakuan Terdakwa
c. Surat
d. Petunjuk

20. Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali:
a. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru.
b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan.
c. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan.
d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.

21. Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP

22. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah ....
a. Misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. Lichte misdrijven

23. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro

24. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP

25. Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai:
a. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.
b. Dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
c. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang
d. Jawaban a, b, dan c benar.

26. Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleh:
a. Hakim Majelis.
b. Hakim Anggota.
c. Hakim Tunggal.
d. Panitera Pengganti

27. Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya:
a. 2 (dua) hari sebelum sidang dimulai.
b. 5 (lima) hari sebelum sidang dimulai.
c. 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
d. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

28. Upaya Hukum luar biasa adalah:
a. Kasasi demi kepentingan hukum.
b. Praperadilan.
c. Peninjauan Kembali.
d. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.

29. Perkara ditutup demi hukum apabila:
a. Diputus bebas oleh pengadilan.
b. Tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.
c. Terdakwa meninggal dunia.
d. Surat dakwaan tidak jelas.

30. KUHAP mengenal sistem:
a. Inquisitoir.
b. Accusatoir.
c. Herzienning.
d. Jawaban a dan b benar.

31. Asas Praperadilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya…, kecuali:
a. Penangkapan.
b. Penahanan.
c. Penistaan.
d. Ganti rugi atau rehabilitasi.

32. Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalah:
a. Asas praduga tak bersalah.
b. Asas pemeriksaan secara langsung.
c. Asas personalitas aktif.
d. Asas rehabilitasi atas salah tangkap.

33. Kewenangan Penyidik karena kewajibannya, kecuali:
a. Menerima laporan/pengaduan.
b. Menangkap seseorang tanpa surat resmi.
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

34. Dalam KUHAP, Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidik:
a. Mengetahui suatu peristiwa kejahatan.
b. Mengetahuikelalaian seseorang.
c. Menerima laporan mengenai suatu pelanggaran.
d. Jawaban a dan c benar.

35. Hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang bernama ....
a. Van Bemmelen
b. Van Hattum
c. Simons
d. Wiryono Prodjodikoro

36. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan ....
a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d. Undang-Undang No 10 tahun 2004

37. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas .....
a. Asas oportunitas
b. Asas presumption of innocent
c. Asas fair, impartial, impersonal and objective
d. Asas equality before the law

38. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Barda Nawawi Arief
d. Nyoman Sarikat Putera Jaya

39. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh petugas Polri yang minimal berpangkat .......
a. Sekurang-kurangnya mayor
b. Sekurang-kurangnya sersan
c. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
d. Sekurang-kurangnya AKBP

40. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah:
a. Jika tidak terdapat cukup bukti.
b. Tidak adanya surat tugas/perintah.
c. Demi kepentingankeluargatersangka.
d. Peristiwayang diselidiki tersebut bukan merupakankejahatan berat

41. Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecuali:
a. Sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan.
b. Sah/tidaknya penghentian penyidikan.
c. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.
d. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

42. Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalah:
a. Berpangkat minimal Kapten.
b. Disaksikan oleh minimal 1 (satu) orangsaksi.
c. Menunjukkan KTP terhadap Ketua RT.
d. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat

43. Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAP:
a. Pasal 50-68 KUHAP.
b. Pasal 75 KUHAP.
c. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.
d. Pasal 76 KUHAP

44. Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecuali:
a. Jaksa.
b. Penuntut umum.
c. Penyidik atas perintahPenyidik yang berwenang.
d. Hakim.

45. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
a. Pasal 1 angka 1
b. Pasal 1 angka 2
c. Pasal 1 angka 3
d. Pasal 1 angka 4

46. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ....
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
b. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

47. Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah ....
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana
d. Semua jawaban benar

48. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
a. Lilik Mulyadi
b. Andi Hamzah
c. Wirjono Prodjodikoro
d. Muladi

49. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
a. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
d. Penghentian penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum

50. Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya:
a. 14 (empat belas) hari.
b. 40 (empat puluh) hari.
c. 20 (dua puluh) hari.
d. 60 (enam puluh) hari.

51. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung?:
a. 120 (seratus dua puluh) hari.
b. 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
c. 240 (dua ratus empatpuluh) hari.
d. 400 (empat ratus) hari.

52. Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali:
a. Hak untuk menghubungi penasehat hukum.
b. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya.
c. Hak untuk menerima kunjuhgan dokter.
d. Hak untuk menghubungi rohaniawan.

53. Apakah sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP?:
a. Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Tersangka/ Terdakwa.
b. Pembuktian oleh Tersangka/ Terdakwa.
c. Pembuktian oleh Penuntut Umum.
d. Pembuktian oleh penyidik kepolisian.

54. Di bawah iniyang merupakan isi surat dakwaan adalah:
a. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
b. Keterangan mengenai waktu dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.
c. Keadaan Terdakwa melakukan perbuatan itu.
d. Kesimpulan Terdakwa bersalah atau tidak.

55. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali adalah ....
a. Tunggal
b. Alternatif
c. Subsider
d. Kombinasi

56. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali adalah .......
a. Notaris
b. Tersangka, keluarganya
c. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Penasehat hukumnya tersangka

57. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara lembaga praperadilan dan habeas corpus ....
a. Bunyi surat perintah praperadilan adalah sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”
b. Pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun
c. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
d. Habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan

58. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh .....
a. M. Yahya Harahap
b. Lilik Mulyadi
c. Andi Hamzah
d. Loebby Loqman

59. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan karena ….
a. Perbuatan Perdata
b. Perbuatan tercela pejabat publik
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

60. Pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
a. 213
b. 214
c. 215
d. 216

61. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah ....
a. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
b. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim
c. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
d. Semua jawaban benar

62. Setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
a. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 78 ayat (4) KUHAP

63. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
b. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya
c. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga praperadilan
d. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur

64. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum ....
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum

65. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu ....
a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
b. Sifat perkara sederhana
c. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
d. Pembuktian hukum sederhana

66. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah ....
a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
b. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
c. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
d. Hakim

67. Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
a. Acara pemeriksaan cepat
b. Acara pemeriksaan singkat
c. Acara pemeriksaan biasa
d. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan

68. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah ....
a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
b. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
c. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan
d. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang

69. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum merupakan ....
a. Saksi a charge
b. Saksi a decharge
c. Saksi mahkota
d. Kroon getulge

70. Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu ....
a. Conviction raisonee
b. Conviction intime
c. Negatief wettelijk bewijstheorie
d. Vrije bewijst

Jawaban:

1. b. HIR Pasal 178 ayat (1)
2. d. Permufakatan bulat
3. a. Hadirnya terdakwa
4. c. Tidak terbukti
5. d. Van Bemmelen
6. d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
7. d. Upaya hukum luar biasa
8. a. 1 tahun 1969
9. a. Pasal 36 Ayat (1)
10. d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
11. d. Pengamatan
12. d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif
13. b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
14. d. Sistem osborne
15. b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
16. b. Pejabat Negara.
17. c. 14 (empat belas) hari.
18. c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
19. b. Pengakuan Terdakwa
20. d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.
21. c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
22. c. Perkara rol
23. d. Wirjono Prodjodikoro
24. d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
25. a. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.
26. c. Hakim Tunggal.
27. d. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
28. d. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.
29. c. Terdakwa meninggal dunia.
30. d. Jawaban a dan b benar.
31. c. Penistaan.
32. c. Asas personalitas aktif.
33. b. Menangkap seseorang tanpa surat resmi.
34. d. Jawaban a dan c benar.
35. b. Van Hattum
36. a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
37. c. Asas fair, impartial, impersonal and objective
38. b. Muladi
39. c. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
40. a. Jika tidak terdapat cukup bukti.
41. c. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.
42. d. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat
43. c. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.
44. a. Jaksa.
45. d. Pasal 1 angka 4
46. a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
47. d. Semua jawaban benar
48. a. Lilik Mulyadi
49. c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
50. d. 60 (enam puluh) hari.
51. d. 400 (empat ratus) hari.
52. b. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya
53. c. Pembuktian oleh Penuntut Umum.
54. a. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
55. d. Kombinasi
56. a. Notaris
57. c. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
58. d. Loebby Loqman
59. d. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
60. c. 215
61. d. Semua jawaban benar
62. b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
63. a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
64. a. Banding
65. b. Sifat perkara sederhana
66. d. Hakim
67. d. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
68. a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
69. b. Saksi a decharge
70. a. Conviction raisonee